Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Kinerja DPRD Kota Malang Periode Satu Amburadul

Kinerja DPRD Kota Malang Periode Satu Amburadul

211
0
BERBAGI

Malang.23/8/2014. DPRD Kota Malang periode 2009- 2014 mentas dari jabatannya dengan meninggalkan catatan merah hasil kinerja yang amburadul dan sangat tidak memuaskan. Penilaian ini dapat dinilai dari beberapa indikasi terkait fungsi dan peran DPRD sebagai wakil rakyat di tingkat daerah. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 27 tahun 2009 pasal 343, DPRD kabupaten/ kota memiliki 3 fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun, hingga jabatan sebagai wakil rakyat berakhir, DPRD Kota Malang tidak berhasil meninggalkan jejak yang positif. Justru sebaliknya, kinerja dewan selama 1 periode ini banyak menimbulkan permasalahan di bidang sosial, pendidikan, dan lingkungan.

Adapun beberapa indikator yang membuat kami menyimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Malang sangatlah buruk adalah sebagai berikut:

Pertama,Lemahnya pengawasan. Permasalalahan paling kentara muncul akibat lemahnya kinerja DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan. Maraknya kasus korupsi di kota Malang selama 5 tahun terkahir merupakan indikasi yang jelas bahwa fungsi pengawasan DPRD mandul. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap PAD kota malang tahun 2012 terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Terdapat kerugian penerimaan pajak sebesar Rp. 4.602.430.851,71 dari kekurangan penerimaan pajak pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan dan retribusi IMB. Selain itu, terdapat skandal korupsi dalam beberapa mega proyek, seperti jemabatan kedungkandang dengan total anggaran hingga 79  milyar dan pembangunan drainase Bondowoso – Kalimetro senilai 40 Milyar. Kedua megaproyek ini telah bermasalah di tahun sebelumnya, tetapi ternyata masih dianggarkan kembali di tahun 2014.

Terlebih lagi, DPRD tidak menghiraukan tuntutan MCW untuk segera membentuk pansus dalam menangani kasus korupsi di kota Malang, khususnya dugaan kasus RSUD. Pengembangan investigasi beberapa kasus yang dilakukan oleh MCW, seperti dugaan kasus jembatan kedungkandang, pengadaan lahan RSUD Kota Malang, paku jalan, Drainase jacking system mengarah pada indikasi yang sangat kuat keterlibatan oknum dewan dalam meloloskan anggaran.

Kedua, Dalam melakukan fungsi penganggaran, DPRD kota Malang juga menunjukkan kinerja yang asal-asalan, bahkan cenderung destruktif. Dikatakan demikian, karena beberapa anggaran APBD  kota Malang menimbulkan adanya potensi korupsi. Sebagai contoh, anggaran APBD tahun 2014 pada dinas PUPPB menunjukan adanya penganggaran ganda (double account) senilai Rp. 3.543.600.000. Selain itu, serapan anggaran di Kota Malang masih sangat lemah.

Tahunanggaran 2014 tinggal 4 bulanserapan anggaran di kota malang berdasarkan proyek yang dilelang sangatlah kecil. hingga bulan Agustus secara total kota malang akan melelang  1711 paket dengan total anggaran 443.518.000.000 rupiah. hasil tabulasi MCW terhadap LPSE kota malang baru selesai melelang 110 paket dengan total harga terkoreksi 57.937.399.268 rupiah. Dengan kata lainanggaran yang terserapbarusekitar 15%. Pemerintah kota malang harus segera menghabiskan 85% ,sekitar 380 milyar lagi dalam waktu 4 bulan. Tentunya bisa diingat tahun anggaran 2013 dimana kinerja pengadaan barang/jasa khususnya infrastruktur amburadul. Kontrol anggota dewan terhadap serapan anggaran hampir bisa dipastikan nihil. Hal ini rentan sekali menimbulkan adanya penggunaan anggaran secara asal-asalan atau tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Ketiga, Dalam melakukan kinerja legislasi, DPRD kota Malang dinilai lemah dan tidak transparan. Sebagai gambaran pada tahun 2013 Berdasarkan Surat Nomer 170/1350/35.73.204/2013 tentang jawaban atas data yangdibutuhkan MCW, sampai Desember 2013, DPRD Kota Malang baru merealisasikan 2 Perda dari 14 Prolegda (9 usulan DPRD dan 5 dari Pemkot) Kota Malang Tahun 2013. Program Legislasi Daerah Kota Malang dan realisasinya dalam bentuk peraturan daerah masih sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini sangat kontras dengan anggran APBD 2014 untuk sosialisasi perda, publikasi kegiatan DPRD, dan penyediaan jasa Informasi dengan nilai total Rp. 424. 599 .800. Jangankan mengetahui hasil kinerja legislasi berupa realisasi prolegda, sebagian besar masyarakat bahkan tidak mengenal profil anggota dewan periode 2009-2014. Hasil survey MCW tahun 2014 kepada 250 responden mengenai pengetahuan masyarakat kota Malang atas profil anggota DPRD kota Malang periode 2009-2014 menunjukkan hasil sebagai berikut

press DPRD

76 % masyarakat tidak mengenal wakil-wakilnya yang duduk di kursi dewan. Ketidaktahuan masyarakat tentang profil DPRD pada dapil masing-masing menunjukkan adanya blind choice dalam pemilu legislatif. Lebih jauh lagi, 49 % dari responden mengaku tidak tahu tentang kinerja DPRD kota Malang dalam membuat Ranperda,  dan 35 % diantaranya mengaku tidak puas dengan kinerja legislasi anggota dewan.

Ketidakbecusan anggota dewan periode ini (2009-2014) seharusnya menjadi evaluasi besar agar kedepan anggota dewan yang dilantik dapat bekerja lebih baik.tentunya masyarakat kota Malang tidak bisa tinggal diam dan menutup mata. Masyarakat harus lebih proaktif lagi dalam mengawal proses demokrasi di tingkat daerah. DPRD adalah representasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Jika hasil kinerja DPRD buruk dan tidak pro rakyat, maka kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat dapat dipastikan hanya simbol yang omong kosong.

Lampiran: Anggaran ganda di dinas PUPPB

press DPRD2

 

Oleh: Zein Ihya Ulumuddin, Kepala Divisi Riset MCW dan Hayyi Ali MM, Wakil Koordinator Eksternal MCW

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.