Beranda Suara Rakyat Opini Korupsi Paket Bansos, Matinya Tagline Partainya Wong Cilik

Korupsi Paket Bansos, Matinya Tagline Partainya Wong Cilik

188
0
BERBAGI
Sumber : Instagram Tempodotco

Terbongkarnya nama-nama baru yang diduga ada di pusaran korupsi bansos mulai mencuat. Misalkan Inisial HH, IY, Inisial “Madam”. Dalam perkara korupsi dana bantuan sosial di Kementerian Sosial menunjukkan buruknya birokrasi dan mati dan bobroknya mental sehat pejabat publik di Indonesia. Rakyat dipertontonkan dengan fenomena elit politik, pejabat Negara melakukan penjarahan kepada orang miskin dengan modus korupsi dana bansos akibat Covid-19.

Selain itu, pelaku utama penjarahan yang dilakukan oleh elit tersebut berasal dari partai yang saat ini mejadi penguasa di Negeri ini, partai politik yang taglinenya dan dalam kesehariannya selalu mengklaim bahwa ia adalah “partainya wong cilik“.

Beberapa minggu terakhir ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar-gencarnya melakukan menyelidikan keterlibatan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus. Mulai dari kantor perusahaan yang mereka kelola, tempat tinggal, dan sejumlah perusahaan yang diduga memiliki afiliasi dengan mereka digeledah oleh Komisi Pemberatasan Korupsi.

Mereka berdua merupakan pejabat Negara yang memiliki peran strategis di DPR RI. Herman adalah ketua Komisi Hukum DPR. Sedangkan Ihsan merupakan Wakil Ketua Komisi Sosial DPR. Badan yang seharusnya melakukan pengawasan kinerja Kementerian sosial. Selain itu, dalam struktur kepengurusan Partai yang ia ikuti, mereka berdua termasuk orang penting partai.

Majalah tempo (1/25/2021) mengungkapkan peran Herman dan Ihsan dalam Korupsi bansos ini sangat besar, Herman Hery melalui perusahaannya diduga mendapatkan atas 7,6 juta paket bansos senilai 2,1 triliun. Cara yang digunakan dengan menggunakan jasa perantara. Perusahaan-perusaan yang menerima penunjukan langsung tersebut mengambil barang/bahan pokok bantuan sosial yang dibutuhkan dari Perusahaan yang berafiliasi Herman Hery, yakni PT. Dwimukti.

Sedangkan untuk Ihsan, ia diduga menggunakan tangan kanannya (orang kepercayaan) untuk melakukan penjarahan bansos ini, ia diduga menggandeng sejumlah perusahaan untuk mendapatkan kuota paket bansos tersebut. Adapun modus yang ia lakukan untuk memperoleh kuota bansos tersebut dengan cara melobi Adi Wahyono, yang saat ini KPK telah menetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Korupsi bansos ini diduga melibatkan orang penting partai dengan diksi “madam”. Tentu ini julukan bukan sembarang orang, yang tergambar dalam benak public pasti orang yang memiliki peran strategis dan penting di partai dan sinyal kekuasaan. Laporan Majalah tempo (1/25/2021) menyebutkan bahwa ada dugaan jika PT.T pemenang pengadaan bansos memiliki kedekatan dengan “si madam” ini. Adapun modus yang digunakan adalah diduga direktur PT.T sebelum menjadi pemenang pengadaan paket bantuan sosial tahap lima dan enam sebesar 199 ribu paket dan 25 ribu paket bansos ini melakukan pertemuan beberapa kali dengan Adi Wahyono dan Matheas Joko selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Bansos Kementerian Sosial.

Matinya Tagline “Partainya Wong Cilik

PDIP harus menunjukkan komitmen anti korupsi. Sebagai partai pemenang, harus memberikan teladan tata kelola pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satunya adalah PDIP berani memberhentikan Herman dan Ihsan dari wakil rakyat. Apalagi Herman Hery memiliki potensi untuk menghambat proses pengusutan perkara ini, dengan melihat jabatan Herman Hery Komisi Hukum DPR RI. dan Ihsan juga diduga memiliki kedekatan dengan Kementerian Sosial.

Upaya memberhentikan kader partai sebagai bentuk nyata bahwa partai memang tidak sedang merestui korupsi yang sedang dilakukan oleh kader partai sepertinya tidak cukup. PDIP selama menjadi partai penguasa telah mempertontonkan korupsi dilakukan oleh kadernya, mulai dari Harun Masiku, Bupati Kotim, Bupati Bangkai Laut, Bupati Cimahi ini harus menunjukkan komitmen lebih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. PDIP harus mau memulai dengan melaksanakan tata kelola dana partai yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik.

Bansos Gaya Sinteklas Harus Dihentikan

Pengelolaan Bansos tidak cukup dengan pembagian bansos melalui transfer bank. Tetapi Negara harus menjamin dengan pemberian Bansos, masyarakat yang dulunya miskin menjadi tidak miskin. yang dulunya tidak mampu, kedepan mampu.

Dalam konteks pengelolaan bansos di Indonesia, Tradisi ala sinterklas ini yang kemudian diadopsi dalam tata cara penyaluran bansos di Indonesia. Istilah sinterklas merupakan tradisi bagi-bagi angpau/uang saat menjelang perayaan natal. Dalam hal penyaluran bansos ini, Masyarakat yang dianggap miskin cukup diberikan uang atau barang. Sehingga secara sengaja atau tidak, Negara masih menempatkan orang miskin sebagai orang yang tidak berdaya.

Perubahan mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengubah postur APBN. Keberpihakan Jokowi terhadap upaya pengentasan kemiskinan kembali dipertanyakan. Bagaimana mungkin memihak kepada pengentaskan kemiskinan jika anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2020 ini hanya 62,77 triliun, jauh dibawah Kementerian Pertahanan yang mencapai 131 triliun.

Ibnu Syamsu, Badan Pekerja Malang Corruption Watch Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.