Korupsi Sumber Daya Alam Sebagai Stimulisasi Praktik Eksploitatif Korporasi

BERBAGI

Indonesia merupakan sebuah negara yang telah bertransformasi menjadi lahan subur untuk praktik korupsi. Sejarah panjang orde baru dengan dinamika sistem politik, ekonomi, sosial dan budayanya, terkonsepsi secara sistematis dan melahirkan pola negatif yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dibalik hal itu, jangka waktu kekuasaan yang panjang dan sentralistis serta cenderung otoriterian, menjadi pupuk alami untuk tumbuh suburnya praktik korupsi. Sejalan dengan murungnya moral aktor elit politik, Indonesia secara kodrati memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan potensi tersebut menjadikan Indonesia memiliki sisi spesial dimata dunia, sehingga menarik minat para investor asing maupun lokal. Tidak mengherankan jika praktik eksploitasi menjadi niscaya. Hal ini menjadi dilematis, ketika negara, korporasi, dan rakyat berduel dalam menerjemahkan dampak dari praktik tersebut, dan, tentu saja, syarat akan kepentingannya masing-masing.

Aktor yang menjadi sasaran untuk menstimulasi laju praktik ekspoitasi oleh korporasi-korporasi, yang memiliki kepentingan atas hak sumber daya alam, adalah kepala daerah. Track record atau jejak kasus yang beberapa kali tercatat, bahwa kasus suap-menyuap antara kedua aktor berkepintangan ini, memiliki tujuan untuk mempermudah akses perizinan. Di mana, para stakeholder  memiliki kewenangan atas izin tersebut dan di satu sisi, aktor korporasi memerlukan izin sebagai bentuk legalitas keberadaannya dan sekaligus praktik eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan. Secara formal, proses keadministrasian tersebut memerlukan waktu dan proses panjang dan berbelit, susuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga, secara pola logika sederhananya, para stakeholder membutuhkan modal untuk keperluan kampanye untuk kepentingan politik dan itu bisa didapatkan dari para pemodal (korporat). Sirkulasi pola tersebut sudah terkonstruksi dalam sistem pemerintahan negara, dan imbasnya akan terjadi ketimpangan yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Orientasi korporasi hanya berdiri di atas kepentingan ekonomi dan cenderung abai terhadap perbaikan lingkungan setelah melakukan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Sehingga, hal tersebut terkesan menyusahkan korporasi karena biaya untuk rehabilitasi lingkungan yang telah dieksploitasi tergolong besar, sedangkan prinsip ekonomi adalah meminimalisir sebesar mungkin biaya produksi. Maka, dampaknya sangat kontras. Akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan korporasi, dampak destruktif yang berupa seperti pencemaran sungai akibat pembuangan limbah dan deforestasi, mengakibatkan kurangnya tanah resapan sehingga menimbulkan bencana banjir serta ancaman krisis air bersih. Atas kejadian yang seperti itu, korban utamanya adalah rakyat. Secara turun temurun, rakyat ataupun golongan masyarakat adat hidup berdampingan dengan alam dan bergantung pada alam untuk memenuhi hajat hidupnya seperti bertani, berladang maupun berburu. Ketika ruang tersebut dieksploitasi dan dialihfungsikan, maka akan terjadi ketimpangan dan cita-cita kesejahteraan rakyat hanyalah dongeng sejarah.

Dalam UU Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Bab IV terkait pemanfaatan pasal 12 dan pada Bab V terkait pengendalian pasal 13. Pada poin pengendalian, sangat relevan dengan praktik eksploitasi korprasi terhadap sumber daya alam, dengan salah satu poinnya meliputi aspek pemulihan. Dan pada pasal 14 terkait pencegahan, menyinggung terkait perizinan dan analisis risiko lingkungan hidup. Adapun dasar hukumnya, yakni dengan adanya proses industrialisasi dapat menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, sehingga mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sehingga, keberadaan UU ini adalah bentuk reflektif dari bahayanya atau dampak negatif dari laju pembangunan atau industrialisasi dan sekaligus dirancang untuk upaya pengendalian terhadap hal tersebut. Namun, semua gagasan ideal yang ada dalam UU Nomor 32 dihajar secara konfrontatif oleh keberadaan UU Ciptaker (omnibus law). Secara esensial, kandungan omnibus law sebagai bentuk penyederhanaan aturan perizinan untuk mendatangkan investasi dengan harapan adanya peningkatan ekonomi, adalah konsep yang dikonstruksi di UU Ciptaker. Maka, akan ada tumpang tindih yang terjadi akibat konsentrasi yang berlebih terhadap pertumbuhan ekonomi,  tetapi tidak untuk aspek lain seperti lingkungan dan sosial masyarakat. Sehingga, paska penetapan UU Ciptaker muncul gerakan sosial besar-besaran akibat dari selain bermasalah secara substansi, tetapi cacat secara prosedur. Dimana hal tersebut tergambarkan dengan adanya kesulitan publik untuk akses draft Naskah Akademis (NA), pemerintah tidak transparantif, dan pemberian akses aspirasi terhadap publik kurang.

Pada akhirnya, muara pada intervensi aktor korporasi (korporat) dengan aktor pemerintah (stakeholder)  biasa disebut bahwa mereka adalah para oligarki. Rezim sekarang telah membangun sistem, yang dapat dianalogikan sebagai tanah yang subur bagi para oligarki untuk melakukan perjudian dengan pemerintah, dan itu diwujudkan oleh keberadaan UU Ciptaker. Praktik korupsi sumber daya alam merupakan cara yang elok bernuansa negatif, yang merupakan bentuk implikatif antara relasi yang terbagung antara oligarki dan pemerintah. Sehingga untuk membongkar dan menerobos dinding sistem tersebut, perlu daya yang kuat dan di bangun secara kolektif baik di ranah akar rumput maupun epistemik. Dilandasi atas dasar reflektif terhadap kondisi rezim yang semakin membuka lahan korupsi dan mempersempit lahan agraris dengan memperluas lahan indstrialis. Sehingga orientasi wawasan kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam nilai filosofis pancasila hanya sebatas hal yang formil dan stagnan dalam implikasi kenegaraan.

Penulis: Defri Ramadhan (Relawan Sekolah Anti Korupsi ke-14)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.