Kisah Kusut Birokrasi: Dalihnya Melayani Rakyat, Nyatanya Semakin Gencar Melakukan Korupsi

BERBAGI
Kartun Kontan Benny Rachmadi

Jika berbicara mengenai birokrasi, pasti yang kita bayangkan tak jauh dari “unit organisasi pemerintah yang langsung berkaitan dengan masyarakat”.

Birokrasi memiliki beberapa fungsi. Pertama, fungsi pelayanan, yakni birokrasi berjalan untuk melayani masyarakat (public service). Kedua, fungsi pembangunan, yakni birokrasi berjalan untuk menjalankan dan mendukung sektor pembangunan (development function) pada pemerintahan. Dan ketiga, fungsi pemerintahan, yakni birokrasi menjalankan nilai-nilai pemerintahan demi menjaga ketertiban dan ketentraman yang ada.

Dengan arti dan fungsi yang dimiliki oleh birokrasi, maka jelas bahwa unit organisasi ini memiliki peran yang besar dalam tata kelola pemerintahan.

Tetapi dalam realita yang ada, arti dan fungsi tersebut bertolak belakang. Birokrasi nyatanya mengalami penyimpangan.

Orang yang memiliki kekuasaan dalam birokrasi, justru banyak melakukan penyelewengan kekuasaan. Hal ini menyebabkan nilai-nilai birokrasi bergeser demi kepentingan pribadi, dan, dengan begitu pula mengindahkan kepentingan rakyat.

Tindakan ini biasa disebut dengan patologi birokrasi (penyakit birokrasi). Contoh tindakan yang dilakukan juga beragam, dengan salah satu contohnya adalah korupsi. Para birokrat menjadikan birokrasi sebagai tempat pusaran kekuasaan yang menimbulkan lubang hitam. Tujuannya jelas, yaitu untuk melakukan tindakan korupsi (yang salah satu bentuknya adalah kongkalikong).

Dari permasalahan ini, Indonesia sudah sepatutnya melakukan tindakan yang tegas dalam mengatasi dan mencegah tindakan korupsi. Ditambah lagi, data yang dilansir dari tempo menyebutkan bahwa Transparency International (TI) Indonesia telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) pada Selasa 25 Januari 2022, dengan hasil berada di peringkat 96 dari 180 negara dan skor 38 di bawah rata rata IPK global, yakni 43. Maka, dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi di Indonesia justru semakin langgeng.

Dalih “melayani rakyat” pun perlu ditinjau kembali, apakah benar melayani rakyat?

Memang benar dengan permasalahan birokrasi yang menjadi pusaran para tikus berdasi, Indonesia kini tengah melakukan tindakan pencegahan dan penanganan, seperti halnya reformasi birokrasi yang dilakukan dengan tujuan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan yang berkualitas.

Tetapi inisiasi yang dilakukan akan sia-sia jika peran dari pemerintah dan masyarakat dibiarkan begitu saja, sehingga sinergi dari pemerintah dan masyarakat hendaknya semakin dikuatkan (jika ingin) mencapai tujuan Indonesia yang lebih bermartabat.

Pernyataan Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi perlu diimplementasikan dengan baik, bukan hanya tercantum pada undang-undang yang berlaku, atau hanya diagung-agungkan saja.

Penanaman nilai-nilai anti-korupsi dan politik kepada masyarakat luas, menempatkan orang yang berkompeten dalam bidangnya, check and balances serta evaluasi mendalam, melibatkan masyarakat dan perencanaan sistematis harus disukseskan, dan bukan malah korupsi yang disukseskan.

Birokrasi sebagai unit penting dari pemerintahan tak layak untuk dimasuki oleh koruptor yang hanya berdalih melayani rakyat.

Ulina Artha E. Panjaitan, Relawan Anti-Korupsi Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.