Beranda Suara Rakyat Kolom Agama dan Hak Minoritas

Kolom Agama dan Hak Minoritas

220
0
BERBAGI
Tempo/Tony Hartawan
Tempo/Tony Hartawan

Oleh: Pandu Wicaksono

Beberapa hari ini perbincangan di media sosial disesaki oleh wacana pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Wacana ini perlu disambut baik karena pemerintah dalam hal ini Mendagri secara tidak langsung menyadari adanya diskriminasi terhadap penganut kepercayaan asli Indonesia, apabila tetap mengharuskan mereka untuk mencantumkan enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Sebenarnya hal ini hanyalah babak baru setelah perdebatan yang sama cukup ramai pada akhir 2006, ketika DPR mengesahkan RUU Administrasi kependudukan menjadi undang-undang. Permasalahannya terletak pada tetap dicantumkannya kolom agama dalam KTP. Kemudian isu mengenai kolom agama ini bergulir kembali setelah Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan pernyataan memperbolehkan pengosongan kolom agama bagi agama/kepercayaan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Pernyataannya berangkat dari UU nomor 24 Tahun 2013 pasal 64 ayat 5 tentang Administrasi Kependudukan di mana dalam pasal tersebut memungkinkan warga negara untuk mengosongkan kolom agama di KTP.

Sebenarnya asal muasal ramainya perbincangan seputar kolom agama akibat dari kesimpangsiuran berita. Mereka yang menelan mentah tentu mudah sekali tersulut emosi. Bahkan sebagian kalangan menilai bahwa Mendagri akan menghapuskan kolom agama dan menganggap pemerintah tidak mengakui agama. Tentunya sesat pikir seperti ini sering kita temui sehari-hari.

Perlindungan Hak Minoritas

Tulisan ini bukan dimaksudkan untuk melihat baik dan buruknya pencantuman kolom agama dalam KTP, tapi lebih dari itu, yaitu melihat sejauhmana komitmen pemerintahan Jokowi untuk melindungi hak-hak minoritas.

Enam belas tahun reformasi ternyata masih menyisakan banyak persoalan. Kasus Syiah di Sampang, kelompok Ahmadiyah di Mataram, dan penyegelan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor adalah sebagian kecil dari banyaknya kasus yang tidak tuntas hingga pemerintahan SBY berakhir. Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan.

Secara definitif negara yang seharusnya memiliki otoritas untuk melindungi hak-hak kalangan minoritas justru terjebak dalam kongsi-kongsi kepentingan. Penanganan konflik pun tidak pernah jelas bentuknya. Kegagalan negara bisa dilihat dari beberapa catatan penting, yaitu lemahnya proteksi negara, aparat penegak hukum yang lamban, dan “polisi keagamaan” yang melakukan provokasi tidak bertanggung jawab.

Seringkali malah negara tunduk pada ormas keagamaan yang cenderung radikal-destruktif di dalam melihat perbedaan dalam beragama. Padahal, secara legitimasi negara mempunyai wewenang untuk memaksakan ketaatan lembaga-lembaga di bawahnya berdasar pada kekuatan hukum. Namun, hingga saat ini wajah negara masih saja penuh dengan coretan hitam masa lalu.

Lucunya selama reformasi rakyat dipaksa untuk terus mengingat jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap kalangan minoritas yang tak kunjung terselesaikan. Narasi perjuangan melawan lupa terhadap sejarah yang kelam adalah pekerjaan yang tak kunjung usai. Sebuah sikap yang mengandung kritik radikal terhadap bangunan kehidupan bangsa yang tampak rapuh akibat hegemoni kaum mafia yang mengakibatkan rule of the game mudah dibengkokkan mengikuti hukum supply dan demand.

Padahal, pada awal era reformasi pernah mengemuka adanya enam agenda reformasi, salah satunya adalah supremasi hukum. Namun faktanya, negara cenderung melakukan pembiaran dalam penuntasan kasus-kasus tersebut, sehingga jangan kaget ketika “premanisme berjubah agama” (meminjam istilah Buya Syafi’I Maarif) tampak begitu merajalela belakangan ini. Mereka memanfaatkan absennya negara untuk menciptakan atmosfer intoleransi terhadap kalangan minoritas di banyak tempat.

Lebih jauh, ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) akan terus eksis apabila negara gagal dalam memenuhi tugasnya sebagai pemberi jaminan keamanan kepada masyarakat. Yang terbaru misalnya, penolakan mereka terhadap Ahok sebagai gubernur di Jakarta. Pasal yang dimainkan pun sama, yaitu isu agama. Bagi saya, sah-sah saja mereka melakukan demonstrasi, tapi apakah kita bisa mentolerir alasan di baliknya. Tentu saja tidak.

Bukan Memaklumi

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan bagi pemerintahan baru untuk menyelesaikan sejumlah kasus keagamaan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan tugasnya untuk menjamin kebebasan beragama dan diskriminasi keagamaan tidak terjadi. Negara memiliki kedaulatan wewenang atau wewenang wewenang. Wewenang khas negara terletak dalam kedaulatan wewenang yang juga disebut wewenang wewenang (competence of competence) itu. Suatu negara disebut kuat, apabila memiliki kekuatan untuk melaksanakan wewenang dalam realitas kehidupan politik.

Kedua, pentingnya bersikap tegas terhadap premanisme bermotif agama. Sudah menjadi rahasia umum apabila mereka melakukan tugas-tugas kotor berdasarkan pesanan dari pihak lain. Jadi, apabila ke depan ada aksi kekerasan bermotif agama, perlu ditanyakan, siapa yang mendanai dan apa tujuannya. Kekerasan yang dilakukan ormas seperti FPI adalah ancaman terhadap penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Seharusnya ketika terjadi tindakan kekerasan, polisi sebagai aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas untuk menindak, sehingga kekerasan demi kekerasan tidak lagi menjadi alat pembenaran seperti yang sekarang ini marak terjadi. Selain itu, pemerintah melalui Kemendagri sebenarnya memiliki otoritas untuk memberikan surat peringatan, pembekuan, bahkan pembubaran terhadap organisasi-organisasi tersebut. Pertanyaannya, berani atau tidak.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap kalangan minoritas ditentukan oleh political will dari pemerintah, jangan sampai diskriminasi dan kekerasan terhadap kalangan minoritas justru semakin dimaklumi dan dirasionalisasi oleh pemerintahan Jokowi. Kita sudah melihat itikad baik menuju kesana melalui hak pengosongan kolom agama di KTP.

Penulis adalah pegiat Komunitas Kalimetro. Bisa ditemui di sudut-sudut nobar Manchester United. Kalau penasaran bisa dihubungi melalui akun twitter @panduwicks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.