Beranda Suara Rakyat Opini Korupsi Politik dalam Tinjauan Ekonomi Politik : Sebuah Keharusan Kapitalisme dalam Mempertahankan...

Korupsi Politik dalam Tinjauan Ekonomi Politik : Sebuah Keharusan Kapitalisme dalam Mempertahankan Akumulasi Kapital

106
0
BERBAGI
sumber gambar : transisi.org

Pendahuluan

Mengutip berita dari kompas, KPK mencatat terdapat 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi(KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020 n.d.). Dari keseluruhan kasus yang ditangani oleh KPK, 36% melibatkan DPR/D dan Walikota/Bupati. Sedangkan kasus korupsi yang melibatkan swasta sejumlah 174 dari 676 kasus (Kartodihardjo, Ariati, and Abdullah 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan hari ini belum bisa terlepas dari praktik korupsi, baik yang berkaitan langsung dengan penggelapan anggaran negara atau praktik-praktik yang meliputi kerja sama antara pengampu kekuasaan politik dengan aktor-aktor ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perizinan ataupun penunjukan pelaksana proyek pemerintahan secara langsung ataupun penundaan serta pengalihan pembayaran pajak bagi aktor-aktor swasta yang seharusnya dapat meningkatkan jumlah PAD.

Korupsi politik memberikan dampak buruk bagi negara di berbagai sektor, mulai dari pemiskinan melalui ketimpangan akses terhadap ekonomi yang semakin tebal, penghilangan hak-hak warga negara untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang baik, serta demokrasi yang semakin ekstraktif. Dampak dari korupsi politik tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga beriringan dengan dampak sosial yang menyebabkan semakin teralienasinya masyarakat rentan. Akses pelayanan publik ataupun infrastruktur melalui pengadaan oleh pemerintah yang melakukan praktik korup seperti penunjukan langsung kepada swasta yang terlebih dahulu telah berhubungan dalam relasi klien-patron mengakibatkan kelompok masyarakat rentan kehilangan haknya.­­

Dalam tinjauan politik, hal ini diakibatkan tingginya pembiayaan yang harus dibayarkan oleh calon kepala daerah dalam melakukan kampanye atau untuk membeli rekomendasi dari elit partai. Oleh karena itu terdapat kebutuhan pokok bagi bakal calon untuk mendapatkan akses ekonomi yang besar untuk memenuhi syarat-syarat itu yang umumnya berupa kerjasama antara bakal calon dengan aktor-aktor ekonomi sehingga terjalin suatu hubungan klientelisme (Aspinall and Berenschot 2010). Sedangkan melalui pendekatan ekonomi, kerjasama antara aktor ekonomi atau swasta dengan pengampu kuasa politik, yang seringkali terjalin bahkan sebelum dilantik melalui dukungan selama pemilu, merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan untuk memperlancar akumulasi kapital yang harus terus dilakukan akibat logika pasar yang menyaratkan adanya relasi tersebut(Mulyanto 2012).

Umumnya, kajian-kajian mengenai korupsi politik selalu dilekatkan dengan kondisi-kondisi yang menyaratkan adanya kerjasama antara politikus ataupun pemegang kuasa politik dengan swasta melalui pendekatan politik. Pendekatan ini menghasilkan tesis yang memberikan penjelasan tentang mahalnya mahar yang harus dibayar oleh bakal calon dalam pilkada, menghasilkan ketergantungan terhadap pemodal yang mampu memberikan sumber dayanya dengan timbal balik berupa kemudahan perizinan ataupun pembagian proyek pengadaan pemerintah di masa depan sehingga menyimpulkan determinasi aturan pemilu yang memberikan kelonggaran bagi swasta untuk memasuki ranah politik melalui tunjangan sumber dayanya bagi bakal calon menjadikan asal-muasal terjadinya hubungan tersebut (Sahdan and Haboddin 2020).

Tidaklah menjadi kesalahan ketika pendekatan tersebut dijadikan dasar analisis dalam memahami hubungan yang terjadi dan penyebab korupsi politik itu sendiri, hanya saja hal tersebut tidak sama sekali menyelesaikan masalah apabila solusi atas masalah tersebut dengan pendekatan klientelisme yang masih melekat, menghasilkan kesimpulan bahwa melalui perbaikan aturan-aturan yang menjadi syarat dilaksanakannya pilkada bagi calon-calonnya, serta melalui perbaikan sistem partai politik yang tidak demokratis akan melepaskan faktor determinan lain seperti supra struktur yang dipengaruhi oleh basis strukturnya, melepaskan faktor produksi dan reproduksi ekonomi yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Dari sini, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana faktor ekonomi menyebabkan terjadinya korupsi politik? atau dalam kondisi ekonomi seperti apa yang membuat terjadinya kerjasama antara pengampu kuasa politik dapat bekerjasama dengan swasta sebaga aktor pengampu kuasa ekonomi?

Klientelisme dan Patronase serta Prasyarat Produksi Kapitalisme

Esensi dari politik klientelistik adalah quid pro quo, sesuatu untuk sesuatu, sebagaimana sering digambarkan dalam pustaka keilmuan “pertukaran yang kontingen” (Aspinall and Berenschot 2010). Klientelisme merupakan suatu relasi yang berdasar pada timbal balik dari apa yang diberikan melalui sesuatu yang diberikan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, klientelisme merupakan suatu relasi yang berbentuk kerjasama antara pejabat publik dengan pihak swasta dengan timbal balik yang diberikan oleh kedua belah pihak di masa lalu. Relasi ini bisa saja terbangun atas saling ketergantungan antara pejabat publik dengan swasta,  bisa pula dibangun oleh salah satu pihak saja, yaitu swasta, demi mengamankan sumber daya ekonominya melalui pertahanan kepemilikan dan pendapatannya dengan cara membangun aktor “boneka” yang diberikan tugas secara khusus untuk menyiapkan kebijakan atau bahkan keperluan kerja-kerja kekerasan melalui perangkat koersi resmi dari negara atas dasar kepentingan itu. Kemungkinan kedua adalah apa yang kita sebut sebagai oligarki (Winters 2011).

Kedua kemungkinan tersebut, sesungguhnya berdiri di atas kondisi yang sama yaitu keharusan kapitalisme dalam melancarkan sirkulasi kapitalnya dengan cara melibatkan aktor politik untuk memberikan akses terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung akumulasi serta menyediakan kekuatan koersi legal untuk memusnahkan penghalang-penghalangnya (Mughis and Pontoh n.d.). Keharusan itu didasari oleh prasyarat yang harus disiapkan sebelum masuk ke dalam tahap produksi. Kondisi ini terjadi berdasarkan logika kapitalisme untuk terus mengakumulasikan kapitalnya dengan cara menciptakan keberlanjutan produksinya yang dengannya menghasilkan nilai lebih dari tenaga kerja yang tercurah dan kemudian dihisap untuk dijadikan revenue oleh borjuasi atau untuk disalurkan kembali ke dalam sirkulasi sebagai kapital uang untuk produksi selanjutnya. Seringkali proses produksi dan reproduksi itu terganggu oleh gerakan buruh yang menuntut kenaikan upah, jam kerja yang layak, ataupun lingkungan kerja yang lebih baik. Pemerintah yang telah memiliki hubungan kerjasama melalui pejabatnya dengan pemilik perusahaan, berfungsi untuk menyediakan kebijakan yang menekan gerakan buruh melalui pembatasan-pembatasan sehingga mengurangi nilai tawar buruh, serta posisi buruh dalam proses produksi atau dalam kondisi lain dengan menyediakan akses untuk menggunakan kekuatan koersi legal melalui aparatus kekerasan negara untuk melindungi kapitalis dari kemungkinan-kemunginan terburuk ataupun untuk memastikan agar proses produksi tetap berjalan.

Pada kasus yang lain, pejabat pemerintahan yang dalam relasi ini berperan sebagai klien dari swasta juga memberikan “timbal balik” berupa izin pembukaan lahan. Salah satu bukti yang mengindikasikan relasi patron-klien itu adalah pelanggaran aturan-aturan yang menetapkan syarat pembukaan lahan seperti manipulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu terdapat pula kasus dimana perusahaan melanggar Hak Guna Usaha (HGU). Namun, pemerintahan tetap tidak melakukan penindakan yang seharusnya, atau perampasan paksa yang dilegalkan dengan memanfaatkan perangkat aparatus kekerasan negara (Winters 2011). Hal ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar yang kehilangan lahan yang sebelumnya digunakan sebagai sumber kebutuhan subsistennya. Masyarakat yang kehilangan sumber subsistennya kemudian mau tidak mau harus menjual satu-satunya yang tersisa darinya yaitu tenaga kerja untuk kemudian dijual kepada kapitalis dan menerima upahan untuk kemudian dibelikan bahan-bahan yang dapat memenuhi kebutuhan. Melalui kondisi ini, kapitalisme menciptakan dua komponen yang menjadi syarat produksi, yaitu tenaga kerja yang dapat diupah dan alat produksi berupa lahan.

Sejumlah kondisi itu merupakan bukti dari relasi klientelisme dan patronase antara pejabat pemerintahan dengan swasta. Izin-izin yang dikeluarkan berdasarkan timbal balik itu adalah bentuk dari korupsi politik. Relasi yang menciptakan kondisi itu, merupakan relasi predatoris yang bentuknya sangat merusak dan siap menghancurkan siapa dan apa saja.

Relasi Predatoris Aktor Politik-Birokrat-Ekonomi

“…capitalist imperialism even in its most mature form requires extra-economic support. Extra-economic force is clearly essential to the maintenance of economic coercion itself” tulis Ellen Meiksins Wood dalam Empire of Capital. Kapitalisme membutuhkan kekuatan ekstra-ekonomi sebagai syarat pertumbuhannya. “capital’s economic power cannot exist without the support of extra-economic force; and extra-economic force is today, as before, primarily supplied by state”. Secara kritis Wood menjelaskan hubungan antara kapitalisme dengan negara berdasarkan kebutuhan kapitalisme itu sendiri. Penggusuran, perampasan tanah, dan pemisahan alat produksi dengan produsen primitifnya, yang sebelumn ya telah dijelaskan sebagai proses akumulasi primitif, umumnya menggunakan paksaan, intimidasi, dan kekerasan. Marx menyebutnya sebagai suatu proses sejarah yang ditulis dengan darah dan api sebagaimana penggambaran kondisi tadi yang dilakukan secara berdarah-darah. Cara-cara yang telah dilakukan melalui proses extra-ekonomi ini dengan begitu menegaskan bahwa keberlangsungan akumulasi kapital hanya memungkinkan melalui proses politik yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi dan mempertahankan sumber daya materiil.

Cara-cara ekstra-ekonomi, yang merupakan syarat akumulasi primitf ini hadir melalui instrumen yang terbentuk berdasarkan fusi antara kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh oligark dengan kekuatan politis oleh birokrat dan politisi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus yang disebut Marx sebagai “subsequently appearing as a constant process in the accumulation and concentration of capital”. Hal ini membuka ruang kerja sama atau aliansi jangka panjang antara oligark dengan kekuatan ekonominya, serta politisi dan birokrat dengan kekuatan politiknya dan secara bersamaan membuka ruang korupsi yang sangat memungkinkan terjadi selama aliansi ini berlangsung.

Atas dasar logika yang membangun relasi ini, yaitu logika jual-beli, yang sama-sama berdiri diatas kepentingan kapital, maka kerja-kerja yang dilakukan berdasarkan logika ini secara beriringan dilandasi oleh logika yang sama. Hak dasar masyarakat umum yang dipenuhi melalui pelayanan publik, serta hak-hak yang pada dasarnya telah melekat pada masyarakat seperti HAM ataupun hak-hak adat yang telah ada bahkan sebelum negara ini berdiri, kemudian diberlakukan berdasarkan logika jual-beli itu. Dengan begitu, seluruh komponen yang membentuk kemasyarakatan beserta hak-hak yang melekat padanya dengan mudah dipermainkan dan dikomodifikasi berdasarkan logika jual-beli itu melalui apa yang kita sebut sebagai aliansi predatoris ini.

Mengutip kembali perkataan Marx yang menggambarkan proses pembentukan sejarah yang berdarah-darah melalui relasi ini, telah terbukti di banyak sekali tempat di Indonesia, perampasan yang terjadi tidak hanya sekadar menghilangkan hak produksi masyarakat terhadap alat produksi primitifnya, tetapi karena  kekuatan ekstra-ekonomi yang berbentuk aparatus kekerasan negara seringkali menghasilkan korban jiwa yang tidak sedikit pula jumlahnya. Kejahatan berupa genosida dan ekosida terus menerus direproduksi atas dasar kepentingan sirkulasi kapital dengan memanfaatkan kondisi semacam itu untuk membuka ruang-ruang baru bagi kapital dan mendatangkan sebegitu besar keuntungna bagi kapitalis.

Tinjauan Korupsi Politik di Sektor Sumber Daya Alam: Kalimantan Selatan dan Bencana Ekologis

Awal januari 2021 Indonesia kembali dikejutkan dengan kejadian beruntun berupa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Seolah tak cukup cobaan yang harus dihadapi masyarakat, setelah ditampar dengan ketidabecusan dan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang menghilangkan 30.277 nyawa(Virus corona (COVID-19) – Google Berita n.d.), kali ini lagi-lagi masyarakat harus menanggung segala kerugian secara mandiri.

Banjir yang berdampak bagi total 483.324 warga atau 139.537 KK dan menenggelamkan 99.361 unit rumah(Penyebab Banjir Kalsel Menurut Analisis LAPAN, Aktivis, dan KLHK – Tirto.ID n.d.) di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menjadi saksi atas bencana yang disebabkan oleh deforestasi disekitar kawasan DAS barito yang muaranya menyebabkan banjir. Mengutip data yang diolah oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), hingga Juni 2020 terdapat 93 Unit IPPKH dengan 56.727,86 ha luasan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan termasuk sawit dan tambang.

Di sebagian besar media yang mengutip pernyataan dari petinggi negara maupun pejabat publik lokal, praktik “lempar batu sembunyi tangan” selalu dilakukan dengan cara menyalahkan sesuatu yang sebenar-benarnya tidak bisa disalahkan: alam yang tidak terduga. Curah hujan yang tinggi terus menerus diolah sebagai narasi yang menjadikannya sebagai penyebab tunggal atas bencana banjir. Padahal, dibalik tangan mereka, terdapat curahan izin terkait pembukaan lahan-lahan untuk pembuatan tambang baru ataupun perkebunan sawit disekitaran kawasan DAS. Hutan yang telah terdeforestasi kehilangan kemampuannya untuk menjaga curahan hujan tetap terkendali, begitupun dengan sungai-sungai yang mengalami penyusutan dan pendangkalan.

Padahal, BMKG pada Oktober 2020 telah memprediksi adanya cuaca ekstrem dan puncak musim hujan di bulan Januari-Februari 2021. Atas dasar ini, tentu menyalahkan cuaca atas penyebab banjir sangat tidak masuk akal jika semuanya telah terprediksi. Pejabat daerah (ataupun pusat) berulang kali seolah menghindari hasil riset yang didasarkan pada keilmuan ilmiah yang menjelaskan dan menjabarkan apa yang harus dilakukan seolah-olah atas hasil itu turut serta pula suatu perintah yang mungkin bagi mereka dapat mengurangi wibawa ataupun harga diri. Mungkin saja dengan mengikuti  saran-saran dan buah hasil pemahaman terhadap riset tersebut, bisa saja mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan, yaitu adanya fakta yang menggambarkan dengan jelas aliansi yang terjadi dikalangan politisi-birokrat dengan swasta.

Curahan izin yang sebegitu besar  untuk pembukaan lahan-lahan non kehutanan, yang rupanya adalah tambang dan sawit, sudah cukup membuktikan adanya relasi predatoris ini. Dibuktikan dengan sejumlah kepala daerah yang terbukti memiliki hubungan dekat atau bahkan sanak saudara dari pebisnis-pebisnis super domestik ataupun nasional yang menjalankan bisnisnya dibidang ekstraksi sumber daya alam, atau praktik money politic yang selalu terjadi selama pilkada yang mensyaratkan adanya sumber daya keuangan yang begitu besar juga turut memperjelas adanya relasi klientelisme dan patronase dengan rupa-rupa korupsi politik.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pebisnis di Kalimantan Selatan yang umumnya menyandang gelar haji itu, memiliki peran yang sentral dalam mengatur jalannya pemerintahan daerah. Melalui kekuatan ekonominya, mereka dapat mengendalikan serta menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mendatangkan sebegitu besar keuntungan bagi diri mereka yang telah mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Pada kasus tersebut, sungguh jelas bahwa korupsi politik tidak datang atas dasar kondisi politik yang memungkinkan terbukanya ruang untuk praktik-praktik klientelistik itu terjadi, alih-alih aktor ekonomi yang dengan sumber daya ekonominya yang melimpah itu mampu menciptakan kondisi yang mengharuskan aktor maupun sistem politik untuk mengikuti kehendaknya dalam melancarkan akumulasi kapitalnya.

P­­­enutup

Politik tidak bisa dipisahkan dari ekonomi, pun begitu pula pada fenomena yang terbentuk karenanya. Korupsi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang terjadi berdasarkan kesempatan yang terbuka atau atas dasar moral busuk manusia. Kondisi-kondisi sosial masyarakat berdiri diatas kondisi ekonomi dimana basis struktur mempengaruhi supra struktur, begitu sabda K.H. Marx Al Kom. Memahami suatu realitas yang terjadi seperti kemiskinan, ataupun moralitas manusia yang begitu buruk dengan melihat melalui kacamata kuda tanpa turut memahami apa yang menjadi determinan terhadapnya, akan selalu mengarahkan masyarakat pada kesesatan sejak dalam pikiran. Pikiran manusia dapat dipengaruhi melalui hegemoni ideologis baik secara langsung melalui sekolah, maupun secara tidak langsung dengan menggunakan propaganda media ataupun budaya palsu yang diciptakan demi keuntungan kelompok dominan. Hegemoni ideologis dapat disediakan oleh negara melalui aparatus ideologisnya dan dengan kuasa kapitalis pada media-media mainstream, pikiran manusia dapat dibentuk sebegitu rupa dan dengannya moralitas yang disebutkan buruk tadi turut terbentuk.

Korupsi politik yang disebutkan sebagai cerminan moralitas buruk dari pengampu kuasa politik itu, tidak  menghasilkan diskursus yang berkualitas  atas dasar apa hal itu terjadi, dan kemudian apa yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Pemisahan antara politik dan ekonomilah yang menyebabkan kebuntuan itu, sebagian besar dari masyarakat lupa bahwa sesungguhnya yang mendasari penciptaan sejarah manusia adalah benda, upaya manusia untuk memperoleh kebutuhan hidup atasnya melalui kerja, ekonomi, dan dengannya turut pula terjadi dialektika yang menyebabkan penciptaan sejarah.

Ketimpangan ekonomi yang begitu besar mengakibatkan patologi-patologi sosial yang kemudian mempengaruhi wujud politik, hukum, agama, dan seterusnya. Sebagaimana rasio kekayaan yang dimiliki hanya beberapa persen orang dapat mengimbangi seluruh kekayaan warga dunia. Hal itu terjadi atas dasar logika kapitalisme yang mengharuskan terjadinya penghisapan terhadap tenaga kerja manusia untuk mengambil nilai lebih yang terkandung padanya dan kemudian diubah menjadi laba yang didalam pasar bertansformasi kembali menjadi uang.

Korupsi yang telah menjerat tiap-tiap jengkal kehidupan merupakan buah hasil dari kondisi yang diciptakan berdasarkan ketimpangan ekonomi itu. Bagaimana mungkin manusia tidak merasa selalu kekurangan sedangkan setiap hari disuguhkan dengan gaya hidup ideal dengan barisan iklan yang tiada henti, yang mana merupakan salah satu bentuk hegemoni itu? Memperkuat ikatan kepada tuhan mungkin salah satu caranya, dengan begitu teralihkan sudah realitas materiil yang selama ini mendatangkan kekecewaan yang sebegitu besar atas upah dari kerja keras selama berjam-jam didalam proses produksi tetapi tetap tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari. Atau kesedihan dan kemarahan yang tecipta atas perampasan yang dilakukan oleh swasta tetepi didukung dengan sebegitu besar kekuatan negara. Atas itu, benar memang memperkuat spiritualitas yang menghubungkan manusia dengan tuhannya adalah solusi yang benar-benar bisa dirasakan. Atau haruskah kita semua mulai untuk menyiapkan basis masa untuk merebut pokok-pokok yang menyebabkan ketimpangan ekonomi itu? Haruskah kita rebut alat produksi dan mengkolektifikasinya? Saya rasa solusi pertama lebih baik karena memang kita harus selalu bertabayyun, negara dan swasta adalah orang-orang baik yang memeberikan kita kehidupan yang lebih layak. Kitalah yang bodoh karena tidak bisa menyadari kekurangan kita serta tidak mau bekerja keras agar bisa seperti mereka.

Daftar Pustaka

Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2010. 291 Nation Democracy for Sale. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kartodihardjo, Hariadi, Niken Ariati, and Maryati Abdullah. 2019. “Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional Dan Struktural.” Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5(02): 33–47.

“KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 Hingga Mei 2020.” https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020 (January 27, 2021).

Mughis, Abdil Mudhoffir, and Coen Husain Pontoh, eds. Oligarki: Teori Dan Kritik. Jakarta Selatan: Marjin Kiri, IndoProgress.

Mulyanto, Dede. 2012. Genealogi Kapitalisme: Antropologi Dan Ekonomi Politik Pranata Eksplotasi Kapitalistik. Yogyakarta: RESIST BOOK.

“Penyebab Banjir Kalsel Menurut Analisis LAPAN, Aktivis, Dan KLHK – Tirto.ID.” https://tirto.id/penyebab-banjir-kalsel-menurut-analisis-lapan-aktivis-dan-klhk-f9uk (February 2, 2021).

Sahdan, Gregorius, and Muhtar Haboddin, eds. 2020. Oligarki Dan Klientelisme Dalam PILKADA SERENTAK. Sleman: The Indonesian Power for Democracy.

“Virus Corona (COVID-19) – Google Berita.” https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aid (February 2, 2021).

Winters, Jeffrey A. 2011. Oligarki. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Penulis : Talbyahya Herdy Putra (Relawan Malang Corruption Watch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.