Beranda Suara Rakyat Rilis Pers KEMANA PRIORITAS ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MALANG?

KEMANA PRIORITAS ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MALANG?

89
0
BERBAGI
Gambar; Formasi kritisi Kebijakan Anggaran www.formasi.org

Catatan KUAPPAS P-APBD 2018 Kota Malang

Kota Malang, 21 Agustus 2018 – Pengelolaan keuangan daerah dalam pembangunan daerah yang dibentuk melalui APBD/P-APBD 2018 Kota Malang harus sesuai fungsi dan memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Aturan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaannya, APBD/P-APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah yang memiliki asas tertib, taat regulasi, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Berangkat dari penyataan diatas maka, Malang Corruption Wacth (MCW) melihat bahwa, KUA PPAS P-APBD Kota Malang tahun 2018, masih belum mengarah pada beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku diatas. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

  1. Target Retribusi Daerah Jauh dari Potensi yang ada

Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sampai saat ini pun pemerintah belum bisa memaksimalkan upayanya dalam memperoleh hasil retribusi sesuai dengan potensi yang tersedia. Pemerintah hanya menargetkan pendapatan dari sektor retribusi sebesar 48,1 M dan ini hanya naik 1,7M dari target pendapatan di awal tahun 2018. Padahal berdasarkan riset yang dilakukan MCW, dari sektor retribusi parkir saja pemerintah bisa memperoleh sebesar 216 M per tahun, belum ditambah dari retribusi daerah lainnya yang seharusnya lebih besar dari angka tersebut.Sedangkan untuk pajak daerah, pemerintah hanya menargetkan kenaikan 25M. Jika di hitung dari pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan harusnya lebih dari 400M. Berikut data dari KUA-PPASP-APBD 2018:

URAIAN APBD 2018 P-APBD 2018 Bertambah/(berkurang)
PENDAPATAN 1.964.509.407.190 1.993.807.669.256 29.298.262.066
PENDAPATAN ASLI DAERAH 486.330.772.375 535.583.500.414 49.252.728.039
Hasil Pajak Daerah 375.000.000.000 400.000.000.000 25.000.000.000
Hasil Retribusi Daerah 46.389.744.050 48.135.240.900 1.745.496.850

 

  1. Proyek Besar Rawan Gagal

Mengingat penggunaan anggaran P-APBD 2018 baru akan bisa dilakukan setelah disahkan oleh DPRD akhir Agustus ini. Maka hanya tersisa sekitar 3-4 bulan saja untuk merealisasikan proyek-proyek besar tersebut. Padahal proses lelang sampai penandatanganan kontrak proyek bisa memakan waktu 1-2 bulan. Dalam KUA PPAS P-APBD 2018 pemerintah mengajukan penambahan anggaran pada beberapa proyek dengan angka besar serta penambahan paket pengerjaan proyek baru. Berikut rincianya:

No Program APBD 2018 KUA PPAS P-APBD 2018 Tambahan Dana
1 Pemeliharaan insidentil jalan 3.153.120.000 7.830.101.000 4.676.981.000
2 Rehablilitasi/pengembangan jalan di kota malang 25.409.190.000 44.904.217.000 19.495.027.000
3 Rehabilitas/pemeliharaan berkala jalan di kota Malang (DAK) 11.324.469.000 16.364.069.000 5.039.600.000
4 Pembangunan/ rehabilitas/pemeliharaan jalan (DBHCHT) 2.300.843.951 2.300.843.951
5 Rehabilitas/pemeliharaan/jembatan 2.028.861.000 2.028.861.000
6 Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih (DBHCHT) 2.400.000.000 2.400.000.000
7 Pemeliharaan insidentil drainase 3.707.800.000 7.825.335.000 4.117.535.000
8 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong2 6.031.054.000 8.537.612.730 2.506.558.730
9 Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang 2.700.000.000 9.635.844.000 6.935.844.000
10 Perencaaan Pembangunan RTH 1.091.170.000 1.091.170.000
11 Penataan Jaringan, meterisasi, tambah daya, pasang baru penerangan jalan kota Malang 2.800.000.000 8.386.837.500 5.586.837.500
12 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan 2.486.000.000 5.470.099.000 2.984.099.000

 

  1. Pengadaan kendaraan dinas bertambah 26 M

Tambahan anggaran untuk kendaraan dinas ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak anggaran-aggaran yang diinginkan rakyat. Sebelum P-APBD 2018, pemerintah hanya menganggarkan 6,8 M untuk kendaraan dinas, akan tetapi moment P-APBD 2018 nampaknya digunakan untuk Pemerintah menambah slot anggaran sebesar 32M untuk pembelian kendaraan dinas. Berdasarkan audit BPK tahun 2014 terdapat kendaraan dinas yang hilang, dan hingga saat ini proses penaganannya belum selesai. Sehingga tidak seharusnya Pemerintah kembali menganggarkan pengadaan kendaraan dinas pada P-APBD tahun ini. Berikut data pengadaan kendaraan dinas di dalam KUA-PPAS P-APBD 2018.

  1. Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Naik 2,7 M

Tidak hanya pembelian kendaraan dinas, pemerintah juga memanfaatkan moment P-APBD 2018 sebagai cara untuk meningkatkan anggaran rapat dan jalan-jalan internal pemerintah. Pada APBD 2018 anggaran untuk rapat koordinasi dan perjalanan dinas mencapai 14 M, dan perubahannya mecapai 16 M, sedangkan selisihnya mecapai 2,5 M. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah belum sepenuhnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

  1. Islamic CenterAkan Kembali Gagal

Tahun 2017, rencana pembangunan Islamic Center senilai 40 M tidak dapat terlaksana. Sedangkan pada LKPJ 2017 laporan DPUPR terkait permbangunan Islamic Center terserap untuk meningkatkan kualitas DED (Design Enginering Detail) sebesar 943 juta dari alokasi anggaran 40 M. Kemudian di tahun 2018, proses lelangnya sampai saat ini belum juga dilakukan. Islamic Center masih dalam tahap jasa konsultasi pembuatan AMDAL. Dari proses perencanaan yang tidak jelas tersebut tentu rawan adanya indikasi korupsi. Melihat kondsi ini, seharusnya pemerintah menghapus anggaran Islamic Center di tahun 2018 melalui P-APBD 2018, agar anggaran tersebut segera bisa digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Karena pembangunan Islamic Center pada APBD 2018 mecapai 45 M tidak direalisasikan juga.

  1. Sekretariat DPRD

Pada dokumen RKA P-APBD 2018 terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, untuk kegiatan check up anggota DPRD mencapai 157 juta untuk 45 orang. Sedangkan pada tahun 2017 hanya 93,6 juta. Padahal anggota DPRD Kota Malang tersisa 26 orang. Kedua, hanya untuk belanja rumah tangga pimpinan DPRD mencapai 1.2 M. Ketiga, jika diperhatikan gedung DPRD tidak perlu ada pembangunan karena fasilitasnya masih mempuni, namun RKA P-APBD 2018 mencantumkan Pembangunan Gedung Kantor DRPD mencapai 1 M. Selain itu terdapat anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor mencapai 590 juta. Keempat, kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dalam pengawasan belum berjalan maksimal, anggaran untuk pengawasan 857 juta. Sedangkan masalah publik banyak disampaikan oleh masyarakat, sayangnya hal tersebut tidak ditampung oleh DPRD. Seharusnya dalam kegiatan reses yang mecapai 4 M dapat mewadahi hal tersebut, dan DPRD dapat menyampaikan kepada pemerintah. Kelima, adanya anggaran untuk pendukung DPRD Kota Malang mencapai 50 M tanpa keterangan.

  1. Pelayanan Pendidikan Meningkat 43M

Pada KUA-PPAS perubahan ini dinas pendidikan mendapatkan tambahan 43M untuk belanja komputer sekolah dasar. Dinas pendidikan diharapkan dapat melakukan pengawasan secara serius terhadap proses pelelangan yang akan dilakukan. Selain itu, kedepannya setiap satuan pendidikan tingkat SD sudah tidak diperkenankan menarik sumbangan.

  1. Promosi Kesehatan Naik 15M

Pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat pada perubahan APBD 2018 saat ini mendapatkan penambahan yang cukup besar. Terutama dalam hal promosi kesehatan sebesar 15M dan total dana kapitasi di puskesmas bertambah 4M. Alokasi dana pelayanan kesehatan yang bertambah belum sebanding dengan kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.

  1. Kesejahteraan Sosial Belum Terjamin Secara Optimal

Program kesejahteraan sosial yang berada di bawah wewenang Dinsos belum optimal. Biaya pengadaan sarana dan prasarana senilai 262 Juta lebih besar daripada pengelolaan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun yang hanya bertambah 86Juta. Padahal telah diketahui bahwa TWK Sukun merupakan tempat penampungan sementara tuna wisma. Berdasarkan pemantaun MCW keberadaan TWK Sukun sangat tidak layak dalam pengelolaanya, seperti: pemeliharaan lokasi dan perawatan penghuninya. Harusnya Dinas Sosial dapat memberikan penambahan untuk pengelolaan TWK Sukun daripada digunakan untuk pengadaan sarana prasarana.

Berdasarkan analisis yang disampaikan, MCW bersama masyarakat Kota Malang mendesak:

  1. Pemerintah Kota Malang harus berani menargetkan PAD sektor retribusi daerah minimal 216 Miliar
  2. Mengurangi anggaran rapat koordinasi dan perjalanan dinas OPD Pemerintah Kota Malang
  3. Menghapus anggaran Islamic Center dan menggeser anggaran tersebut pada belanja langsung urusan pendidikan, kesehatan, dan program-program peningkatan kapasitas masyarakat.
  4. Pemerintah dan DPRD Kota Malang harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat di dalam perubahan APBD 2018
  5. MCW bersama masyarakat Kota Malang terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah dan DPRD

Ardan – Divisi Advoksi Kota Malang MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.