Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah Malang Raya Terhadap Rekomendasi BPK (LHP BPK RI 2019 – Semester 1 2021)

BERBAGI

Hingga saat ini, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia khususnya pada daerah-daerah yang rawan dengan kasus korupsi masih menuai sejumlah permasalahan. Laporan BPK menunjukkan bahwa daerah-daerah yang pernah tersandung dengan kasus korupsi, adalah daerah yang paling sering mendapatkan catatan/temuan dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara (uang rakyat). Fenomena ini cukup mudah untuk ditemukan, beberapa diantaranya yaitu di Kab. Malang, Kota Batu, dan Kota Malang (Malang Raya).

Berdasarkan hasil monitoring Malang Corruption Watch terhadap LHP BPK RI, sepanjang tahun 2019 – semester 1 tahun 2021, BPK menemukan sebanyak 73 temuan permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Kab. Malang, 43 temuan di Kota Batu, dan 57 temuan di Kota Malang. Buruknya pengelolaan keuangan daerah tersebut berimplikasi pada timbulnya potensi kerugian keuangan negara, di Kab. Malang sebesar Rp. 5,6 M, di Kota Batu Rp. 5,1 M, dan di Kota Malang sebesar Rp. 4,9 M.

Terkait contoh kasus, mayoritas temuan datang dari sektor pengadaan barang dan jasa. Misalnya pada tahun 2020, di Kota Malang BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada 6 paket pekerjaan jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 271 Juta, dua di antaranya yaitu Jalan Semeru, Tenes, Sumbing Kel. Kauman dan Jalan Raya Cemorokandang Kel. Cemorokandang. Di Kab. Malang, pada tahun 2020 BPK menemukan adanya kekurangan volume dan mutu atas pelaksanaan 6 paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp71, 5 Juta, dua diantaranya yaitu Jalan Talok – Wonomulyo dan Jalan Mangliawan – Tumpang. Sementara di Kota Batu, pada tahun 2020 BPK menemukan adanya distribusi bantuan sosial dan bantuan tidak terduga yang tidak tepat sasaran sebesar 286 Juta.

Merespon temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Malang Raya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Sepanjang  tahun 2019 – semester 1 tahun 2021, tercatat sebanyak 174 rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada Pemda Kab. Malang, 106 Rekomendasi untuk Pemda Kota Batu, dan 186 rekomendasi untuk Pemda Kota Malang. Alih-alih peduli untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara, Pemda Kab. Malang, Kota Batu dan Kota Malang malah tanpa malu menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serampangan atau tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh BPK dalam LHP. Dari rekomendasi BPK selama tiga tahun terakhir tersebut, hingga saat ini, Kab. Malang belum menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 46 rekomendasi, Kota Batu sebanyak 53 rekomendasi, dan Kota Malang sebanyak 126 rekomendasi. Ketidakpatuhan Pemda Malang Raya dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai apa yang diarahkan dalam LHP masih menyisakan adanya potensi kerugian keuangan negara di Kab. Malang sebesar Rp. 65 Juta, Kota Batu Rp 2.3 Miliar, dan Kota Malang sebesar Rp. 643 Juta.

Perlu pahami bahwa, ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai arahan atau rekomendasi yang diberikan memiliki implikasi hukum yang nyata. Dalam Pasal 20 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dikatakan bahwa “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”. Kemudian pada Pasal 26 UU yang sama, dijelaskan bahwa “Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dari penjelasan ketentuan hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai arahan atau rekomendasi yang diberikan dalam LHP BPK bersifat imperatif. Artinya, meskipun pemerintah daerah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, namun apabila tindak lanjut yang dilakukan tersebut tidak selaras atau tidak sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh BPK dalam LHP, maka tindak lanjut tersebut dapat dikatakan belum sempurna atau memenuhi unsur “tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan” dalam ketentuan pidanaPasal 26 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan begitu, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemerintah daerah Kab. Malang, Kota Batu dan Kota Malang yang hingga hari ini belum menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana amanat yang diberikan dalam LHP dapat dilakukan.

Ketentuan yang sama juga termaktub dalam Peraturan BPK No 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa “Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas”. Kemudian pada Ayat (2) dikatakan bahwa “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”. Bertitik tolak pada ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BPK memiliki kewenangan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk melaporkan pejabat pemerintah daerah Kab. Malang, Kota Batu dan Kota Malang yang hingga hari belum menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana amanat atau rekomendasi yang diberikan dalam LHP kepada instansi yang berwenang (APH).

Berdasarkan hal tersebut, maka Malang Corruption Watch mendesak agar:

  1. Pemerintah Daerah Kab. Malang, Kota Batu, dan Kota Malang bersama DPRD di segera melakukan reformasi mendasar terhadap tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan yang partisipatif, transparan, efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  2. Mendesak BPK Jawa Timur untuk menindaklanjuti sejumlah temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pejabat pemerintah daerah sesuai rekomendasi kepada aparat penegakan hukum. BPK harus tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya dengan menegakkan aturan sebagaimana diatur dalam 26 UU No. 15 Tahun 2004 juncto PerKa BPK No. 2 Tahun 2017;
  3. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik di daerah maupun nasional (kepolisian, kejaksaan, dan KPK) untuk proaktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana perintah perundang-undangan sehingga memberi efek jera daerah kabupaten/kota yang diduga tidak mematuhi perintah perundang-undangan dengan tidak menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi BPK. Bahwa APH memiliki kewenangan yang kuat dalam menindak para pelaku yang berpotensi menyelewengkan anggaran publik sebagaimana temuan BPK;
  4. Menyerukan kepada publik, terutama masyarakat Malang Raya untuk aktif terlibat dalam melakukan pengawasan dan melaporkan sejumlah masalah yang ditemukan, baik pada penggunaan belanja proyek yang diselewengkan maupun bentuk penyelewengan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada APH. Hal ini penting sebagai salah satu wujud membangun partisipasi masyarakat dalam agenda pemberantasan korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.