BERBAGI
korupsi anggaran hingga pelosok desa- kontan.co.id

Malang, 24 Oktober 2018 – Korupsi Suap Perubahan APBD 2015 Kota Malang menyisahkan puzzle yang harus dilengkapi. Salah satunya terkait dugaan keterlibatan mantan Sekretaris Daerah Kota Malang CW, TSS Kepala Bidang DPUPR dan ST Anggota DPRD. Selain itu terdapat juga dugaan keterlibatan sejumlah kontraktor yang beberapa kali disebut dalam persidangan Suap Perubahan APBD 2015 di Pengadilan Tipikor Jawa Timur. Berikut dapat diperhatikan tabel sepuluh perusahaan yang diduga bermasalah.

Tabel 1.1 Sepuluh Perusahaan yang disebut dalam persidangan Suap Perubahan APBD 2015 Kota Malang.

No. Perusahaan Pemilik Alamat
1 CV DT H Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang.
2 CV MU F Desa Dilem, Kec. Kepanjen, Kab Malang
3 CV BJ S Dusun Srigading, Kec Tajinan Kab. Malang
4 CV ES AS
5 CV RBU AY Griyasanta, Kec Malang, Kota Malang
6 CV DPT SYA Pandalandung, Kab. Malang.
7 CV NUR MAI Ngajum, Kab Malang.
8 CV ND BS Desa Sumbersuko Kec. Tajinan, Kab Malang
9 CV FT S Desa Glanggang, Pakisaji, Kab Malang.
10 CV B N Mulyorerjo, Kec Sukun, Kota Malang.

Sumber: Hasil monitoring MCW dan diolah dari berbagai sumber.

Malang Corruption Watch melakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan sejumlah kontraktor tersebut dan menemukan beberapa fakta:

  1. Terdapat kontraktor yang tidak diketahui alamatnya (fiktif)

Sepuluh rekanan yang disampaikan di atas, satu diantaranya adalah CV ES tidak diketahui alamatnya, serta tidak diketahui spesikasi maupun keahliannya. Sedangkan alamat fiktif yang ditemukan adalah CV FT yang beralamat di Desa Glanggang Pakisaji. Pemantauan yang dilakukan oleh MCW tidak ditemukan adanya CV FT yang melakukan tindakan perkantoran diwilayah Desa Gelanggang.

  1. Beberapa kontraktor mengerjakan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.

Adalah CV DT dan DPT. CV DT yang beralamat di Bunulrejo Blimbing adalah perusahaan yang bergerak dibidang elektronik, seperti Telepon PABX System, CCTV dan IP-Camm, Sound System/ PA, Security Alarm System dan LAN/ Jaringan data terintegrasi.[1] Sedangkan CV DPT adalah perusahaan yang bergerak di bidang bengkel motor elektrik.[2] Proyek pengerjaannya dapat dilihat pada tabel 1.2.

  1. Sembilan dari Sepuluh perusahaan tersebut sering memenangkan proyek pemerintah

Tabel 1.2

Perusahaan Proyek Pemerintah Kota Malang yang dimenangkan Intansi/ lembaga Nominal
CV DT Belanja Kontruksi Rehabilitasi/Pengembangan Jalan Jl. Bendungan Wlingi Kel. Sumbersari DPUPPB Rp340.497.000
CV MU Peningkatan Jalan di RW 03 Kel. Bandungrejosari DPUPPB Rp500.802.000
Pembangunan Saluran Jalan Joyosuko Metro DPUPPB Rp400.000.000
CV BJ Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Kendalsari Dinas Kesehatan Rp275.160.000
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 07 Kel. Bareng DPUPPB Rp484.884.900
Peningkatan Jalan Hotmix Rw. 02, RW.03, dan RW. 04 Kelurahan Pisangcandi DPUPPB Rp385.950.000
Rehab Pustu Mulyorejo dan Rumah Dinas Dinas Kesehatan Rp553.100.000
CV RBU belanja kontruksi Perbaikan Saluran Air RW.05 Kel.Arjowinangun DPUPPB Rp220.530.000
Belanja Kontruksi Pembangunan Saluran Irigasi /drainase RT 1, 2, 8 RW II Kel. Balearjosari DPUPPB Rp220.530.000
Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Kota Malang (DAK) Dinas Kesehatan Rp465.000.000
Belanja Kontruksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. KH. Malik dalam RT.04 RW.04 Kel. Buring DPUPPB Rp920.1 60.000
Belanja Kontruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Jalan Sentoso Kel. Cemorokandang DPUPR Rp488.340.000
CV DPT Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SDN Bandungrejosari 3 Dinas Pendidikan Rp396.000.000
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SDN Madyopuro 3 Rp412.400.000
Pembangunan Gudang Arsip Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Dinas Pendapatan Daerah Rp871.300.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar Lesanpuro Dinas Perdagangan Rp227.550.000
Belanja Konstruksi Rehabilitasi/Pengembangan Jalan Sekarsari Indah Kel. Tlogowaru DPUPR Rp481.761.000
CV NUR Peningkatan jalan dan saluran drainase Jalan Pahlawan DPUPPB Rp1.163.364.000
Belanja Konstruksi Peningkatan dan Rehabilitasi D.I Pandanwangi DPUPR Rp321.000.000
Pembangunan Plengsengan Sungai Bango RT03 RW 05 Kel. Arjosari DPUPPB Rp279.000.000
CV ND Pembangunan Plengsengan, Pelebaran Jalan, & Peningkatan Jalan RW 03, 04 Purwodadi DPUPPB Rp292.950.000
CV FT Peningkatan Jalan Kaliurang (2015) DPUPPB Rp1.531.604.000
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kebalen Wetan DPUPPB Rp350.000.000
Belanja Konstruksi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jalan Sigura-gura Barat DPUPR Rp451.720.000
Belanja Konstruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Jalan KH Malik Dalam RW 05 Kel Kedungkandang DPUPR Rp1.046.160.000
CV B Belanja Kontruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Jalan Menari Kel. Kasin DPUPPB Rp455.848.620
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SDN Bandunrejosari 2 Dinas Pendidikan Rp250.000.000
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 05 Supit Urang kelurahan Mulyorejo DPUPPB Rp325.377.600

Sumber: Informasi Pemenang Lelang – LPSE Kota Malang.

Tindakan dari dua perusahaan (CV DT dan CV DPT) diduga melakukan pemalsuan data agar dapat memangkan pengadaan atau lelang proyek pemerintah. Padahal secara jelas, spesifikasi perusahaan tidak sesuai. Dari Sepuluh perusahaan yang disampaikan hanya sembilan yang sering memangkan proyek, CV ES sejauh penelusuran MCW tidak diketahui spesifikasi pengerjaan dibidang apa dan mengerjakan proyek Pemerintah Kota Malang. Fakta persidangan menyebutkan bahwa sepuluh rekanan ini memiliki hubungan dengan MAW, mantan Ketua DPRD Kota Malang. Dari hasil persidangan yang disampaikan bahwa setiap lelang atau tender yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, MAW meminta fee. Terakhir adalah uang sebesar 900 juta yang dikumpulkan dari rekanan-rekanan atas perintah MA dan desakan dari MAW. MA melibatkan CW, TTS dan JES untuk mengatur hal tersebut.

Secara jelas rekanan tersebut melakukan gratifikasi seperti yang disampaikan dalam Pasal 12 B UU No 32 Tahun 1999 diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kembali pada CW, TSS dan ST hingga hari belum ditetapkan tersangka, padahal secara jelas dinyatakan terlibat dalam Suap Perubahan APBD 2015. Fakta persidangan menyebutkan ketiga orang tersebut memiliki peran yang kuat dalam kasus korupsi Suap Perubahan APBD 2015, bahkan menerima pembagian yang dilakukan oleh MAW. Dalam fakta persidangan disebutkan ST melanggar Pasal 12C karena tidak melaprakan gratifikasi yang diterima. Selain itu ST juga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor Jo Pasal 55 aya1 ke-1 KUHPidana. Sedangkan CW dan TTS melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor.

Berdasarkan fakta yang disampaikan di atas. Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang rentan terhadap tindakan gratifikasi, serta yang mengerjakan pula tidak sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan yang pemenangkan proyek. Dengan demikian MCW merekomendasikan:

  1. Mendesak KPK untuk menetapkan Tersangka baru dan terus mendalami kasus korupsi di Kota Malang.
  2. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif untuk pengaduan tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
  3. Mendesak DPRD untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa.
  4. Mendesak APH agar dapat melakukan pengawasan, juga antisipasi terhadap tindakan korupsi.

 

Narahubung: Ardan – Badang Pekerja Malang Corruption (081216834369)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.