Beranda Informasi Kebijakan Pro Poor Budget Kelompok Rentan Perempuan di Kota Malang

Kebijakan Pro Poor Budget Kelompok Rentan Perempuan di Kota Malang

40
0
BERBAGI
#propoor #perempuan #ANTIKORUPSI
Sumber Gambar : Adam Gatrell/AAP (The Conversation)

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang sudah melekat dalam diri setiap manusia semenjak sebelum lahir. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal, harus dilindungi, dihormati, tidak boleh direbut ataupun dikurangi oleh siapapun. Berbicara mengenai hak asasi manusia, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang berkenaan dengan kekhususannya, dan setiap orang yang termasuk dalam kelompok ini disebut kelompok rentan. Kelompok rentan tersebut diantaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang cacat atau penyandang disabilitas. Kaum perempuan masuk ke dalam kelompok masyarakat rentan dikarenakan kaum perempuan seringkali mengalami tindak kekerasan namun penegakan hukum yang lemah menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan kerap meningkat, sehingga sangat perlu perlindungan terhadap kaum perempuan ini dalam proses penegakan hukum.

Salah satu alasan mengapa kaum perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan, misalnya contoh dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan kekerasan yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan yang lainnya dikarenakan adanya hubungan yang berkaitan dengan ‘kekuasaan’ antara korban dan pelaku kekerasan (power relationship). Selain merasa adanya abuse of power oleh pemilik kekuasaan, para perempuan sebagai korban pada umumnya juga mengalami ketakutan, keengganan, dan malu untuk melaporkan baik itu kepada pihak berwajib, maupun kepada teman bahkan keluarga sendiri. Sehingga akibatnya beberapa angka KDRT malah tidak bisa direkam dengan baik dan menjadikan angka gelap dalam KDRT menjadi tinggi.

Apabila dihubungkan dengan aspek kemiskinan, kaum perempuan juga bisa dikatakan rentan, karena terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh perempuan misalnya ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga terutama apabila di dalam hubungan rumah tangga terdapat power of relationship itu tadi yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. Begitu juga dengan di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang besifat formal bagi perempuan. Keterlibatan perempuan dalam forum publik di dalam komunitas pun biasanya terbatas dan masih tidak terlepas dari peran domestiknya, seperti arisan, pengajian atau perkumpulan keagamaan, dan PKK.

Selain itu, persoalan yang dihadapi oleh perempuan adalah program pembangunan di beberapa bidang yang seringkali belum berpihak kepada perempuan. Program-program pembangunan seringkali dikuasai oleh laki-laki karena sumber daya yang penting dalam kehidupan seringkali dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik lebih kuat, maka adanya marginalisasi terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan seringkali terabaikan. Hal ini terjadi karena perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat formal. Dalam hal pelayanan publik, terutama di masalah kesehatan, perempuan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya mengenai Angka Kematian Ibu (AKI) yang meningkat, terutama di saat pandemi sekarang ini. Dari data yang dihimpun Pemkot Malang, dari Kumparan total ada 49 kasus bayi dan 11 ibu meninggal pasca melahirkan saat pandemi ini, padahal beberapa tahun kemarin AKI sudah menurun.

Dari beberapa persoalan yang sudah penulis tunjukkan diatas, dapat dilihat bagaimana situasi kemiskinan kaum perempuan terutama di Kota Malang. Oleh karena itu, perempuan dalam hal ini bisa dikatakan sebagai kelompok rentan dalam hal kemiskinan karena laki-laki dan perempuan mengalami kemiskinan secara berbeda yang lahir dari ketimpangan gender yang berpadu dengan ketimpangan-ketimpangan lain yang dialami oleh kelompok miskin. Pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu concern yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang amanah masyarakat dalam menyejahterakan masyarakatnya, salah satunya dengan membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor budgeting).

Di dalam RPJMD, RKPD, dan APBD terdapat anggaran yang dialokasikan untuk kaum perempuan atau yang disebut denga pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia baik itu dalam ruang lingkup rumah tangga, masyarakat dan negara, melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang berada pada Dinas Perempuan dan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Semenjak adanya program dan untuk kaum rentan perempuan di Kota Malang tersebut, bisa dikatakan kebijakan dan program tersebut sudah cukup baik. Dilihat dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang terus menurun dan semua tertangani. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila kasus kekerasan di dalam rumah tangga masih kerap terjadi dikarenakan korban yang enggan untuk melaporkan dikarenakan takut dan malu akibat adanya power relationship atau abuse of power itu tadi. Oleh karena itu, sangat perlu juga kesadaran oleh kaum perempuan sendiri untuk berjuang untuk kesetaraan gender dan harus juga seimbang dengan kaum laki-laki yang harus menghargai hak-hak perempuan serta pemerintah sebagai pihak yang harus menjaga kenyamanan dan ketentraman rakyatknya harus bisa adil dalam melindungi rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan dan pelindungan hukum yang kuat.

Opini – Fifi Milenia P (Relawan Magang MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.