Beranda Publikasi Riset PPID Kota Malang Tidak Kompeten Dalam Pengelolaan Informasi Publik (KIP)

PPID Kota Malang Tidak Kompeten Dalam Pengelolaan Informasi Publik (KIP)

112
0
BERBAGI

(Catatan Malang Corruption Watch terhadap kinerja PPID di Kota Malang tahun 2017)

Malang, – Paska 7 (tujuh) tahun pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih terdapat beberapa catatan terkait struktur pendukung terciptanya layanan informasi publik yang sejalan dengan semangat UU KIP. Salah satunya adalah mengenai keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Data yang dihimpun dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri menyebutkan per Januari 2017, PPID yang terbentuk di seluruh pemerintahan daerah berjumlah 76,64%. Sementara itu, dari data tersebut ditemukan terdapat 25,36% pemerintah daerah yang belum menyerahkan data pendukung pembentukan PPID seperti SK dan SOP.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah PPID Pemerintah Daerah Januari 2017

No. Lembaga Jumlah Telah Membentuk PPID Persen-tase (%) Belum Menyerahkan SK dan SOP Persentase (%)
1 Provinsi 34 32 94,12% 2 5,88%
2 Kabupaten 416 289 69,47% 127 30,53%
3 Kota 98 88 89,80% 10 10,20%
Total 548 409 74,64% 139 25,36%

 

Di samping itu, pembentukan PPID tidak selalu menunjukan iklim keterbukaan yang kondusif. Dalam catatan Malang Corruption Watch (MCW), terdapat sejumlah latar belakang terkait masalah tersebut. Diantaranya adalah terdapat sejumlah sengketa informasi yang sampai di Komisi Informasi terkait akses informasi yang seharusnya diumumkan berkala atau setiap saat sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU KIP. Badan publik menyampaikan alasan mengenai informasi ataupun proses penyelesaian sengketa informasi antara lain, informasi/dokumen tidak dikuasai, informasi/dokumen tidak ditemukan, informasi tidak tersedia dalam format yang diinginkan Pemohon, dan alasan informasi dikecualikan tanpa dapat menyebutkan dasar pengecualiannya.

Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya peran PPID dalam mendorong keterbukaan di berbagai sektor di Indonesia. Catatan lainnya adalah dalam jangka panjang semangat keterbukaan harusnya berorientasi kepada kolaborasi antara masyarakat dan badan publik. Dibutuhkan PPID yang memenuhi kualifikasi untuk dapat berkolaborasi memenuhi informasi yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kapasitas dalam pengelolaan informasi dalam lembaga PPID menentukan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, MCW berkolaborasi dengan FoI Network, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi di Indonesia ikut terlibat dalam pembuatan blueprint PPID. Blueprint ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat sejauh mana posisi PPID di Kota Malang dalam iklim keterbukaan informasi dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab sebagaimana mandat regulasi yang ada.

Selengkapnya dapat diunduh disiniKompetensi PPID Dalam Pengelolaan Informasi Publik di Kota Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.