Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Kunjungan Luar Negeri Tanpa Izin, Pemkab Malang berpotensi Rugi 140 Juta

Kunjungan Luar Negeri Tanpa Izin, Pemkab Malang berpotensi Rugi 140 Juta

35
0
BERBAGI
Sumber gambar : diolah MCW

Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Malang melalui Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri (ke Rusia, Usbekistan dan Azarbaijan).  Perjalan dinas tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 10 hari, terhitung sejak tanggal 11 s.d 21 September 2019 Menggunakan surat tugas dari Bupati Malang Nomor 094/7465/35.07.022/2019 tertanggal 18 September 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 13 orang pejabat structural dari 10 OPD dan dua orang lainnya dari anggota DPRD sesuai Surat tugas Nomor 094/2705/35.07.040/2019 tertanggal 30, agustus 2019. Selain untuk menghadiri undangan dari wakil rektor Universitas Moskow, tujuan perjalanan dinas tersebut juga sekaligus untuk menjajaki kerja sama anatara Pemerintah Kabupaten Malang dengan pemerintah Kota Samara. Kerja sama itu berkaitan dengan sinergisitas program pariwisata pendidikan (edu tourisme).

Berdasarkan audit BPK Jatim atas laporan perjalan dinas sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris daerah kepada kementerian dalam negeri melalui surat nomor 094/8642/35.07.22/2019 per 25 oktober 2019, dan berdasarkan pemeriksaan atas dokumen bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di ketahui bahwa:

Pertama,  dari 14 pejabat struktural yang mengajukan izin, hanya lima diantaranya yang mendapatkan izin dari kementerian dalam negeri dan gubernur Jawa Timur seperti, DBM (Sekda); ABD (asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan Setda); BI (Kepala Dinas Lingkungan Hidup); WH (Kepala Dinas PKP Ciptakerya); dan AS (Kabag Adm Kerjasama Setda). Sementara dua anggota DPRD lainnya yang juga memperoleh izin dari Mendagri dan gubernur adalah HMK dan UN. Dengan demikian, pembiayaan atas perjalan dinas oleh 5 orang pejabat eksekutif dan 2 anggota DPRD di bebankan oleh APBD, sementara sisanya menggunakan biaya mandiri.

Kedua, bahwa dari 16 orang yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, hanya 7 diantaranya yang mengantongi izin dari kementerian dan gubernur. Sementara, dua orang lainnya  hanya mengantongi izin dari gubernur yaitu, HK (sekretaris DPRD) dan MIS (sekretaris BKAD) dengan biaya mandiri.  dan sisa lainnya (7 orang) tidak mengantongi izin sama sekali, baik dari kementerian mupun gubernur seperti: TM (inspektur Kabupaten); SM (kepal DisndukCapil); KF (kepala Dinas Pemuda dan Olahraga); NHT (kepala satpol PP); WK (kabag Umum Setda); AMS (Plt. Kepala Dinas PU SDA); dan TS (Kabid Anggaran BKAD). Ketiga, bahwa dari 7 orang yang tidak mengantongi izin perjalanan dinas sebagaimana di jelskan pada poin kedua, 2 orang di antaranya dibiayai oleh APBD, masing-masing dengan rincian: KF (kepala Dinas Pemuda dan Olah raga) sebesar Rp 76.000.000.00 dan AMS (Plt. Kepala Dinas PU SDA) sebesar 65.000.000.00. hal ini mengakibatkan Pemkab Malang mengalami kerugian sebesar 145.000.000.00

Berdasarkan temuan di atas, MCW menilai bahwa terdapat beberpa kejanggalan yang mengarah kepada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi korupsi.

Pertama, terdapat perbedaan antara tanggal yang tertera opada surat tugas sebagaimana dikeluarkan oleh Bupati malang kuntuk perjalanan dinas beberapa orang dengan tanggal dimulainya perjalan dinas keluar negeri. Dimana, Bupati Malang baru mengeluarkan surat tugas pada tanggal 18 September, sementara perjalan sudah dimulai sejak tanggal 11 s.d 21 September 2019. Berbeda halnya dengan surat tugas untuk DPRD yang dikeluarkan per 30 Agustus 2019. Artinya, perjalanan dinas telah dilaksanakan kurang lebih 7 hari baru surat tugas di keluarkan atau surat tugas dibuat dengan tanggal mundur (Back Date) sehingga patut diduga sebagai maladministrasi.

Kedua, perjalan dinas oleh Pemkab Malang secara rombongan bertentangan dengan pasal 19 Permendagri nomor 59 tahun 2019 Tentang tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah bahwa, Peserta Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling banyak 5 (lima) orang termasuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah. Sementara yang terjadi, jumlah peserta yang melakuka perjalanan Dinas sebanyak 16 orang.

Ketiga, bahwa surat tugas yang dikeluarkan oleh bupati patut dipertanyakan keabsahannya dan patu diduga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal 10 (ayat 2) permendagri 59 tahun 2019 bahwa, Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas; b. surat persetujuan Perjalanan Dinas; c. Paspor Dinas yang masih berlaku; d. Exit Permit; dan e. Visa untuk negara tertentu. dan ayat tiga tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, surat tugas tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan perjalanan dinas. Sehingga, Bupati Malang patut di duga melakukan upaya pembiaran, bahkan turut melegitimasi ketidak-patuhan pejabatnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan catatan di atas, MCW mendesak kepada bupati Malang untuk:

  1. Segera memberi sanksi tegas (sanksi administrasi) kepada 7 orang pejabat yang melakukan perjalan dinas tanpa izin sebagaimana amanat pasal 15 ayat 6 Permendagri Nomor 59 tahu 2019 bahwa,  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanga;
  2. Mendesak Bupati Malang memerintahkan kepada dua pejabat yang melakukan perjalanan dinas dengan biaya APBD tanpa izin agar segera mengembalikan dana tersebut ke kas daerah dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabelitas.
  3. Mendorong APH, baik kepolisian maupun kejaksaan untuk melusuri lebih lanjut adanya dugaan penyewengan dan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan atas kegiatan perjalanan dinas tanpa izin di Pemerintahan Kabupaten Malang.

Janwan Tarigan (Divisi Riset dan Informasi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.