Beranda Suara Rakyat Rilis Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL JAWA TIMUR MENOLAK PEMBERIAN PENDANAAN PARPOL 1 TRILIUN

KOALISI MASYARAKAT SIPIL JAWA TIMUR MENOLAK PEMBERIAN PENDANAAN PARPOL 1 TRILIUN

70
0
BERBAGI
Sumber: www.memoarema.com
Sumber: www.memoarema.com

Hari ketiga konferensi masyarakat sipil jawa timur yang diadakan di kota batu telah diikuti oleh 70 orang dari 29 NGO/LSM se-jawa Timur. dari hasil konferensi merumuskan beberapa isu terkait penguatan demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Terdapat pula pembahasan yang menanggapi masalah wacana pemberian pendanaan partai politik dari keuangan Negara sebesar 1 trilyun. Forum konferensi masyarakat sipil jawa timur menghasilkan beberapa poin menanggapi wacana pemberian 1 trilyun dana partai politik:

  1. Hasil uji akses transparansi pendanaan partai politik yang dilakukan oleh MCW di jawa timur dan ICW ditingkat nasional menyimpulkan bahwa mekanisme transparansi dan akuntabilitas dana partai politik masih buruk. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang tidak memiliki laporan kuangan standar akuntansi kuangan nirlaba sebagai mana yang diamanatkan UU partai politik. Di jawa timur sendiri hanya 1 partai dari 9 partai yang memiliki laporan kuangan. Selain itu, penggunaan dana bantuan partai politik lebih banyak digunakan untuk kepentingan administrasi kantor dari pada pendidikan politik. Anggaran yang dipakai oleh partai politik sering kali tidak jelas dari mana penerimaannya, terdapat banyak sinyalir terkait dana gelap yang bersumber dari cukong kotor yang digunakan untuk tukar kepentingan.
  2. Penggunaan dana publik seharusnya dikembalikan untuk kepentingan public, selama ini partai politik kami nilai absen dalam perannya untuk mendidik publik agar lebih cerdas secara politik. Justru mendekonstruksi budaya politik yang jujur menjadi politik yang koruptif. Sehingga untuk apa partai diberi pendanaan yang lebih jika output kinerjanya tidak jelas seperti ini.
  3. Bahwasanya partai politik adalah bagian dari masyarakat, upaya kemandirian partai politik dari segi pendanaan memang harus dikuatkan. Agar partai tidak tersandera secata financial oleh mafia pebisnis yang memainkan kebijakan politik. Namun bukan dalam artian secara instan diambilkan dari uang APBN. Justru hal tersebut akan membuat inefisiensi keuangan Negara melihat kinerja output partai hanya bersinggungan dengan kontestasi politik.
  4. Kami mengecam Kemendagri yang dengan sesat mewacanakan bantuan 1 Triliun untuk Parpol

Melihat beberapa pertimbangan tersebut kami masyarakat sipil jawa timur dengan tegas menolak pendanaan partai politik sebesar 1 trilyun dari APBN. Kami rasa bantuan politik yang diberikan oleh Negara sudah cukup digunakan oleh partai agar tetap berjalan kelembagaannya. Selain itu kami menuntut agar partai dapat transparan dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan semua penerimaan dan pengeluaran parpol, bukan hanya dari bantuan politik pemerintah. Dan kami mendorong agar partai mampu mandiri mendanai dirinya sendiri baik dari iuran anggota maupun usaha bisnis lainnya yang tidak bersinggungan dengan kepentingan politik.

Adapun hal lain yang kami hasilkan dalam konferensi masyarakat sipil se-Jawa Timur menghasilkan 10 rumusan konferensi masyarakat sipil jawa timur sebagai mana terlapir. 10 rumusan ini akan kami sampaiakn baik di tingkat pusat maupun di tingkat local.

LBH SURABAYA, MCW, KONTRAS, INTRANS INSTITUTE, LASKAR HIJAU, LKK MADIUN, IDFOS, IRDES, FMPP, PATTIRO JATIM, PATTIRO MALANG, KPI JATIM, PARAMITRA, LBH DIFABILITY, PP-OTODA, SPBI MALANG, PARLIAMENT WATCH, IKOHI, AJI SURABAYA, AJI MALANG, KRPK, LBH PERS, PUSHAM MALANG, PUSHAM UBAYA, GAYA NUSANTARA, LPM ALFIKR,WALHI JATIM, KOMUNITAS KALIMETRO, CERAH INSTITUTE, LPKP JATIM, FSPMI, KNTI JATIM, AJI JEMBER.GUSDURIAN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.