Beranda Informasi Kontestasi Pilkada Ditengah Covid-19

Kontestasi Pilkada Ditengah Covid-19

129
0
BERBAGI
sumber gambar : malangpostonline.com

Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, sebanyak 270 daerah dengan rincian Sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota. Kontestasi pilkada ini begitu berbeda, KPU telah menyiapkan segala aturan dan petunjuk pelaksanaan pilkada serentak, dengan berbagai protokol kesehatan ditengah mewabahnya virus corona. Kita tahu bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan korban jiwa dari laporan yang telah disampaikan kepada media. Data kementrian kesehatan pada hari Minggu 21 Juni 2020 sebanayak 862 kasus baru, kemudian pada Senin 22 Juni 2020 menunjukkan 954 tambahan kasus baru Covid19. Namun pada hari kamis 18 Juni, Indonesia tembus rekor baru tambahan kasus harian positif virus corona dengan 1.331 kasus baru. sedangkan untuk provinsi yang dalam masa transisi new normal memiliki dara tertinggi dalam penambahan kasus harian adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah.

Data diatas menunjukkan bahwa korban akibat covid belum melandai. Hal ini bisa mengakibatkan keselamatan masyarakat di Indonesia semakin terancam dengan diadakannya pilkada. Pilkada justru akan menimbulkan kerumunan, meskipun pemerintah dan KPU merencanakan pelaksanaan pemilu dengan protocol kesehatan. Bagaimana dengan daerah dengan Kabupaten Malang? Berikut data yang telah diambil dari satgas percepatan penanganan covid19 di Kabupaten Malang.

Kemudian dengan adanya Pandemi covid, Pilkada seharusnya tidak perlu dilaksanakan ditengah pandemic yang tak tak kunjung menurun statusnya. Negara memiliki asas “Solus Populi Suprema Lex” dalam bahasa kita “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi”, jadi dalam hal ini Pilkada 2020 dampaknya akan begitu luar biasa jika tetap kita laksanakan. Kegiatan pilkada tidak dapat kita pungkiri kemungkinan terburuknya, mengundang adanya kerumunan orang, dan hal ini bisa mengakibatkan keselamatan jiwa masyarakat terancam, termasuk pelaksana khususnya, dan masyarakat secara luas pada umumnya. Penurunan data diatas bukan berati Kabupaten Malang tidak berisiko lagi terjadinya peningkatan jumlah korban covid19, jika tidak diterapkan protocol kesehatan yang menunjang penurunan maka Kabupaten Malang akan mengalami kembali kenaikan. Kali ini ditambah adanya pilkada yang akan dilaksanakan ditengah masa pandemic covid19.

Anggaran Pilkada mahal ditengah kebutuhan dampak Covid19

Anggaran untuk pelaksanaan pilkada  juga tidak sedikit, Pemerintah Kabupaten Malang menganggarkan Rp. 85 Miliar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang, dan kini KPU Kabupaten Malang mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 29 Miliar. Tambahan biaya ini dialokasikan untuk penerapan protocol kesehatan covid19 dan mengakomodasi penyediaan APD (Alat Pelindung Diri). Selain itu pertimbangan tambahan anggaran adalah untuk keperluan tambahan tempat pemungutan suara (TPS), semula terdapat 4.280 TPS dan akan menjadi 4.969 TPS.[1]

Mahalnya biaya pilkada ditengah pandemi covid ini memang perlu kita akumulasi bersama. Adanya pandemic covid19 yang disisi lain juga menjadi topik yang lebih penting dibicarakan di pemerintahan dan juga di lingkungan masyarakat. Berikut anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Malang Raya, termasuk Kabupaten Malang dalam penanganan covid19.

Tabel  Anggaran Covid 19 Malang Raya

Kabupaten Malang 4.4 T 112 M (2,54%) 22 M berupa bantuan sembako 10 kg beras dan 1 kg telur

Sumber: APBD Kab. Malang, Tahun 2020 (diolah MCW).

Dapat dilihat bersama bahwa anggaran penanganan covid19 tidak kalah besarnya. Pemerintah dalam hal ini memang seharusnya berperan aktif dalam penanganan covid19 ditengah masyarakat. Dalam pantauan MCW, anggaran covid19 yang di anggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang masih belum transparan. Akses masyarakat terhadap data penerima bantuan yang saat ini diberikan oleh pemerintah belum bisa kita baca bersama. Dalam hal ini transparansi dari pemerintah daerah Kabupaten Malang bisa dibilang buruk. Ditengah riuhnya masalah covid19 yang belum menemukan titik terangnya, kebutuhan masyarakat masih banyak. Belum lagi masalah masyarakat yang menjadi korban PHK dari beberapa tempat kerjanya. Situasi dimasa pandemic memang menyisakan kisah pedih tersendiri. Kebijakan New Normal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan perekonomian di masyarakat belum berjalan secara signifikan, masih terdapat pekerja yang di PHK belum mendapatkan pekerjaan kembali.

Potensi politisisasi sumberdaya publik kuat terjadi. Dana bansos yang saat ini di alokasikan untuk bantuan penanangan covid19 dalam bentuk sembako, dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dengan mengatas namakan covid19 para elit politik memanfaatkannya untuk proses kampanye. Berdasarkan kutipan TII, dana bansos ini bisa saja disalahgunakan, potensi korupsi mark-up anggaran, mark-down pendapatan, dan hingga memberi keuntungan bagi lingkaran terdekat para pejabat publik di pilkada 2020.[2] Adanya covid19, pilkada dinilai menguntungkan incumbent yakni Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala DPRD kabupaten Malang yang akan maju di pilkada mendatang. Hal ini juga disampaikan oleh Peneliti LSI, Dito Arief[3], bahwa jabatan yang saat ini di emban oleh Sanusi dan Didik yakni sebagai Kepala Daerah dan Didik sebagai Kepala DPRD Kabupaten Malang. Secara politik keduanya memiliki dampak popularitas dan elektoral mereka menjelang tahapan Pilkada mendatang. Kepentingan-kepentingan politik di lingkaran petahana juga akan muncul. Dan kemungkinan besar penyelewengan anggaran dana bansos dimanfaatkan oleh pejabat publik maupun pejabat politik untuk mengumpulkan sumber daya publik, dan anggaran covid19 ini menjadi alasan krusial untuk ditunggangi.

Kontrol dan pengawasan masyarakat menjelang momentum pilkada ini sangat diperlukan. Dalam hal ini, dorongan MCW terkait dengan adanya Pilkada serentak 2020 adalah Pilkada tidak seharusnya dilaksanakan di Tahun 2020. Meskipun Presiden Jokowi telah menandatangani Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam isi pasal 20 1A mengatakan bahwa pilkada ditunda karena adanya bencana non alam, yaitu covid19, kemudian di ayat selanjutnya pilkada dilaksanakan di bulan Desember. Dan di ayat selanjutnya menyebutkan bahwa jika pemungutan suara belum bisa dilaksanakan maka akan diundur lagi.

Dari beberapa catatan ini, MCW memandang bahwa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang hendak menyelenggarakan pilkada pada tahun ini sepatutnya ditunda dan pemerintah fokus pada penanganan virus dan mengupayakan perlingdungan terhadap rakyat secara serius dan tepat. Bahwa pilkada merupakan mekanisme peralihan kekuasaan secara demokratis dan partisipatif, namun menunda pelaksanaan pilkada demi menyelamatkan rakyat Indonesia dari serangan virus jauh lebih penting dan mendesak untuk saat ini.


[1] https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/zNPGQXVK-kpu-kabupaten-malang-usulkan-tambah-anggaran-pilkada-rp29-miliar?utm_source=desktop&utm_medium=terbaru&utm_campaign=WP diakses pada 22 Juni 2020

[2] Catatan TII dalam diskusi “Anggaran Penanganan covid dan Pilkada daerah” disampaikan oleh Wawan Sujatmiko

[3] Surya Malang.com https://suryamalang.tribunnews.com/2020/06/22/pengamat-sebut-status-incumbent-untungkan-sanusi-secara-politis-di-pilkada-malang-2020 Senin, 29 Juni 2020

Penulis : Titik Diniyah (Divisi Indoksi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.