Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Kinerja Walikota Malang Tahun Anggaran 2017 Masih Bermasalah

Kinerja Walikota Malang Tahun Anggaran 2017 Masih Bermasalah

32
0
BERBAGI

Malang, 30 April 2018 – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Malang yang disampaikan oleh PJS Walikota Malang, Wahid Wahyudi telah diterima oleh DPRD semenjak 2 April 2018. Mengingat kosongnya jabatan Dewan, dikhawatirkan laporan pertanggungjawab Walikota Malang tahun 2017 berjalan tanpa kritikan. Mengacu pada pasal 9 PP No 3 Tahun 2017 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) “LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD”, maka rapat paripurna untuk masa kerja walikota Malang tahun 2017 diperkirakan akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Mei 2018.

Berikut akan disampaikan catatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Malang yang ditemukan oleh Malang Corruption Watch selama memantau kinerja pemerintah tahun 2017:

  1. Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan belum tepat sasaran
Tahun BPS Dinas Sosial
Penduduk Miskin (000) Angka Kemiskinan Penduduk Miskin Angka Kemiskinan
2016 37.03 4.33 37.025 4,14
2017 35.89 4.17 35.638 2,94

Sumber: LKPJ Walikota Malang 2017

Terdapat perbedaan angka untuk menentukan jumlah kemiskinan di Kota Malang. Padahal angka tersebut akan mengacu dalam pemberian bantuan sosial.

Sementara dibawah ini terdapat Program Dinas Sosial untuk kebutuhan warga tidak mampu, dapat diperhatikan pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tebel 1.1 Program Pemberantasan Kemiskinan

Program Nominal
program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Rp 3.525.185.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 1.848.850.000
Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 904.825.000

Sumber: APBD Kota Malang 2017

Dari hasil pemantauan MCW selama tahun 2017, persoalan kemiskinan di Kota Malang belum memiliki jalan keluar. Banyaknya alokasi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah tidak berimplikasi terhadap penerima bantuan sosial sebagai tolak ukur untuk memperoleh kesejahteraan.

Pada program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dengam kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi anak jalanan dialokasikan sebesar 217.655.000 dan menyasar hanya 25 anak jalanan semata. BPS Kota Malang menyampaikan jumlah anak jalanan di Kota Malang per 08 Agustus 2017 mencapai 104 orang, maka masih tersisa 79 anak yang belum mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial.

Selain itu, dalam program yang sama pemberian bantuan (Beras Daerah) Rasda yang dialokasi 7.402.202.500 dan direalisasikan sebesar 5.459.705.040 menyasar pada 450 KK. Sedangkan untuk penyaluran Rasda mencapai 150.000.000,00 dan direalisasikan 122.611.000 menyasar 647 orang.

Jika perkirakan dalam satu rumah terdapat lima orang, dikalikan 450 KK, dan ditambah 647 orang maka yang menerima rasda mencapai 2897 orang. Sedangkan angka kemiskinan menurut Dinas Sosial 35.638 orang, apabila dikurangi dengan 2897, maka yang belum mendapatkan rasda pada tahun 2017 mencapai 32741 orang.

Sedangkan pada program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, salah satunya diuraikan tentang Pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas dengan alokasi anggaran 150.000.000 dan realisasinya mencapai 143.895.000 digunakan untuk pemberian bantuan kebutuhan pokok kepada 100 orang disabilitas, sedangkan data BPS menyebutkan per 08 Agustus 2017 mencapai 1397, maka yang tidak mendapatkan bantuan sosial sebanyak 1297 penyadang disabilias.

Lebih lanjut Dinas Sosial menyampaikan dalam Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdapat kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data peserta JKN/BPJS. Anggaran yang disediakan 172.264.000 dan realisasinya 154.622.000 yang digunakan untuk 1 paket database. 1 paket ini menjadi rancu, karena dalam program JKN, untuk warga tidak mampu yang menjadi peserta JKN harus melalui pendataan yang dilakukan oleh BPS dan PSM di kelurahan. Data tersebut harus melalui proses verivali untuk disesuaikan enam bulan sekali pada tahun anggaran berjalan sebagai data terpadu. Mengacu pada data kemiskinan sebagai indikator penerima kepesertaan JKN, BPS menyebutkan angka kemiskinan tahun 2017 mencapai 35.890, Dinas Sosial angka kemiskinan 2017, mencapai 35.638, SK Kemensos 2017, mencapai 111.768 Jiwa, sedangkan PBID 2017, mencapai 27.956 Jiwa. Maka, berapa 1 paket peserta JKN yang dimaksud?

  1. Masalah Pengangguran dan Kurang tepatnya pelatihan di Kota Malang

Kota Malang pada tahun 2016 mencapai 6300 orang, sedangkan pada tahun 2017, mencapai 31.933, angka ini disingkronkan dengan data BPS tentang jumlah angkatan kerja di Kota Malang mencapai 443.035 jiwa dan jumlah warga yang bekerja sebanyak 411.042 jiwa. Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Dapat diperhatikan pada tabel 1.2 tentang kegiatan dari Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dalam mengalokasikan anggaran untuk mengurangi pengangguran di Kota Malang.

Tabel 1.2 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

OPD Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Jumlah Warga yang menerima
Dinas Sosial Pembinaan dan Rehabilisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 76.230.000 75.913.000 150 orang
Dinas Sosial Pendampingan bagi PMKS 106.213.000 98.825.000.000 50 orang
Dinas Sosial Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan keterampilan musik 88.000.000 84.233.600 25 anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Warga Binaan Sosial 872.403.900 806.932.000 40 KK
Dinas Ketenagakerjaan Pendidikan dan Pelatihan Bengkel Sepeda Motor 88.302.000 88.302.000 30 orang
Dinas Ketenagakerjaan Processing pembuatan makanan non beras 71.005.000,00 71.005.000,00 30 orang
Dinas Ketenagakerjaan Monitoring Lembaga Pelatihan 95.000.000 51.961.000 40 orang
Dinas Ketenagakerjaan Bimtek Lembaga Pelatihan 60.615.000 59.895.000 20 orang
Dinas Ketenagakerjaan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja dan Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan Salon Kecantikan 300.000.000 0 Karena kesulitan mencari mitra kerja
Dinas Ketenagakerjaan Pembinaan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan makanan 200.000.000 0 Karena kesulitan mencari mitra kerja
Dinas Ketenagakerjaan Pembinaan Kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan dan pembuatan industri kerajinan kain perca 200.000.000 87.075.000 30 orang
Dinas Ketenagakerjaan Pembinaan Kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan potong rambur 300.000.000 128.293.000 40 orang
Dinas Ketenagakerjaan Pembinaan Kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan pembuatan industri kerajinan shutle cock 200.000.000 0 Karena kesulitan mencari mitra kerja
Dinas Ketenagakerjaan Pembinaan Kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan pembuatan industri kerajinan olah makanan kue basah dan kering 300.000.000 0 Karena kesulitan mencari mitra kerja
Dinas Ketenagakerjaan Pelatihan bengkel kendaraan roda empat 85.078.000 65.664.500 20 orang

Sumber: LKPJ Kota Malang 2017

Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja tidak berimpilkasi terhadap menurunkan angka pengangguran, pada tabel 1.2 sasaran program pemerintah hanya diperoleh 405 orang saja. Apabila satu KK terdapat lima orang, maka yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Warga Binaan Sosial mencapai 200 orang dan ditambah dengan 405 orang beberapa kegaiatan diatas, maka rata-rata yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja mencapai 605 orang, maka jumlah pengangguran yang tidak terjamah oleh pemerintah mencapai 31.388 orang. Terparah pada Dinas Ketenakerjaan terdapat empat kegiatan yang tidak terealisasikan karena kesulitan mencari mitra kerja.

  1. Masalah Buruh, UMK dan Jaminan Sosial belum terjawab

Tahun 2017, buruh di Kota Malang menuntut program Walikota karena tidak berpihak kepada kebutuhan buruh. Meskipun terjadi kenaikan UMK dari tahun 2016 sebesar 2.099.000 menjadi 2.272.160 di tahun 2017, hal tersebut belum memberikan kesejahteraan untuk semua kalangan buruh. Masih terdapat upah dibawah UMK yang diterima oleh buruh di Kota Malang. Jika diperhatikan pada PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang menjadi perhatian adalah kenaikan upah buruh dilarang lebih tinggi dari tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga belum serius untuk memperhatikan beban kerja para buruh. MCW menemukan permasalahan tekait dengan jaminan sosial yang diterima oleh para buruh. Ternyata tidak semua perusahaan di Kota Malang menjalankan mekanisme BPJS, masih terdapat pola yang merugikan pekerja. Hal tersebut diartikan oleh para buruh, keberdaan BPJS belum memberikan sumbangsih terhadap jaminan sosial bagi pekerja.

  1. Anggaran Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan belum mencapai ketentuan

Anggaran untuk pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan belum tercapai. Pemerintah Kota Malang pada APBD 2017 menyampaikan anggaran kesehatan belum mencapai 10% sebagaimana amanat dari UU No 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan Pasal 171 ayat (2) “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”. Tahun 2017 anggaran kesehatan di Kota Malang mecapai Rp. 156.506.689.362 atau 8,6% (terhitung belanja diluar gaji dari Dinas Kesehatan dan RSUD). Lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Anggaran Kesehatan Kota Malang 2017

Tahun Total Anggaran Anggaran Belanja Anggaran NON-GAJI
2017 120,525,255,000 Belanja Langsung Dinas Kesehatan 120,525,255,000
2017 27.859.456.560 Belanja Gaji Dinas Kesehatan
2017 7.134.244.362 Belanja Tunjangan Dinas Kesehatan 7.134.244.362
2017 27.299.190.000 Belanja Langsung RSUD Kota Malang 27.299.190.000
2017 3.362.453.588 Belanja Gaji RSUD Kota Malang
2017 1.548.000.000 Belanja Tunjangan RSUD Kota Malang 1.548.000.000
 Total APBD Rp. 181,000,000,000 (10%) 156.506.689.362 (8,6%)

Sumber: APBD Kota Malang 2017

Jika anggaran kesehatan mencapai 10% maka akan memudahkan masyarakat dalam menerima akses kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Sedangkan pada masalah pendidikan, sebagaimana yang tersampaikan pada grafik 1.3. Ternyata pelayanan pendidikan yang seharusnya diperoleh gratis masih terdapat pungli. Anggaran pendidikan pun belum mencapai 20% sebagaimana yang tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Pasal 49 Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”. Tahun 2017 pemerintah Kota Malang mengalokasi anggaran pendidikan 133.509.800.000 atau 7% dari total APBD.

  1. Potret Pelayanan Publik di Kota Malang (Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastuktur menjadi masalah utama)

Permasalahan pelayanan publik masih banyak dikeluhkan oleh warga Kota Malang. Dapat diperhatikan pada grafik 1.1 aduan yang diterima oleh MCW dan grafik 1.4 yang diterima oleh aplikasi aduan pemerintah Kota Malang, SAMBAT. Aduan yang diterima oleh MCW tahun 2017 didominasi oleh pemasalahan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan Perda No 8 Tahun 2017 Perubahan Perda No 7 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013 -2018, menyampaikan 5 misi  pemerintah Kota Malang, salah satu misi yang disampaikan ialah “meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas aksesibilitas dan pemertaan pelayanan kesehatan”.

Misi tersebut belum berjalan searah dengan permasalahan publik yang diterima oleh MCW:

Grafik 1.1 Aduan Pelayanan Publik Malang Corruptin Watch 2017

Sumber: Aduan masyarakat ke MCW tahun 2017

Berdasarkan aduan yang diterima oleh MCW tersebut, dua sektor yang masih menjadi perhatian publik ialah sektor pendidikan dan kesehatan.

  1. Sektor kesehatan umumnya bermasalah pada pelayanan JKN/BPJS.
  2. Sedangkan aduan seputar pendidikan berkutat di permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada wali murid.
  3. Permasalahan seputar Desa/Kelurahan, Adminduk dan Infrastruktur publik seperti jalan.

Grafik 1.4 Aduan SAMBAT (181 aduan pada tahun 2017

Sumber: SAMBAT 2017

Dari aduan yang disampaikan pada grafik diatas dan sering ditemukan oleh masyarakat adalah masalah parkir, kemacetan dan infrastruktur yang rusak (jalan dan jembatan):

  1. Persoalan parkir,

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Malang belum memberikan solusi yang jelas terkait keberadaan parkir di Kota Malang. Malang Corruption Watch menilai, pengelolaan parkir di Kota Malang dapat menyumbang PAD hingga 6 M. Sayangnya keberadaan tempat parkir jika diperhatikan secara seksama di Kota Malang terdapat banyak penyelenggaraan tempat parkir yang dapat menjadi objek pajak yang kemungkinan belum tersentuh atau terdata oleh pemerintah Kota Malang. Misalnya di tempat penitipan kendaraan bermotor, gedung/tempat bisnis, ruko dll yang banyak bertebaran di Kota Malang. Tahun 2017 Pajak parkir mencapai 4.001.998.000.

  1. Kerusakan infrastruktur (jalan dan jembatan) dan kemacetan merupakan persoalan yang sering dikeluhkan oleh warga.

Baik SAMBAT dan pengaduan yang diterima MCW juga menemukan persoalan yang sama. Padahal alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diperhatikan pada tebel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.4 alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur

Program Alokasi
program pembangunan jalan dan jembatan 5.743.000.000
program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.048.500.000
program pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong 4.192.374.000
program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 77.766.756.600
program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 1.567.575.000
program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 3.831.000.000
program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 12.265.000.000
program pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase 550.000.000

Sumber: APBD 2017

Selain kemacetan dan kerusakan infrastruktur. Permasalahan genangan air juga menjadi perhatian masyarakat Kota Malang ketika musim hujan. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan saluran drainase/gorong sebesar 12.265.000.000 dan pembangunan saluran drainase dan gorong-gorng sebesar 2.048.500.000. Namun setiap tahun persoalan tersebut selalu dikeluhkan oleh warganya.

Demikian catatan yang dapat diberikan oleh kami, semoga dapat dijadikan masukan oleh pemerintah Kota Malang untuk menjalankan fungsinya. Dengan demikian Malang Corruption Watch memberikan beberapa tuntutan:

  1. Alokasi program kemiskinan yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat menyesuaikan anggaran dengan jumlah warga tidak mampu, sehingga tepat sasaran;
  2. Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan harus lebih responsif untuk memperhatikan jumlah pengangguran dan alokasi untuk program peningkatan kualitas dan produktifitas tenga kerja, sehingga pengangguran dapat merasakan diperhatikan oleh pemerintah dan juga mendapatkan lapangan perkejaan dari hasil pelatihan;
  3. Pemerintah Kota Malang harus lebih serius untuk memperhatikan beban kerja dan program jaminan sosial untuk para buruh;
  4. Anggaran pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan lagi sesuai dengan jumlah porsi yang telah ditentukan. Anggaran pelayanan dasar akan berfungsi melalui inisiatif pemerintah untuk merekomendasikan program akses kesehatan dan pendidikan yang mudah dijangkau oleh suma kalangan;
  5. SAMBAT harus menjadi sumber untuk memperbaiki kebijakan pemerintah Kota Malang;

Narahubung: Ardan, Badan Pakerja Malang Corruption Watch, Divisi Advokasi Korupsi Politik (081216834368)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here