Beranda Suara Rakyat Opini Kebijakan Pro Poor Budget Kelompok Rentan Disabilitas di Kota Malang

Kebijakan Pro Poor Budget Kelompok Rentan Disabilitas di Kota Malang

41
0
BERBAGI
Sumber Gambar : Kompas.com

Diskriminasi yang terjadi terhadap penyandang disabilitas bukan merupakan hal baru. Stigma negatif yang diberikan kepada penyandang disabilitas berakar dari pola pikir masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sehingga jika terdapat orang dengan penampilan atau tubuhnya terlihat atau dipandang “berbeda” dari yang dianggap masyarakat sebagai normalitas maka akan sulit diterima sebagai bagian dari kelompok tertentu. Diskriminasi akan muncul jika stigma/pelabelan seperti pemisahan dari kelompok secara paksa, dll. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di muka bumi tidak terkecuali dengan penyandang disabilitas. Sudah seharusnya pemerintah dapat mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas dengan meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana. 

Selama ini masih banyak kebijakan pemerintah yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat salah satunya masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali terabaikan hak-haknya oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang ada pun belum menyentuh secara keseluruhan aspek-aspek penyandang disabilitas. Bahkan kebijakan yang sudah ada mengenai perlindungan kaum disabilitas dalam penerapannya seringkali kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari belum meratanya fasilitas umum untuk penyandang disabilitas, terbatasnya fasilitas pendidikan penyandang disabilitas, hingga yang paling sering terjadi yakni diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan merancang anggaran yang pro poor. Pro-poor budgeting merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan karena kebijakan pro-poor budgeting dibuat dengan sifatnya yang berpihak kepada masyarakat miskin. Kebijakan pro poor ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin saja tetapi juga untuk kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas dan perempuan.

Kota Malang sebagai salah satu kota di Indonesia juga memiliki andil dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dalam APBD, RPJMD dan RKPD telah dialokasikan anggaran untuk penyandang disabilitas yang terdapat pada Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial. Beberapa poin yang menjadi prioritas yaitu membangun sarana prasarana sosial yang ramah terhadap penyandang difabel dan membangun sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu anak berkebutuhan khusus. Namun terdapat pertanyaan besar karena terdapat tidak kesesuaian program antara program yang ada pada APBD, RPJMD dan RKPD. Hal ini membuktikan bahwa program terhadap penyandang disabilitas Kota Malang bukan merupakan program yang diprioritaskan oleh pemerinta Kota Malang.

Pembangunan inklusif penyandang disabilitas belum terwujud secara maksimal di Kota Malang. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya fasilitas yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Selain itu, hal ini terlihat dari belum maksimalnya proses pemberdayaan penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penyandang disabilitas tidak memperoleh manfaat pembangunan yang sama dengan nondisabilitas.

Menurut penulis kendala pembangunan inklusif di Indonesia terdapat di berbagai tingkat sistem sosial, mulai dari tingkat individu hingga kebijakan. Masing-masing kendala tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan intensitas kendala yang berbeda-beda bagi tiap individu penyandang disabilitas. Individu penyandang disabilitas terpinggirkan dalam pembangunan bukan semata-mata karena keterbatasan fungsi/ struktur tubuh saja. Interaksi mereka dengan lingkungan yang tidak ramah disabilitaslah yang menjadi penyebab utamanya. Di tingkat-tingkat individu, rendahnya keberdayaan penyandang disabilitas menjadi konsekuensi dan penyebab penting yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi dalam pembangunan dan rendahnya akses terhadap berbagai layanan publik.

Gagasan kedepannya yang dapat ditawarkan penulis untuk mengatasi masalah ini yaitu pembentukan forum penyandang disabilitas. Interaksi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan dapat menyentuh keseluruhan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Dengan pembentukan forum penyandang disabilitas, diharapkan tiap kali pemerintah ingin merumuskan kebijakan yang pro dan ramah terhadap penyandang disabilitas, pemerintah dapat melakukan diskusi forum untuk menentukan seperti apa kebutuhan dari penyandang disabilitas tersebut sehingga kebijakan yang dihasilkan akan tepat sasaran.

Opini – Faizatul Alfiyah (Relawan Magang MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.