Beranda Suara Rakyat Krisis Ekologi Kota Batu dan Dampak Sosialnya

Krisis Ekologi Kota Batu dan Dampak Sosialnya

2148
0
BERBAGI

[Oleh: Mayedha Adifirsta] Kota Batu adalah suatu daerah yang berdiri secara otonom pada tahun 2001, dengan luas 19.908 Ha dan terdiri  dari 3 kecamatan, 5 Kelurahan serta 19 desa dan terkenal dengan julukan “Kota Agrowisata”. Sektor agraria dan hortikultura menjadi primadona di kota tersebut, para tourist – baik domestik maupun non domestik –  datang untuk menikmati suasana alamiah yang tersaji d surga kecil tersebut. Bahkan bukan hanya pada masa ini, dari sejarahnya, Kota Batu menjadi tempat rekreasi bagi para noni belanda dan bangsawan pada masa kolonial.

Namun kini kondisi itu berubah, Kota Batu yang dikenal sebagai Ðe Klein Switzerland di Jawa Timur kini menjadi The Little Singapore. Suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah seperti itu kini diubah menjadi Disneyland. Kota yang dulu dikenal sebagai Kota Apel kini berubah Trademark  menjadi “Kota Wisata Batu (Shining Batu)” artifisial dengan fondasi beton dan “tanaman hias” berupa wahana ala Disneyland. Agro, yang menjadi karakteristik kota tersebut telah dihilangkan dari mindset public.

De Kleine Switzerland yang Berubah

Penetrasi kapital ekonomi telah mengubah wajah Kota Batu sedemikian rupa. Pelan tapi pasti – di masa Orde Baru – kecantikan alam kota ini mulai ternoda. Tanah-tanah yang subur dan menjadi modal utama para petani beralih fungsi menjadi vila, perumahan orang kota, dan hotel. Setahap demi setahap De Klein Swizerland berubah.

Disneyzation merujuk pada gagasan sosiolog Allan Bryman tentang proyek kapitalisme yang mengintegrasikan wisata kuliner dengan wisata buatan (artificial) seperti pada taman hiburan Disneyland. Walt Disney merupakan ikon dari industri hiburan paling terkemuka di AS, yang kemudian bertransformasi sedemikian rupa menjadi jejaring bisnis wisata bernama Disneyland Park di banyak Negara.

Di Kota Batu, proyek Disneyization ini termanifestasi dalam berbagai proyek wisata artifisial seperti Taman Satwa, Museum Angkut, Jatim Park, Eco Green Park, dan lain sebagainya. Bahkan, alun-alun Kota Batu pun didesain bermadzab Disneyzation. Menurut Allan Brymann, ada empat hal yang menjadi ciri dari Disneyization, yaitu : 1) Theming, merujuk pada “menjual branding”, untuk konteks Kota Batu termanifestasi dalam slogan Kota Wisata Batu (KWB) atau Shinning Batu. Di samping itu juga merujuk pada spot-spot ruang yang mempunyai tema-tema khusus. 2) Dedifferentiation of consumption merujuk pada berbagai macam tawaran konsumsi tetapi saling terintegrasi  3) Merchandising,  merujuk pada penjualan  berbagai macam pernak-pernik seperti kaos, gantungan kunci, atau hal-hal yang bisa memperkuat theming, dan 4) Emotional labour, yakni membutuhkan tenaga kerja yang bisa menghidupkan suasana keceriaan. (Mengutip dari tulisan Haris El-Mahdi, Sosiolog / Warga Kota Batu)

Melalui proyek Disneyization itu, Kota Batu dipaksa untuk berubah menjadi Kota Wisata buatan (artificial), wisata alam hanya menjadi setting bukan pusat perhatian utama. Hal ini berimplikasi terjadinya perubahan kebudayaan orang-orang Batu, dari yang sebelumnya menjadikan pertanian sebagai ujung tombak perekonomian diubah bekerja dalam sektor-sektor jasa pariwisata artificial itu.

Ekologi Politik Desa

Dunia saat ini berada pada tekanan-tekanan agenda Neoliberalisme, ia menuntut kebebasan dalam perekonomian (Pasar bebas) dengan meminimalisir – bahkan menolak –  campur tangan Negara dalam aktivitas perkonomian yang terjewantahkan pada regulasi-regulasi – yang mempermudah investasi, penguasaan lahan, dsb – yang dibuatnya. Agenda-agenda tersebut amat mudah menyusup pada perlombaan pembangunan daerah saat ini. Salah satu asumsi pokok yang melandasi kebijakan Neolib adalah kepemilikan dan aktivitas sektor swasta jauh lebih efisien (Goldman, 2005:243). Tetapi, alih-alih meningkatkan perekonomian dengan instan, ekspansi perusahaan-perusahaan swasta ini malah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah.

Tak hanya itu, pemanfaatan sumber daya desa untuk menyejahterakan masyarakat nyatanya hanyalah delusi. Sejumlah kebijakan yang dilakukan atas nama pembangunan dalam perkembangannya lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pemilik modal. Sedangkan masyarakat desa terus teralienasi dari sumber daya alam yang mereka miliki (Sejalan dengan apa yang diutarakan Marx, bahwa historisitas industri berkisah tentang pemisahan produsen dari alat produksinya. Buruh menjadi kelompok yang rentan karena mereka tidak memiliki/menguasai sumber daya dan alat produksi, sehingga akan sangat mudah bagi pemilik modal untuk mengeksploitasi para pekerja – dan calon pekerja – nya). Pengambilalihan penguasaan SDA tidak hanya berpengaruh terhadap pembagian hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga pada hilangnya kontrol masyarakat atas dampak lingkungan yang timbul dari hasil aktivitas pengelolaan SDA tersebut.

Perubahan Ekosistem dan Dampak Sosial Kota Batu

Seperti yang kita ketahui, Kota Batu sejatinya tidaklah kekurangan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, tetapi mengapa masih banyak pula kita temui permasalahan-permasalahan seperti kualitas air dalam kategori Sangat Kurang yaitu 51,67 (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jatim tahun 2015). Dan sebelumnya, Data SLHD 2014 menunjukkan, ada penurunan jumlah sumber mata air dari 109 pada 2009 menjadi tinggal 57 pada 2011, hingga penyusutan 70% lahan pertanian apel. Sedangkan,  pengangguran sejumlah 4700 orang dan bertambah 10 per harinya (data BPS 2016).

Kota Batu melalui Perda No. 7 Tahun 2011 mengalokasikan 1,252.00 Ha untuk Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang semestinya sebesar 2,888.82 Ha. Hal tersebut berarti terdapat Lahan Pertanian dan Pangan seluas 1,636.82 Ha yang akan dialihfungsikan menjadi lahan non produktif seperti Perumahan, Hotel/Villa, pariwisata maupun industry lainnya. Kemungkinan, pemerintah daerah tersebut telah mempertimbangkan laju pertumbuhan kota dan menginventaris kecepatan alih fungsi lahan diwilayahnya sehingga mereka menetapkan LP2B di bawah baku lahan sawah.

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa akan ada rencana pengalihfungsian 50% lebih lahan pertanian pangan, maka apa yang akan terjadi selanjutnya ? Dengan berkurangnya lahan pertanian, akan muncul beberapa masalah seperti (1) hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani/peternak (2) berkurangnya produksi pertanian (3) harga barang pokok meningkat (4) tuntutan kenaikan upah kerja (5) munculnya PHK – bisa jadi massal – hingga meningkatnya jumlah pengangguran, dan (6) permasalahan lain yang muncul sebagai mata rantai atas poin-poin tersebut. Dalam banyak kasus, terjadi banyak shock culture. Seorang petani, misalnya, yang tanahnya dijual untuk sebuah proyek Disneyization, ia terpaksa bekerja menjadi tukang ojek karena tak mempunyai ketrampilan lain selain bertani.

Dampaknya akan sangat luas – bahkan meluas –, kita ambil contoh salah satunya dalam dunia pendidikan. Dengan meningkatnya tuntutan untuk memenuhi perekonomian rumah tangga, banyak anak-anak yang memilih untuk bekerja daripada lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (dapat dilihat pada table rasio Pendidikan BPS Kota Batu 2016, penduduk Kota Batu yang tamat Pendidikan SLTA atau sederajat hanya sebesar 26.38%, dan hanya 10% yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi). Anak-anak/remaja pada usia produktif (15-64 tahun) akan mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia di Kotanya dengan standar jenjang pendidikan yang rata-rata lulusan SMP/SMA, maka lapangan kerja yang tersedia adalah pada sektor-sektor yang tidak strategis, seperti penjaga loket, petugas kebersihan, tukang parkir, penjaga kios, dan lain sebagainya. Lulusan SMP/SMA tidak akan mendapat posisi sebagai manajer maupun direktur meskipun toh mereka adalah putera/puteri daerah (kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil dan tidak sebanding).

Pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjamin kemakmuran dan kesejahteraan setiap orang. Ternyata jauh jauh lebih cepat memunculkan kebutuhan-kebutuhan – baik itu konsumsi maupun produksi – dibandingkan kemampuannya untuk memuaskan mereka. Kita sadari bahwa model kehidupan kita sekarang tidak memiliki masa depan. Kita tahu bahwa dunia kita sedang menuju pada kehancuran. Mulai dari buruknya kualitas air, tanah yang infertil hingga polusi udara yang hampir tak bisa ditolerir. Kita juga tahu selama seratus lima puluh tahun ini, masyarakat industri telah berkembang lewat penjarahan terhadap sumber daya alam yang penciptaannya memerlukan waktu puluhan juta tahun lamanya.

Hal ini berimplikasi hingga pada kemampuan masyarakat untuk menjangkau sumber-sumber penghidupan yang terjangkau, Bagaimana bisa ? meningkatnya harga/biaya barang dan jasa semakin melambung tinggi dari daya beli masyarakat adalah dampak dari kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan sisi ekologi secara serius. Maraknya proses produksi yang eksploitatif terhadap sumber daya alam telah memunculkan konsekuensi berupa lahirnya biaya perawatan, rehabilitasi dan minimalisasi pencemaran. Bagi Pemilik Modal, pilihannya ada dua, (1) keuntungan mengecil, sebagai konsekuensi atas biaya perawatan atau (2) meningkatkan harga jual. Sehingga produk barang/jasa hasil dari eksploitasi tersebut akan menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan berpunya.

Penutup

Belajar dari fenomena-fenomena yang telah terjadi, kapitalisme tidak pernah mudah menyerah terhadap tantangan ekonomi. Kelompok-kelompok yang diuntungkan secara finansial tersebut akan mengambil keuntungan dari rival-rivalnya, menelan mereka dengan biaya rendah, dan memperluas kendali mereka atas perekonomian melalu relasi mereka dengan para pemangku kebijakan. Lantas kemarahan publik akan dialihkan dengan mitos-mitos kompensasi dan diarahkan pada kambing hitam seperti kelompok masyarakat yang berasal dari ras dan etnik minoritas, pekerja migran, kaum muda dan lainnya.

Pokok pikiran yang mau disampaikan bukanlah untuk mendewakan alam, melainkan untuk memasukkannya ke dalam pertimbangan yang utama. Saat ini manusia modern memaknai alam hanyalah sebagai bahan pemenuhan kehidupan yang dapat memperbaharui dirinya sendiri, semacam properti yang diperjualbeli sehingga kekayaannya sah untuk dieksploitasi oleh siapa yang memiliki. Pengelolaannya pun tidak memperhatikan keseimbangan semesta, hingga akhirnya alam memberontak, dengan kodratinya, ia tanpa disengaja memangsa manusia dengan “infeksi” yang dideritanya berupa bencana lingkungan dan sosial.

Semesta – terutama bumi – membutuhkan minority creative yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk merehabilitasi kondisi-kondisi yang terjadi serta mencegah kejadian-kejadian yang telah diprediksi. Minoritas kreatif ini dapat bergerak di berbagai sektor, baik itu sipil maupun birokrat, dengan pilihan jalan konformis, reformis ataupun tranformatif.. Kelompok yang paling diharapkan jelas adalah kaum terdidik, mereka yang telah mengetahui kondisi serta memiliki kesehatan logika berpikir.

Maka pertanyaannya adalah dimana standing position kaum terdidik dalam kondisi sosial seperti ini ? serta tindakan apa yang dapat kita lakukan di tengah persoalan yang kompleks tersebut ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.