Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Koalisi Advokasi Tambang Jatim “BLH Kabupaten Malang Tidak Mematuhi Putusan Sengketa Informasi”

Koalisi Advokasi Tambang Jatim “BLH Kabupaten Malang Tidak Mematuhi Putusan Sengketa Informasi”

111
0
BERBAGI

12-12-2016| Setiap warga Negara berhak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan, bahkan hal tersebut menjadi barometer penting bahwa pemerintahan dikelola secara demokratis, transparan dan akuntable. Apalagi dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk menjalankan rezim keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun, sangat disayangkan masih ada lembaga Negara termasuk pemerintah daerah yang belum melaksanakan dan mematuhi maksud dan tujuan dari UU Keterbukaan Informasi Publik

Sumberdaya Alam dan pertambangan merupakan sektor strategis yang dimiliki Indonesia, selain itu sumberdaya alam dan sektor pertambangan merupakan sektor yang paling rentan merusak hutan dan ekologis, tatkala eksplorasi pertambangan dilakukan dan diberikan tanpa memperhatikan prosedur dan perizinan yang menganut prinsip penyelamatan lingkungan. Selain itu, sumberdaya alam dan pertambangan juga menjadi salah satu sektor yang rentan dengan praktik-praktik korupsi mulai proses perizinan dan kontribusi pemasukan terhadap Negara. Sehingga partisipasi dan pemantauan oleh publik menjadi penting untuk dilakukan

Kabupaten malang tepatnya di areal pantai Wonogoro terdapat pertambangan pasir besi, dan secara regulative sebagaimana tertuang di UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Perda No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, pantai Wonogoro berada dalam zona konservasi dan kawasan lindung dalam bentuk sempadan pantai dengan kriteria perlindungan terumbu karang. Sehingga keberadaan usaha pertambangan pasir besi yang dilakukan di pantai Wonogoro Kabupaten Malang dapat merusak lingkungan dan bencana ekologis yang membahayakan masyarakat kabupaten Malang

Maka dari itu, pemerintah kabupaten Malang sebagai pihak yang memberikan izin pertambangan tersebut perlu menjelaskan kepada publik mengapa izin pertambangan tersebut diberikan dan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Malang. Dalam rangka mengetahui dan meminta kejelasan kepada Badan Lingkungan Hidup Kab Malang mengenai izin yang dikeluarkan. Maka, Koalisi Takstis Advokasi Tambang meminta BLH kabupaten Malang untuk membuka dokumen perizinan UKL/UPL melalui permohonan informasi kepada BLH kab Malang dan adjudikasi sengketa informasi melalui komisi informasi publik Jawa Timur

Upaya permohonan informasi sampai dengan adjudikasi, yang dilakukan oleh Koalisi Taktis Advokasi Tambang merupakan upaya yang sesuai dengan perintah Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Adapun hasil dari upaya tersebut, Komisi Informasi publik Jawa Timur memutuskan agar BLH Kabupaten Malang memberikan dokumen yang diminta oleh Koalisi Taktis Advokasi Tambang. Atas putusan tersebut, pihak BLH Kabupaten Malang tidak memberikan dokumen yang dimaksud sebagaimana hasil putusan, akan tetapi BLH Kabupaten Malang melakukan upaya banding dan kasasi untuk melawan putusan yang dihasilkan dari proses adjudikasi. Meskipun putusan banding dan kasasi yang dilakukan justru menguatkan putusan komisi informasi yang memerintahkan BLH kabupaten Malang untuk menyerahkan dokumen perizinan UKL/UPL tambang pasir besi, dan menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan dokumen yang dikecualikan

Keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik harusnya menjadi pedoman bagi publik dan pemerintah untuk memastikan bahwa informasi publik bisa mudah diakses dan disediakan oleh pemerintah, akan tetapi jangankan disediakan, putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tidak menjadi pedoman bahkan ada upaya untuk melawab hasil putusan tersebut. Semestinya BLH kab Malang sebagai lembaga publik yang dibiayai oleh APBN/APBD memberikan dokumen yang dimaksud. Sehingga dengan tidak diberikannya dokumen yang dimaksud, Koalisi Taktis Advokasi Tambang menduga bahwa proses perizinan tambang tambang pasir besi penuh dengan masalah mulai dari proses perizinan dan hasil ekplorasi pasir besi tidak memberikan kontribusi terhadap Negara/daerah. Maka dari itu, kami Koalisi Taktis Advokasi Tambang yang terdiri dari (Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, KontraS Surabaya, Malang Corruption Watch ) meminta BLH Kabupaten Malang :

  1. Mematuhi putusan Adjudikasi, Banding dan Kasasi yang memenangkan permohonan Koalisi Taktis Advokasi Tambang dan Sumberdaya Alam
  2. Menyerahkan dokumen perizinan UKL/UPL tambang pasir besi pantai Wonogoro sebagaimana diminta oleh Koalisi Taktis Advokasi Tambang

Akan tetapi jika kemudian Badan Lingkungan Hidup Kab Malang tidak memberikan dokumen yang dimaksud kepada Koalisi Taktis Advokasi Tambang, maka kami Koalisi Taktis Advokasi Tambang dan Sumberdaya Alam akan :

  1. Meminta penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung
  2. Melaporkan bahwa BLH Kabupaten Malang melakukan upaya untuk menyembunyikan dokumen yang dimaksud, dan hal tersebut merupakan bagian dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai lembaga publik, BLH Kab Malang sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjalankan aspek dan asas tata kelola pemerintahan yang baik, bukan kemudian sebaliknya dengan tidak mentaati aturan bahkan ada upaya untuk melawan aturan yang ada. Sehingga hal ini menjadi ujian penting dan barometer apakah lembaga publik seperti Badan Lingkungan Hidup Kab Malang bisa menjalankan dan mentaati aturan perundang-undangan di Negara Hukum?

Kontak Person: Rere | Direktur Walhi Jatim | Zainuddin| Koordinator Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.