Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Korupsi PAPBD Kota Malang 2015 “Suap Uang THR”

Korupsi PAPBD Kota Malang 2015 “Suap Uang THR”

50
0
BERBAGI
Foto diambil dari liputan6 "Ini Kronologi Korupsi Massal DPRD Kota Malang"

Seri I

Tabir Korupsi di Kota Malang perlahan lahan mulai terbuka. Vonis terhadap mantan Walikota Malang (Moh Anton), mantan Ketua DPRD (Arif Wicaksono), mantan Kepala Dinas (Jarot Edy S),
dan 41 Anggota DPRD Kota Malang menunjukan bahwa terdapat sejumlah kesaksian dan fakta hukum yang menarik untuk dicermati dan didalami. Termasuk penetapan tersangka baru terhadap mantan Sekda Kota Malang (Cipto Wiyono) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pengungkapan kasus korupsi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2015 Kota Malang oleh KPK telah menunjukan kepada publik bahwa selama ini korupsi sudah menjadi kebiasaan (habbit) di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi PAPBD 2015 Kota Malang juga telah memperlihatkan secara gambling modus-modus yang sering digunakan oleh  penyelenggara negara untuk menggarong uang rakyat. Beberapa diantaranya adalah: a) Uang THR b) Uang Pokir c) Mou Sampah d) Jual Beli Jabatan e) Suap Pembahasan Proyek f) Suap Pembahasan APBD (Fee 1%) dan sejumlah modus lainnya.

Malang Corruption Watch telah mengumpulkan sejumlah informasi dan data yang berasal dari berbagai macam sumber untuk memperjelas bagaimana modus-modus korupsi di Kota Malang dijalankan. Pertama akan dimulai dari Dugaan Korupsi dengan Modus uang THR pembahasan dan Pengesahan PAPBD-2015 (Seri I). Dugaan Korupsi ini terjadi pada bulan juli 2015 pada saat pembahasan perubahan APBD. Malang Corruption Watch menduga kuat bahwa kata yang cocok dipakai dalam kasus ini adalah ‘uang THR’ karena dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut juga diperkuat dari penggunaan istilah “Pokir” dalam modus korupsi yang lain. Berikut Kronologi dan Fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur terhadap Vonis Mantan Walikota Malang (Moh Anton):

  1. Pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang
    dalam mengantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
    Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015.
  2. Pada tanggal 6 Juli 2015 sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, terdapat pertemuan antara Moch Arief Wicaksono (Ketua DPRD Kota Malang) dan Suprapto, bertempat diruang transit rapat
    paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri pula oleh Sutiadji Wakil Walikota Malang, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.
  3. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Moch Arief Wicaksono meminta Moh Anton memberikan uang sebagai imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar, tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas
    permintaan tersebut moh Anton menyanggupi, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekda untuk menyiapkan uang “pokir” dimaksud
  4. Bahwa selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono untuk memerintahkan Tedy Sujadi Soemarna Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang pada Dinas PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Tedy Sujadi Soemarna menghadap Cipto Wiyono, kemudian Cipto Wiyono meminta agar Tedy Sujadi Soemarna mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut Tedy Sujadi Soemarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.
  5. Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari Tedy Sujadi Soemarna menyerahkan uang “pokir” kepada Jarot Edy Sulistiono di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang. Selanjutnya Jarot Edy Sulistiono melaporkan kepada Cipto Wiyono.
  6. Pada tanggal 13 Juli 2015 Moh Anton meminta kepada Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015 guna mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Malang, karena Moh Anton khawatir pihak DPRD Kota Malang akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015.
  7. Masih pada tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Moch Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian adanya uang “Pokir” yang dimintanya
    untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab bahwa dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB Cipto Wiyono dan Moch Arief Wicaksono bersepakat menunda rapat pengambilan keputusan DPRD Kota Malang untuk menyetujui Perubahan APBD TA 2015 dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015, dengan alasan pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Perubahan APBD TA 2015 hanya satu minggu saja.
  8. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Moch Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang “Pokir” untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 wib atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch Arief Wicaksono menanyakan kemana penyerahan uang “Pokir” sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian Moch Arief Wicaksono meminta agar uang “Pokir” diserahkan di rumah dinasnya jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibungkus tersendiri, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikuasai oleh Cipto Wiyono ;
  9. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Tedy Sujadi Soemarna menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang terbungkus dalam kardus kepada Moch Arief Wicaksono dirumah dinasnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang “pokir” tersebut, maka Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moh Anton;
  10. Bahwa selanjutnya Moch Arief Wicaksono mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetap didalam kardus, kemudian Moch Arief Wicaksono menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang “pokir” sudah diterima dan meminta Suprapto datang kerumah dinasnya;
  11. Bahwa setelah Suprapto datang, Moch Arief Wicaksono meminta Suprapto menghubungi para Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD agar datang kerumah dinasnya. Setelah
    dihubungi kemudian datang kerumah dinas Moch Arief Wicaksono adalah Wiwik Hendri Astuti Wakil Ketua DPRD, Rahayu Sugiarti Wakil Ketua DPRD, Suprapto Ketua Fraksi PDIP, Sahrawi Ketua Faksi PKB, Hery Subiantono Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sukarno Ketua Fraksi Golkar, Mohan Katelu Ketua Fraksi PAN, Salamet Ketua Fraksi Gerinda, Heri Pudji
    Utami Ketua Fraksi PPP-Nasdem, Ya’qud Ananda Gudban Ketua Fraksi Hanura-PKS dan Tri Yudiani Komisi D/Fraksi PDIP;
  12. Bahwa selanjutnya Moch Arief Wicaksono membagi uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada para Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi DPRD dan Ketua Komisi masing masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kepada anggota DPRD Kota Malang lainnya masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu
    rupiah
    ) ;
  13. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan APBD P TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan
    Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 ;

Catatan Penting atas Korupsi P-APBD 2015:

  1. Istilah “pokir” mucul dari mantan Ketua DPRD Kota Malang (AW)
  2. Berdasarkan kesaksian dari sejumlah Anggota DPRD mengatakan tidak tau menau terkait dengan perubahan istilah “Uang Pokir”.
  3. Berdasarkan keterangan Wiwik (Wakil ketua), “dalam suatu rapat M Arief pernah mengarahkan agar anggota dewan tidak usah memikirkan pokir-pokir yang diusulkan oleh konstituen karena nanti akan diganti dengan sejumlah uang. Yang saya tangkap dari arahan M Arief Wicaksono adalah dengan arahan tidak usah memikirkan pokir yang diusulkan oleh konstituen maka semua usulan konsituen yang dikumpulkan berupa pokir tidak perlu diteruskan atau dipikirkan atau diproses lagi oleh anggota dewan karena akan ada uang pengganti yang diberikan kepada masing-masing anggota dewan untuk tidak melakukan pembahasan dari konstituen”;
  4. Berdasarkan kesaksian JES, Cipto meminta dirinya untuk mengumpulkan uang THR dari kontraktor dalam pembahasan P-APBD 2015. Berikut dugaan nama-nama kontraktor yang dimaksud berdasarkan kesaksian Teddy: CV. AN, CV. DB, CV. KA, CV. KPJB, CV. GMU, CV. F, CV. MU, CV TA, CV.ES, CV. BU, CV. TL, CV. AR, CV.PH, CV.FJ, CV.PJ, CV.BP, CV.BJ, CV. STA, CV. CP, CV.AJU, CV.AS, CV.EGR, CV.GU, CV. JS, CV.DT, CV. CKM, CV. TJ, CV. SN, CV. ES, CV. SEN, CV. KM, CV. CM, CV. MJA, CV. CV. DPT, CV. SJ; hampir semua kontraktor tersebut mengerjakan proyek penunjukan langsung (PL) dengan nominal di bawah Rp. 200 jt yang berada di dinas PU Kota Malang.
  5. Berdasarkan kesaksian Cipto Wiyono, uang 200 jt yang dipisah dan dikuasai olehnya diberikan kepada Arif Wicaksono tanpa dilihat oleh siapapun;
  6. Beberapa wakilpimpinan meminta kembali tambahan uang kepada MAW karena merasa memiliki jabatan sehingga harus ada pembedaan perlakuan.
  7. Berdasarkan keterangan suprapto, malam harinya dia kembali mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000 dari MAW
    8. Berdasarkan keterangan dari Heri Subiantono, dia benar menerima uang Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari OS (istri MAW) di rumah dinas Ketua
    DPRD Kota Malang, disitu ada pula MAW, Suprapto dan Subur. Uang tersebut lantas dibagikan kepada anggota lainnya.

Berdasarkan dari catatn tersebut, Malang Corruption Watch mendesak:

  1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap seluruh pengerjaan proyek yang telah selesai di Kota Malang dari tahun 2015-2018 baik
    penunjukan langsung maupun yang ditenderkan.
  2. KPK menelusuri lebih mendalam dugaan aktor lain yang diduga terlibat bersama-sama di dalam kasus korupsi P-APBD 2015.
  3. KPK melakukan koordinasi dan supervise terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang.
  4. Mengajak Masyarakat Kota Malang untuk terus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang.

M. Fahrudin A (Koordinator Malang Corruption Watch) 081554633373

Tunggu seri berikutnya. Terimkasih Banyak
Bersama Rakyat Berantas Korupsi!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.