Beranda Suara Rakyat Opini KPK : Minta Gaji tinggi, Minim Prestasi

KPK : Minta Gaji tinggi, Minim Prestasi

40
0
BERBAGI
Sumber : Jawa Pos

Pembahasan mengenai usulan kenaikan gaji pimpinan KPK sudah sejak lama digaungkan. Seperti yang dinyatakan oleh Mantan Ketua Komisioner KPK, Agus Rahardjo mengakui bahwa usulan kenaikan gaji pegawai dan gaji pimpinan KPK memang telah diusulkan sejak bulan Juli 2019. Akan tetapi usulan kenaikan tersebut bukan untuk periode kepemimpinan Agus Rahardjo, tetapi untuk pimpinan yang akan datang (Periode Firli Bahuri), hal ini didasarkan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Begitu pula apa yang dinyatakan oleh mantan wakil komisioner KPK, Saut Situmorang, ia menyatakan bahwa usul kenaikan gaji tersebut didasarkan pada UU KPK yang lama. Sehingga apabila menelisik kapan pengusulan kenaikan gaji pegawai dan pimpinan tersebut dilakukan sebelum terjadi pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia ini. 

Gelombang penolakan kenaikan gaji tersebut akhirnya digaungkan oleh masyarakat, khususnya mereka para pegiat anti korupsi. Dalam situasi masyarakat Indonesia yang sedang kehilangan pekerjaan, gelombang PHK terjadi besar-besaran, Masyarakat yang kesusahan makan akibat Covid-19, kesusahan beli pulsa paket data untuk belajar anak, terdengar kabar bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, KPK melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melanjutkan rencana kenaikan gaji pimpinan KPK. tentu hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan Ketuan Komisioner KPK Firli bahuri yang berjanji akan menghentikan pembahasan kenaikan gajinya.

Hasil dari Produk Gagal

Tentu permasalahan usulan tentang kenaikan gaji pada saat pandemi ini merupakan salah satu akumulasi hasil dari proses pemilihan Calon Komisioner KPK yang bermasalah, sebagai contoh pansel dan komisi III DPR RI tetap meloloskan Firli bahuri, padahal publik tahu akan pelanggaran Etik  Firli Bahuri sebagai Deputi Penindakan KPK, pada tanggal 12 dan 13 Mei 2018 melakukan pertemuan langsung dengan Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi. Secara kode etik seharusnya pegawai yang tergabung di KPK tidak melakukan pertemuan dengan orang yang sedang KPK selidiki atas dugaan kasus tindak pidana korupsi kepemilikan saham PT. Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pansel pemilihan KPK dan DPR RI juga tetap meloloskan Lili Pintauli Siregar yang tidak menuliskan nominal harta kekayaan di laman LHKPN yang sebenar-benarnya ia miliki, bahkan Komisi III DPR RI lebih suka mengikuti arahan pendengung untuk memilih Nurul Gufron,  yang pada saat fit and proper test Nurul Gufron mengakui bahwa saat ia menjadi Dekan Fakultas Hukum Unej (ASN) tetap mencantumkan dirinya sebagai praktisi hukum di salah satu Law Firm. Padahal didalam UU ASN, seorang ASN tidak boleh menjadi konsultan atau tenaga ahli.

Minim Prestasi, Tetap Bahas Kenaikan Gaji

Tentu dengan hasil produk gagal inilah yang membuat kepercayaan publik kepada KPK rendah, ditambah dengan isu kenaikan gaji pimpinan KPK. Lantas? Apakah cap produk gagal ini dibuktikan dengan tindakan nyata dan prestasi ? Bagaimana kinerja KPK dalam kurun waktu 6 bulan ini ? dan ternyata usulan kenaikan gaji pimpinan KPK tidak sebanding dengan kerja pimpinan KPK selama 6 bulan kebelakang ini. 

Hal ini bisa dilihat dari evaluasi Dewan Pengawas pada pada 27 april 2020 menyampaikan ada 18 masalah sejak kepemimpinan Firli Bahuri cs, Arbertina Ho misalkan, ia menyampaikan evaluasi soal pengembalian penyidik Komisaris Rossa Purbo Bekti ke Institusi pada januari 2020. Dewan Pengawas berpandangan bahwa seharusnya pimpinan KPK menolak permintaan dari institusi kepolisian karena masa tugas Rossa di Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia belum habis. Apalagi Rossa pada saat itu sedang mengusut kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum, meski kepolisian membatalkan penarikan Rossa, Komisioner KPK Firli Bahuri ngotot mengembalikannya.

Masalah yang kedua terkait gagalnya KPK dalam memburu tersangka menjadi buron, yakni harun masiku, selain itu masalah komunikasi yang buruk dihadapan publik yang disampaikan oleh Wakil Komisioner Nurul Gufron terkait gagalnya KPK untuk melakukan penggeledahan di kantor Partai Demokrasi Perjuangan karena tidak mendapatkan ijin dari dewan pengawas, padahal Dewan Pengawas sama sekali tidak menerima permohonan penggeledahan di Kantor PDIP. Dewan Pengawas juga mengevaluasi masalah KPK yang tidak mengungkap peran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Komisioner KPU tersebut.

Selain itu  permasalahan selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Deputi Penindakan KPK Karyoto merencanakan bahwa operasi tangkap tangan dikurangi, hal ini disebabkan dengan asumsi KPK Bahwa OTT di daerah dianggap tidak memberikan efek yang besar dalam pemberantasan korupsi, tentu hal ini bertentangan dengan penilaian publik bahwa OTT merupakan salah satu upaya yang efektif dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, Kepemimpinan kali ini membuat gaduh publik akan wacana KPK untuk membawa kasus Harun Masiku ke sidang in absentia yang dianggap tidak sesuai aturan. 

Pimpinan KPK harus memiliki Sense Of Crisis

Tentu dengan kondisi Covid-19 seperti ini. KPK minimal menahan niatan untuk melanjutkan usulan kenaikan gaji pimpinan. Perlu kita ketahui bersama, gaji pimpinan KPK berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK mendapatkan gaji pokok sebesar 5.040.000. Sedangkan wakil ketua mendapat gaji pokok 4.620.000. Sedangkan tunjangan jabatan untuk ketua Komisioner KPK sebesar 24.818.000, wakil ketua Komisioner KPK mendapatkan 20.475.000. untuk tunjangan kehormatan, Ketua Komisioner KPK sebesar 2.396.000 sedangkan untuk wakil komisioner sebesar 2.134.000, dan untuk tunjangan perumahan, Ketua Komisioner mendapatkan 37.750.000 sedangkan untuk Wakil Komisioner sebesar 34.900.000 dan terakhir untuk tunjuangan transportasi Ketua Komisioner KPK sebesar 29.546.000 dan wakil Ketua KPK sebesar 27.330.000.

Kita semua tahu dan sepakat bahwa besaran gaji pokok dan tunjangan pimpinan KPK masih relevan untuk saat ini, apalagi dalam situasi Covid-19, dimana masih ada kebutuhan prioritas oleh pemerintah pusat maupun untuk daerah, yakni untuk menjamin para pekerja informal, buruh yang di PHK, petani, tukang batu, tukang bangunan, tukang ojek dan rakyat Indonesia yang terdampak akibat Covid-19.

Oleh : Ibnu Syamsu H. Badan Pekerja MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.