Beranda Suara Rakyat Rilis Pers KLARIFIKASI MCW TENTANG “58 PUNGUTAN LIAR”

KLARIFIKASI MCW TENTANG “58 PUNGUTAN LIAR”

330
10
BERBAGI

whatsapp-image-2016-10-31-at-3-25-19-pm

30 Oktober 2016,- Minggu-minggu ini terjadi perbincangan yang cukup ramai hingga viral di media sosial, tentang “58 Jenis Pungli di Sekolah” yang dalam paragraf terakhir dikeluarkan oleh Malang Corruption Watch dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (padahal kami tidak pernah mengeluarkan hal tersebut ke Medsos). Sehingga muncul kesan dan pandangan publik bahwa MCW tidak mendukung pengembangan sekolah, sekolah yang berkualitas,inovasi sekolah dan memungkinkan sekolah tidak berkembang dan maju. Maka dari itu.

Kami berniat untuk menjelaskan kepada publik tentang informasi yang sedang viral tersebut, sekaligus menjelaskan masalah pungli yang dibiarkan terjadi oleh aparat penegak hukum, dan baru bergerak tatkala Presiden Jokowi membentuk tim Satgas Saber Pungli.

Keresahan Publik dan Pungutan Liar

Malang Corruption Watch merupakan salah satu dari entitas organisasi masyarakat sipil yang ada di Malang. Sampai saat ini kami terus berkomitmen untuk memperkuat posisi tawar publik, agar dapat mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya kebijakan publik yang dibuat di Malang Raya.

Komitmen untuk mengawal kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah di Malang Raya telah menjadi tugas utama, Pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia layanan publik harus dan wajib memberikan secara baik merupakan salah satu perhatian MCW bersama simpul warga.

Sejak tahun 2000, MCW bersama simpul-simpul warga yang resah akan kualitas pelayanan yang buruk, praktik pungutan yang merajela dalam sektor pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan).Adapun upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka mendorong tata perbaikan pelayanan publik adalah :

Pertama, membuka posko pengaduan pelayanan publik. Posko pengaduan yang diinisiasi oleh MCW bersama FMPP merupakan wujud dan upaya untuk mendata tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Kedua, Mereview peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah (Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu). Review yang MCW lakukan bersama warga tidak lain untuk melihat dan mengklarifikasi apakah maraknya pungutan liar yang terjadi diakibatkan oleh peraturan daerah yang lemah dan memberikan peluang pungli untuk dilakukan.

Ketiga, Mereview kebijakan anggaran pemerintah daerah, review kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan merupakan sebuah cara untuk mengetahui, apakah pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD, UU Sisdiknas, dan aturan yang lain. Namun, yang terjadi anggaran pendidikan pada tahun 2000-2013, belum menjawab kebutuhan anggaran pendidikan secara maksimal.

Keempat, Membangun pertemuan dengan para pemangku kebijakan dalam rangka memberikan masukan. Meski dalam praktiknya, Diknas pada saat itu sangat tertutup dan jarang bisa diajak untuk koordinasi, akhirnya masalah tersebut mengendap dan DPRD Kota Malang juga belum bisa bekerja maksimal untuk menyelesaikan masalah tersebut (hanya bisa menyelesaikan yang sifatnya kasuistis).

Kelima, Pertemuan warga dan simpul. Pertemuan warga tidak lain merupakan sebuah upaya MCW untuk mengajak dan memberikan pendidikan kritis kepada warga, bahwa pelayanan public dasar adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, termasuk pendidikan yang berkualitas. Hanya saja, walimurid sering diajak memaknai partisipasi dalam sekolah untuk memberikan uang, membayar, menyumbang. Walimurid dan publik seperti donator sekolah jika sekolah mau maju dan berkembang (Pelayanan publik berubah seperti pasar)

Pungutan Liar dan Buku Panduan Advokasi Pendidikan

Pungutan liar di sektor pelayanan publik merupakan masalah lama, yang mungkin saat ini ada banyak perubahan bentuk dan jenisnya, karna sifat dari masalah pungutan liar itu akan mengalami perubahan bentuk dan jenis sesuai dengan peluang dan celah yang ada. Pungutan Liar merupakan masalah lama, pungutan terus terjadi dan masyarakat terbiasa menerima dan melakukan, akhirnya pungutan liar menjadi lumrah dan kalau tidak melakukan seperti janggal.

Dalam kajian korupsi dan beberapa literasi antikorupsi, pungutan liar pada dasarnya sama dengan uang pelicin.Dalam konteks korupsi, pengutan liar sebenarnya masuk dalam domain tindak pidana korupsi, dan UU antikorupsi kita telah memasukkan unsur pungli sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam beberapa literasi dan kajian tentang korupsi, pungutan liar merupakan pola atau bentuk dari “Pitty Corruption” (yaitu korupsi kecil atau dalam bahasa lain disebut sebagai) “Corruption by Need” (lihat Jeremy Pope et.al ) Maka, untuk kepetingan dokumentasi dan kampanye kepada publik.

MCW bersama simpul warga berinisiatif untuk membukukan semua proses advokasi pendidikan yang dilakukan, sehingga kemudian kita membuat buku yang berjudul

“Panduan Advokasi Pendidikan: Memahami untuk melakukan pendampingan kasus-kasus pendidikan” Buku yang sudah beredar dan hampir semua diberikan kepada publik, bertujuan untuk menjelaskan bahwa ada setumpuk masalah sektor pendidikan mulai dari, penyelenggaran pendidikan, regulasi pendidikan, penyedian anggaran pendidikan, dan termasuk *“47 tarikan atau pungutan liar ” bukan *“ 58 jenis pungli di Sekolah” sebagaimana beredar di ruang publik saat ini.

Adapun tujuan utama buku tersebut dibuat adalah :

  1. Mendokumentasikan semua proses advokasi pendidikan, sehingga semua dapat menjadi media pembejaran kepada publik
  2. Menyampaikan kepada publik bahwa ada pengaduan tentang pelayanan pendidikan di sekolah, salah satu bentuknya adalah pungutan liar. Hasil pengaduan tersebut, ditelaah, dikaji dan dikualifikasi tentu apakah itu pungli atau bukan( tetapi semua data memang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pungutan tersebut benar adanya pada tahun-tahun tersebut.
  3. MCW bersama FMPP menginginkan temuan (47 jenis tarikan yang dimasukkan pungutan liar) sebagai masukan kepada pengambil kebijakan (Walikota,DPRD,Diknas, Sekolah) untuk mulai berbenah. Secara khusus pemerintah daerah agar menambah alokasi anggaran di sektor pendidikan berbasis pada kebutuhan sekolah, dengan harapan para penyelenggara sekolah tidak menutupi kebutuhan tersebut melalui jalur-jalur yang tidak diperbolehkan oleh UU/aturan yang ada, seperti melakukan (pungutan liar) dengan beberapa bentuk dan jenisnya,
  4. Buku tersebut sebagai informasi kepada publik, agar bisa memberikan masukan atau mengingatkan bahwa pendanaan pendidikan (khususnya Negeri), menurut UUD, UU Sisdiknas dan beberapa aturan turunannya, anggaran-anggaran pendidikan adalah kewajiban pemerintah, sehingga wajib dan dibiayai dan dijamin oleh pemerintah daerah.

Pungutan liar dengan segala jenis dan bentuknya, merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, jika tidak, pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah akan bergeser menjadi barang yang diperjual belikan. Sehingga jika masalah seperti alokasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tidak dilakukan. Maka pungutan liar akan terus berkembang dan jadi jalan ilegal untuk menjawab kebutuhan sekolah.

Kami tegaskan, bahwa:

  1. Malang Corruption Watch dan para pegiat pendidikan, tidak anti pengembangan sekolah, pembangunan sekolah, peningkatan kualitas sekolah. Malahan kita terus bergerak untuk meminta DPRD/Walikota/Diknas, kepala sekolah, dan masyarakat agar alokasi anggaran pendidikan untuk ditingkatkan berdasarkan kebutuhan sekolah, dan dengan basis pemetaan kebutuhan yang partisipatif, terbuka, dan akuntable kepada publik
  2. Malang Corruption Watch beserta Forum Masyakat Peduli Pendidikan, tidak pernah mempublikasikan “58 jenis pungli di Sekolah” melalui media social (Whatassup, Facebook, dll) sebagaimana beredar dan viral saat ini.
  3. Berdasarkan data yang kami munculkan sebagaimana tertera di buku“ Panduan Advokasi Pendidikan: Memahami untuk melakukan pendampingan kasus-kasus pendidikan” ada 47 jenis tarikan berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk ke MCW pasa masa waktu sebagaimana dijelaskan di atas
  4. Sampai saat ini, Malang Corruption Watch dan jaringannya masih membuka posko pengaduan sektor pelayanan public, termasuk masalah pungutan liar yang terjadi pada sektor-sektor tersebut.Kami meminta kepada tim Saber Pungli untuk bekerja serius memberantas pungli yang terjadi pada sektor-sektor pelayanan dasar

Penutup

Advokasi dan kampanye pelayanan publik yang berkualitas, termasuk melawan PUNGUTAN LIAR bukan hal yang baru bagi kami, sebelum ada program memberantas PUNGLI, kami sudah bergerak jauh dan bahkan meminta aparat penegak hukum untuk bekerja menyelesaikan masalah tersebut, Hanya sayang sekali,pemberantasan PUNGLI baru saat ini terjadi. Bagi kami, Operasi Pungli bukan hal luar biasa dan lumrah saja. Tentu hal tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana kebijakan politik dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya.

Kontak Person

Fahrudin

Koordinator Badan Pekerja

Malang Corruption Watch

081554633373

10 KOMENTAR

  1. Mohon dipublikasikan 47 tarikan dan pungli itu…. terutama lembaga pendidikan…. agar bisa diterapkan untuk kemajuan pendidikan yg bebas pungli…. kami sangat miris ketika membaca bahwa salah satu pungli adalah infaq…

  2. Bagaimana jika kebutuhan belajar memerlukan sumber belajar yang lebih beragam? atau jumlahnya lebih dari 1? atau Tidak/Belum tersedia dari apa yang sudah dibelanjakan melalui dana BOS? Bolehkah sekolah mencarinya dari sumber lain?
    Jika boleh maka apabila dalam pencarian sumber tersebut memerlukan biaya akan dikategorikan dalam biaya apa supaya tidak menyalahi aturan atau tidak masuk dalam 48 klasifikasi pungli yang Anda maksud?
    Dan jika tidak bisa boleh atau tidak ada saluran lain maka saya kira selesailah sudah kompetisi pendidikan karena batas atasnya sudah sangat jelas Anda gariskan. Mohon infonya supaya tidak menjadikan multitafsir.
    Semoga ada pencerahan dan hasil positif (Yang berbayar saja belum tentu bagus hasilnya apalagi yang GRATISAN,,ayo dipikir bareng Rek)

  3. Bagaimana cara/solusi dari anda jika dana pendidikan yang diperoleh dari BOS tidak cukup? Dan bagaimana jika pihak sekolah dan wali murid punya kesepakatan tentang biaya2 yang tidak tercover dari dana BOS? Apakah hal itu juga termasuk pungli?
    Maaf dalam pemikiran saya sesuatu yang GRATIS tidak menciptakan KOMPETISI dan Pendidikan adalah sebuah Investasi, wajar saja jika berbiaya untuk mencapai hasil yang terbaik.
    Mohon penjelasannya, terima kasih

  4. mohon keterangan, kategori Pungli yang disebutkan oleh MCW itu apa , berlaku secara nasional? sebagai pelaku pendidikan saya merasa kebingungan untuk melangkah. misalnya saja tentang study tour? apa kalau ingin memberikan pengalaman pada siswa untuk berkunjung ke objek wisata, siswa harus bayar sendiri-sendiri baik kendaraan maupun masuk objek wisata?
    terima kasih dan mohon maaf bila tidak berkenan.

  5. Saya belum membca buku ini namun saat ini sedang menghadiri rapat di sekolah terkait hal ini. Sy harap penulis buku dapat lebih bijak juga dalam menyampaikan informasi,jangan memukul rata semua biaya sebagai pungli terutama untuk infak..Infak sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah..hati2 dalam menjustifikasi hal ini,bisa2 penulis dianggap menistakan agama juga. Saya sendiri sebagai orangtua sangat memahami keterbatasan anggaran di sekolah sehingga selalu mendukung program sekolah,karena sy sadar itu semua kembali untuk kebaikan anak sy di sekolah.Hanya saja,memang diharapkan biaya yang dipungut tsb disesuaikan dengan kemampuan orangtua.
    Semoga ke depannya MCW dapat menjadikan hal ini sebagai pembelajaran. Jika memang tujuannya untuk perbaikan,daripada mempublikasikan buku yang berpotensi menimbulkan konflik, lebih baik langsung saja memberi saran kepada instansi2 terkait.
    Terima kasih.

  6. saya seorang Guru Tidak Tetap di salah satu SMA, saya terancam di “PHK” karena sekolah tidak bisa memberikan gaji yang layak bila hanya mengandalkan dana dari pemerintah. padahal selama ini juga sebenarnya gaji yang saya terima tidak layak…masih jauh di bawah buruh pabrik yang tamatan SMA, kira-kira apa yang harus saya lakukan..trims…

  7. Bagaimana dengan yang mengaku sebagai waratawan, lsm dll yang datang ke sekolah dengan tujuan monitoring yang ujung2nya duit/minta uang transport (bisa dibilang bisnis uang transport lah) apakah yang seperti itu tidak patut ditindak, bagaimana cara kami menghadapi mereka yang seolah2 mencari kesalahan sekecil apapun untuk mencari celah agar dapat mengompas kami agar mengeluarkan uang minimal minta uang transport, banyak kesekolah kami seperti wartawan dan lsm liar yang datang dengan dalih monitoring yg ujung2nya adalah minta uang transport, bukankah seperti wartawan dan lsm seharusnya tidak berkelakuan seperti itu?
    Apakah yang seperti itu bisa dimasukan kategori PUNGLI?
    Bagi sebagian oknum seperti mereka, mereka menjadikan sekolah sebagai objek lahan mencari uang, atau sekolah harus beralih fungsi sebagai dinas sosial?

  8. Saya juga miris saat membaca “tarikan insidental” termasuk pungli. Contoh kasus: orang tua Aziz yg sekolah di SMA X MENINGGAL DUNIA. Biasanya, teman2 di SMA tsb ditarik iuran insidental SEIKHLASNYA DENGAN TUJUAN UNTUK MENDIDIK SISWA AGAR MEMILIKI EMPATI. Kalau itu juga pungli…lalu bagaimana nilai-nilai moral yg mulia bisa diajarkan melalui APLIKASI…BUKAN SEKEDAR TEORI…. Sungguh membuat miris…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.