Beranda Suara Rakyat Opini Korupsi Masih Mengorupsi Kita “Refleksi Ahkir Tahun Pemberantasan Gurita Korupsi Di Jawa...

Korupsi Masih Mengorupsi Kita “Refleksi Ahkir Tahun Pemberantasan Gurita Korupsi Di Jawa Timur”

79
0
BERBAGI

IMG20141222120433

Malang Corruption Watch di penghujung tahun 2014 mengadakan refleksi akhir tahun penanganan perkara korupsi di Jawa Timur. Refleksi tersebut dikemas dalam acara talkshow bertajuk “Korupsi Masih Mengorupsi Kita” sekaligus disampaikan laporan akhir tahun MCW. Pada kesempatan ini dihadirkan tiga narasumber yaitu Bambang Widojanto (Wakil Ketua KPK), Dadang Trisasongko (Sekjen TII) dan Prof hariono (Guru Besar Sejarah UM). MCW sengaja berusaha menghadirkan salah satu komisioner KPK agar dapat menjadi tamparan kepada lembaga penegakan hukum yang ada di Jawa Timur, khususnya Malang Raya, terkait agenda pemberantasan kasus korupsi.

Kesempatan pertama diberikan kepada koordinator MCW untuk menyampaikan laporan akhir tahun kinerja MCW tahun 2014. Terdapat beberapa isu terkait kondisi demokrasi lokal di malang raya dan Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan melalui media review, MCW mencatat setidaknya terdapat 203 indikasi kasus korupsi yang ada di Jawa Timur di tahun 2014. Perkiraan kerugian yang dihasilkan mencapai kurang lebih 513 milyar. Hasil permohonan informasi MCW kepada Pengadilan Tipikor Surabaya, hingga bulan oktober 2014 pengadilan tipikor telah menangani 173 perkara korupsi, 95 perkara putus, 61 banding, 47 kasasi, peninjauan kembali 8. Di Malang Raya MCW mencatat selama tahun 2010-2014 potensi kerugian negara akibat indikasi korupsi mencapai 102 Milyar. Indikasi kasus yang mencuat seperti Dugaan korupsi pengadaan lahan kampus UIN, Jembatan Kedungkandang, Paku Jalan, RSUD, BWR merupakan kasus yang selalu menjadi pekerjaan rumah. Sehingga penegak hukum di daerahtidak dapat bergerak cepat.

Senada dengan pengamatan MCW di media Review, laporan Audit BPK tahun 2013 melegitimasi maraknya indikasi kasus korupsi di Jawa Timur. Pada tahun 2013 BPK mencatat 499 pemeriksaan intern dan kepatuhan perundang-undangan di 38 kabupaten/Kota di Jawa Timur. Banyak kejanggalan di sektor aset daerah, kelembagaan, keuangan daerah, pengadaan barang jasa, pajak daerah, bansos/hibah, dan investasi/pembiayaan daerah. Berdasar penghitungan yang dilakukan oleh MCW seminimalnya terdapat potensi kerugian sebesar RP. 126.388.415.592,00. MCW hanya menghitung permasalahan yang dianggap BPK menimbulkan indikasi kerugian negara. Tidak dimasukan perhitungan jika BPK menganggap tidak wajar atas objek pemeriksaan.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil riset tuntutan dan putusan terhadap perkara korupsi. Dari kurun waktu 2013-2014 (empat semester) terdapat 61 kasus korupsi dengan 94 terdakwa yang telah divonis pada pengadilan tingkat pertama. Dari 61 kasus tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 214.115.462.346 (214.1 M). Dari 94 terdakwa, terdapat 90 terdakwa yang diputus bersalah (95.7%) dan 4 terdakwa yang diputus bebas (4.3%).Dari 90 terdakwa mayoritas dihukum dengan kategori ringan (95.7%). Total terdapat 77 terdakwa yang divonis ringan, hanya 9 terdakwa divonis sedang dan hanya 4 terdakwa yang divonis berat. Bahkan terdapat 4 terdakwa yang divonis bebas.

Hasil analisis yang dilihat oleh MCW menunjukkan tidak ada prioritas untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar. Penegakan Hukum didaerah masih terkesan tumpul di daerah. Hal ini disebabkan aparat penegak hukum daerah kurang profesional dalam penegakan kasus korupsi. Tentunya hal ini menjadi sebuah kemunduran dalam penegakan hukum di lokal.

Komisioner KPK, Bambang Widjojanto kemudian menyambut pemaparan dari MCW terkait dengan demokrasi lokal dengan beberapa isu strategis terkait kepemerintahan yang baru. Bambang widjojanto, atau yang lebih akrab dipanggil “Bewe” menyampaikan penyelenggaraan pemerintah daerah mengalami beberapa permasalahan mendasar. “Menjelang tahun politik misalnya, terdapat budaya politik uang yang marak. Hasil analisis KPK melihat korupsi tidak pernah terjadi pada pemilu, selalu yang terjadi adalah permasalahan pengadaan barang jasa, ada deal antara pebisnis yang memberi modal” ujar Bewe.

Selain permasalahan politik lokal, daerah juga dikorupsi melalui pajak daerah. Setoran pajak yang seharusnya bisa digunakan mensejahterakan rakyat sering di korup oleh pengusaha lokal. Begitu pula bantuan sosial dan hibah yang sering disalahgunakan dan tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. pengelolaan keuangan daerah menjadi poros utama dalam korupsi, sering kali korupsi direncanakan sejak penganggaran. “hal tersebut terbukti dari laporan BPK yang yang semakin hari semakin banyak yang WTP, namun hal tersebut tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat” tambah komisioner KPK.

Pemberantasan korupsi membutuhkan konsolidasi yang kuat dari berbagai elemen. Percuma bila hanya mengandalkan KPK, kita juga tahu sama tahu bagaimana kinerja aparat penegak hukum di daerah. Masyarakat harus berkonsolidasi dengan baik bila korupsi ingin benar-benar ditumpas.Dadang Trisasongko, sekjen TII, menambahkan pendapat dari komisioner KPK “tahun ini indek persepsi korupsi indonesia meningkat 3,4 dari range 0-10, indonesia dua tahun terakhir selalu stagnan di 3,2 point. Hal ini merupakan konsolidasi yang baik antara penegak hukum penyelenggara negara, pebisnis, NGO dan masyarakat untuk memberantas korupsi”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.