Beranda Suara Rakyat KORUPSI MENGORUPSI DEMOKRASI

KORUPSI MENGORUPSI DEMOKRASI

376
0
BERBAGI
sumber: nasional.kompas.com
sumber: nasional.kompas.com

Oleh Akmal Adi Cahya (Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW)

Hukum bukan merupakan suatu kekuatan independen melainkan merupakan respon atas tekanan luar dengan cara tertentu yang mencerminkan kehendak dan kekuatan-kekuatan sosial yang mengarahkan tekanan tersebut (Lawrence M. Friedman)
Ada sebuah ungkapan oleh Lord Acton yang sangat terkenal berkenaan dengan budaya korupsi, Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan lebih condong kepada perbuatan-perbuatan koruptif, dan kekuasaan yang absolut pasti akan mempraktikkan korupsi). Korupsi secara sederhana diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (the abuse of entrusted power for private gain). Secara detail, Robert Klitgard menggambarkan korupsi sebagai penggabungan atas praktik monopoli dan pembuatan keputusan/kebijakan (diskresi) yang tidak dibarengi oleh adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Sadar akan pentingnya mencegah kekuasaan yang absolut, para pakar tata Negara mencetuskan ide pemisahan kekuasaan. Salah satu yang sangat terkenal dan diadaptasi oleh Indonesia adalah ide pemisahan kekuasaan (Trias Politica) yang dicetuskan oleh Montesquie. Meski tidak diadopsi secara kaku dan telah mengalami berbagai perkembangan, pada dasarnya model inilah yang digunakan sebagai landasan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Pada kenyataannya, sistem yang salah satu harapannya adalah mereduksi praktik-praktik korupsi ini justru berevolusi menjadi sistem yang menyuburkan praktik rasuah ini. Secara sederhana, lembaga legislatif melakukan korupsi bahkan sejak Ia mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Lembaga eksekutif dengan kewenangannya dapat dengan mudah memalsukan proses pengadaan barang sehingga harga barang dapat di mark-up hingga ratusan persen. Sementara lembaga peradilan juga menjebak dirinya menjadi pelaku baru dengan meminta uang jaminan keamanan kepada para pelaku korupsi. Maka muncullah fenomena trias koruptika ala Indonesia.

Beruntung, melalui sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia, era keterbukaan informasi dapat didorong dan diwujudkan. Karena demokrasi yang berjalan tanpa informasi tidak jauh berbeda dengan manusia tanpa oksigen untuk bernapas (Information is the oxygen of democracy). Diperkuat dengan munculnya rezim reformasi yang memberikan semangat pembaharuan, segala praktik korupsi dan penyelewengan tidak lagi sekedar menjadi mitos dan cerita hantu yang tak terungkap. Kini, praktik-praktik tersebut dibongkar dan dipaksa untuk ditampilkan dihadapan publik. Prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa pemerintahan dijalankan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat memaksa penyelenggara Negara memberikan segala bentuk informasi yang dibutuhkan oleh publik, termasuk proses penanganan kasus-kasus korupsi.

Meski jaminan atas keterbukaan informasi telah dimunculkan, tetap saja terdapat berbagai masalah pada tatanan praktik. Era keterbukaan bukannya dijadikan momentum untuk memperbaiki diri, para penyelenggara Negara justru berevolusi menjadi pelaku korupsi yang tak lagi malu dan menyembunyikan perbuatannya. Mereka justru dengan nyaman dan terang-terangan melakukan berbagai pelanggaran di hadapan publik, bahkan tak segan untuk mengajarkan dan melibatkan publik di dalamnya. Korupsi memang bukan lawan enteng bagi demokrasi, saat ini korupsi justru mengorupsi demokrasi.

Pilar Politik Yang Menjadi Agen Korupsi

Para ahli menyatakan bahwa sokoguru bahkan pilar dari politik dan demokrasi adalah Parpol (partai politik). Parpol merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai sebuah pilar, parpol memiliki peran-peran penting dalam menjamin kualitas proses politik dan demokrasi. Maka tidak heran bila parpol memiliki fungsi sebagai pendidik politik, penghubung masyarakat dan pemerintah, serta salah satu sumber regenerasi pemimpin bangsa. Parpol diharapkan menjadi guru, wakil, serta pemimpin bagi rakyat untuk mewujudkan tujuan bangsa dan Negara.
Kenyataannya, parpol kini menjadi guru, wakil, dan pemimpin bagi para pelaku korupsi. Tidak hanya memberikan output para pelaku korupsi kepada negara, parpol juga menerima para pelaku korupsi, bahkan melakukan kaderisasi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Parpol tanpa segan memberikan contoh, memancing, bahkan meminta tolong rakyat untuk melakukan praktik-praktik koruptif. Fenomena ini terlihat dari begitu maraknya praktik politik uang dalam pemilu legislatif 2014.

Graphic1

Hal ini kian diperparah dengan terpilihnya 30% calon legislatif pelaku politik uang yang tersebar mewakili berbagai daerah di jawa timur pada berbagai tingkatan. Artinya, parpol telah menyumbang 28 pelaku tindak koruptif yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan kesejahteraan serta kekayaan bangsa dan Negara dalam 5 tahun ke depan. Bahkan dalam hal isu keterbukaan informasi yang sangat mendasar dari proses berdemokrasi, partai politik gagal menginternalisasikan nilai tersebut kepada pengurus-pengurusnya di daerah. Hanya 1 dari 9 pengurus partai politik pada tingkatan provinsi yang berani memberikan informasi terkait kondisi keuangannya. Artinya, di era keterbukaan informasi ini partai masih menjadi the leader of closedness (pemimpin budaya ketertutupan).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Wujuduhu Ka Adamihi

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) seharusnya merupakan salah satu unsur penting dalam jajaran penyelenggara Negara yang hadir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sesuai namanya, DPRD sudah seharusnya mewakili aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam bentuk kebijakan. Maka sudah seharusnya segala bentuk kebijakan yang disusun oleh DPRD adalah sesuai dengan kehendak masyarakat. Akan tetapi hal ini tidaklah tercermin dalam kinerja DPRD Malang Raya, utamanya mereka yang menjabat pada periode 2009-2014.

Graphic2

Secara khusus para anggota dewan di tiga kota/kabupaten se-Malang Raya nampaknya memang semata formalitas tanpa manfaat apapun. Para anggota dewan yang terhormat di Kota Batu nyatanya hanya diam dan tak melakukan apapun meski konflik sumber mata air terjadi pada tiga tahun masa jabatannya. Hal serupa juga terjadi di Kota Malang, meski telah diserbu puluhan kasus korupsi, para anggota dewan tak bergeming dan tetap duduk manis menikmati gajian. Kabupaten Malang pun serupa, tiada upaya yang dilakukan untuk memperjelas keberadaan beberapa tambang yang menimbulkan konflik di Masyarakat. Adanya DPRD sama saja seperti tidak adanya (wujuduhu ka adamihi)

Pemerintah Daerah: Pemimpin Yang Tak Paham Demokrasi

Membicarakan demokrasi tidak akan pernah lengkap tanpa mengutip frasa terkenal dari Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Government From The People, By The People, And For The People). Berdasarkan kutipan ini, sangat terlihat bahwa demokrasi sudah seharusnya menjamin partispasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Bahkan, demi menjamin hak rakyat untuk berpartisipasi, Negara telah menyediakan berbagai media serap aspirasi. Pemerintah memiliki musrenbang (musyawarah perencanaan dan pembangunan) sementara anggota legislatif memiliki forum reses untuk berdikusi bersama constituentnya. Selain itu, hampir seluruh pimpinan lembaga Negara maupun instansi pemerintah memiliki tunjangan komunikasi dengan harapan mereka dapat dengan mudah menghubungi masyarakat yang diayomi.

Akan tetapi, nampaknya forum serap aspirasi serta fasilitas yang disediakan oleh Negara tidak digunakan dengan baik oleh para penyelenggara Negara. Serap aspirasi yang terjadi hanyalah formalitas yang berujung pada partisipasi semu. Pada Kota Malang hal ini terlihat dari ketidakpuasan warga atas keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan pendidikan.Graphic3

Sementara Pemerintah Kota Malang terjebak pada serap aspirasi yang sebatas formalitas, Pemerintah Kota Batu justru terindikasi pilih kasih dalam mengaplikasikan kebijakannya. Hal ini terlihat dari begitu tingginya pajak yang ditunggak oleh para pemilik bisnis hiburan. Tidak tanggung-tanggung, tunggakan tersebut merupakan akumulasi hutang pajak kurang lebih 10 tahun lamanya. Selain itu, BWR (Batu Wisata Resources) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batu justru meraup kerugian akibat praktik korupsi yang dilakukan oleh direksi perusahaan tersebut. Parahnya, berdasarkan audit BPK Tahun 2013 terungkap bahwa melalui SK Walikota Nomor 973/521/422.111/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Revisi Laporan Omzet Pajak Hiburan JTP 1 Tahun 2011 dan SKPD Nomor A-002612 telah dikurangkan pajak Pajak Hiburan Jatim Park 1 senilai Rp2.224.951.575,00. Keberpihakan Pemerintah Kota Batu terhadap investor juga terlihat dari berlarut-larutnya konflik sumber mata air gemulo. Konflik yang dimulai pada desember 2011 ini belum juga jelas akhirnya hingga desember 2014 (tiga tahun). Padahal konflik ini juga muncul akibat kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada pihak investor untuk membangun hotel di wilayah sumber mata air.

Graphic4

Beberapa hal serupa tampak dialami oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam hal perizinan yang menimbulkan konflik sosial. Bahkan salah satu nama pemegang izin pertambangan di kabupaten malang adalah anak dari bupati kabupaten malang, Rendra Kresna. Kresna Dewanata Prosakh, sang anak yang juga terpilih menjadi anggota DPR RI 2014-2019 terindikasi telah melakukan praktik-praktik koruptif hingga mampu memperoleh izin pertambangan rakyat di daerah yang seharusnya merupakan hutan lindung.

Bersama seorang pengusaha berdarah arab, Najib Salim At-Tamimi, Kresna Dewanata Prosakh ditegur oleh pihak perhutani provinsi jawa timur karena akan membuka pertambangan di wilayah perhutani yang seharusnya tidak boleh digunakan sebagai wilayah pertambangan, khususnya pertambangan jenis terbuka. Selain itu, belum ditetapkannya wilayah pertambangan untuk pulau Jawa dan Bali pada saat izin diberikan (2012), tentu saja berakibat pada tidak mungkin ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat pada tahun tersebut. Hubungan keluarga antara pemohon dan kepala daerah juga menjadi indikasi lain terjadinya praktik-praktik koruptif dalam proses perizinan ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.