Beranda Informasi Reportase Forum Warga untuk mencipta kejelasan dan keadilan

Forum Warga untuk mencipta kejelasan dan keadilan

86
0
BERBAGI

Malang, 2 Februari 2018. MCW berkerjasama dengan YAPPIKA mengadakan forum warga yang membahas Pelayanan Publik di kota Malang. Forum ini  dihadiri  warga kota Malang serta  Civil Society Organization (CSO) atau biasa dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatan ini dilaksanakan di balai RW. 4 Kel. Kota lama.

Melalui forum ini diharapkan mampu mengedukasi warga mengenai pelayanan publik yang ada di kota Malang. Selain itu, untuk mengelaborasi permasalahan publik yang diprioritaskan di kota Malang yang nantinya akan didorong  pada kanal pengaduan dan pertemuan dengan stakeholder.

Sebenarnya, pemerintah kota Malang sendiri telah membuat kanal pelaporan yang yang dikelola diskominfo yang dijadikan media  bagi warga untuk berkeluh kesah atas layanan publik di Kota Malang. Namun pada kenyataan media tersebut belum dikelola secara maksimal dan warga masih kurang terbantu dengan adanya media tersebut. “Baiknya selain pengaduan online, disediakan juga pos-pos pengaduan tatap muka,” tutur pak Suep, warga kelurahan tanjungrejo.

Permasalahan pelayanan publik yang menjadi sorotan diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan dan parkir. Dalam bidang pendidikan yang dikelukan warga yaitu mengenai komite sekolah yang kurang memahami tupoksinya serta kurangnya terbukanya informasi Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS) atau yang disebut juga Rencana Kerja Sekolah (RAKS). Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Di bidang kesehatan, pelayanan publik yang dirasa harus segera diselesaikan diantaranya mengenai kejelasan prosedur Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kurangnya sosialisasi PP 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantua Iuran Jaminan Kesehatan oleh dinas sosial. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan adanya kesalahpahaman di tingkat bawah. “Banyak warga saya yang bingung harus pergi kemana untuk menyelesaikan administrasi memeroleh PBI, padahal ia masuk dalam kriteria,” tutur ibu Nurul, aktor warga daerah muharto.

Selain forum warga ini, akan diadakan juga pos pelayanan publik di CFD Ijden pada 4 Februari. Adanya pos pengaduan tersebut diupayakan untuk membantu pemerintah dalam menghimpun dan menyelasaikan pelayanan publik yang ada di kota Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.