Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Korupsi e-KTP : Mereka Terlibat, Mereka Menjabat, Mereka Korupsi (terus)

Korupsi e-KTP : Mereka Terlibat, Mereka Menjabat, Mereka Korupsi (terus)

317
0
BERBAGI

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dimaksudkan sebagai tanda pengenal tunggal yang data digunakan oleh masyarakat berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Namun bagaimana dengan pengimplementasiannya ?

KTP =Kartu Tanda Penjahat// Koruptor Tingkat Profesional

Ternyata tujuan dibuatnya e-KTP tersebut memunculkan berbagai masalah seperti Pungli, menghambat warga negara dalam menggunakan hak pilihnya pada momentum Pilkada, kepengurusan SIM dan dokumen-dokumen lainnya. Bukan hanya berada pada wilayah administratif tersebut, disana juga terdapat kerugian sosial yang sulit kita hitung, Lantas,  apa yang menyebabkan masalah-masalah tersebut ?

SEKILAS KRONOLOGI KASUS KORUPSI E-KTP

Kasus ini dimulai sejak proses penganggaran, dimana oknum-oknum anggota komisi II DPR RI meminta sejumlah uang kepada pihak kemendagri untuk memuluskan pembahasan anggaran proyek e-KTP, yang disitu pula terlibat para pengusaha yang akan melaksanakan proyek e-KTP tersebut. Pada proses tersebut terjadilah tindak suap-menyuap dan pemerasan dari oknum anggota komisi II DPR RI antara dan kepada pihak Kemendagri serta Perusahaan pelakasana proyek, hingga muncul rencana pembagian sebagai berikut:

No Prosentase Nominal Peruntukan
1 51 % Rp2.662.000.000.000 Belanja Riil Pembiayaan Proyek
2 49 % Rp2.558.000.000.000 Dibagikan
a 7 % Rp365.400.000.000 Beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri termasuk para Terdakwa
b 5 % Rp261.000.000.000 Anggota Komisi II DPR RI
c 11 % Rp574.200.000.000 SETYA NOVANTO, ANDI NAROGONG, ANAS URBANINGRUM dan MUHAMMAD NAZARUDIN
d 15 % Rp783.000.000.000 Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan

*belum termasuk puluhan pejabat dan pengusaha lain yang terlibat. Dapat dicek di media massa dan surat dakwaan dari KPK.

Hingga pada proses pengadaan dan pelaksanaan yang begitu carut-marut seperti (1) Pemenangan konsorsium-konsorsium tertentu untuk pengerjaan proyek; (2) Pekerjaan yang tidak memenuhi target (Konsorsium PNRI tidak memenuhi target kerjanya, yaitu kurang 65.340.367 keping dengan nilai Rp1.045.445.868.749); (3) Pengalokasian anggaran dan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana (Distribusi perangkat keras, pelatihan dan bimbingan teknis, manipulasi laporan dan sebagainya).

Akibat dari ketidakberesan dari proses diatas, maka berdampaklah hingga ke masyarakat, seperti:

  1. Tidak tercukupinya blangko e-KTP. Akibatnya, lamanya proses mendapatkan e-KTP hingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP.
  2. Pungli. Buruknya pelayanan dan penyediaan e-KTP menjadi celah bagi oknum birokrat/non-birokrat lokal untuk memungut biaya kepada masyakat supaya pengurusan e-KTP lancar.
  3. Terganggunya masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Akibat pengurusan e-KTP yang tak kunjung selesai, masyarakat kerepotan dalam, misal mengurus SIM, paspor, tiket kereta, dan lain-lain hingga kesulitan ketika akan melakukan pencoblosan pada momen Pilkada.

Diluar nominal 2.3 Triliyun yang dikorupsi, terdapat banyak kerugian sosial yang diterima oleh masyarakat, dan kerugian sosial tersebut tak dapat dihitung secara nominal pasti karena berhubungan dengan hak, waktu, energi, dan lain sebagainya. Korupsi bukanlah permasalahan elit semata, masyarakat sebagai pihak yang terdampak perlu menyadari kerugian-kerugian dari kejahatan tersebut.

 Bayangkan dengan uang sebesar itu, berapa sekolah yang bisa dibangun, berapa ratus ribu warga yang bisa dibiayai jaminan kesehatan dan pendidikannya, berapa bentuan modal yang bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, dan sebagainya.

Mengingat begitu brutalnya kasus ini karena melibatkan banyak aktor mulai dari birokrat hingga pengusaha serta besaran nominalnya, tidak menafikkan pula gejolak politik yang akan terjadi, jelas para pegiat anti korupsi terutama KPK sebagai frontliner akan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari berbagai pihak. Belajar dari sejarah “Cicak VS Buaya” pada tahun 2012 dan seterusnya, setiap kali KPK mengusut suatu kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh ternama negeri ini, selalu muncul upaya pelemahan hingga kriminalisasi terhadap KPK dari pihak-pihak yang merasa terusik. Dan kini muncul statement dari Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR) yang menekan ketua KPK untuk mundur.

Korupsi adalah tindak kriminal luar biasa, ia tak berhenti pada soal Korupsi an sich, ia adalah sebuah baksil yang akan beranak-pinak melahirkan kejahatan-kejahatan dan penderitaan lain yang bahkan tak dapat kita kalkulasikan. Perlu disadari bersama bahwa gerakan pemberantasan korupsi tak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Gerakan ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat baik itu apparat penegak hukum, praktisi, kelompok masyarakat, mahasiswa, seniman, bahkan anak-anak dan lain sebagainya. Setiap pihak memiliki peran masing-masing yang sangat penting dalam memberi sumbangsih terhadap peradaban, khususnya untuk mencegah kehancuran peradaban akibat prilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka apakah kita akan mendiamkan atau kita akan melawan ? Bagaimana kita menyikapi kejahatan luar biasa yang sedang terjadi di depan mata kita ini ?

 

Maka dari itu, kami mengajukan beberapa poin tuntutan:

  1. Usut tuntas kasus korupsi e-KTP.
  2. Seret orang-orang yang terlibat untuk diproses secara hukum.
  3. Turunkan para pejabat yang terlibat kasus Korupsi e-KTP dari jabatannya.
  4. STOP Kriminalisasi KPK.
  5. Presiden harus tegas mendukung penuh upaya pengusutan kasus korupsi e-KTP
  6. Parpol pecat anggotanya yang terlibat.
  7. Mosi Tidak Percaya pada ParPol yang selama ini banyak terlibat kasus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.