BERBAGI
Lebaran Berlalu, Si Miskin Tetap Pilu? - geotimes.co.id

Mak Yati (65), nenek yang sehari – hari bekerja sebagai pemulung botol bekas mengagetkan pengurus Masjid Al-Ittihad, Jakarta enam tahun silam. Bagaimana tidak, perempuan tua itu menyumbangkan dua ekor kambing beserta rumputnya ke Syaiful, Takmir Masjid yang bertugas menjaga kambing dua hari sebelum Salat Idul Adha.

“Sudah lama Mak Pengen Kurban, sejak tiga tahun lalu, tapi kan mak ini kerjaannya Cuma mulung, jadi penghasilan nggak jelas, makan sehari saja kadang sudah syukur, jadi Mak ngumpulin duit Rp. 1.000, Rp. 1.500 sampai tiga tahun,” ujar Mak Yati seperti yang dilansir detiknews enam tahun silam.

Mak Yati tidak sendirian, tentu banyak cerita serupa tentang keinginan berkurban oleh umat muslim yang sebenarnya masuk dalam kategori miskin. Menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, garis kemiskinan di Indonesia saat ini berada pada penghasilan per kapita Rp. 401.220 per bulan dengan jumlah 25,95 juta orang (9,82%). Jumlah ini diklaim sebagai garis kemiskinan terendah sejak tahun 2000an.

Menilik data lain, berdasarkan penerima program Kartu Indonesia Sehat Nasional yang terdata pada Basis Data Terpadu Kementerian Sosial, sekitar 87  juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan kelas 3 (Rp. 25.500/bulan). Jumlah itu belum termasuk bantuan premi Penerima Bantuan Iuran yang dianggarkan melalui anggaran daerah. Data kemiskinan memakai basis data Kementerian Sosial juga relevan untuk dipakai, sebab melalui data inilah penerima program perlindungan sosial lain ditentukan seperti Beras Sejahtera (Rastra) atau Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat ataupun daerah.

Berhubungan dengan kurban dan kemiskinan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam sebuah kesempatan mengatakan banyak masyarakat Indonesia yang tak sanggup mengonsumsi daging secara rutin. Konsumsi daging per-kapita Indonesia hanya 2,9 kg setiap tahunnya, bandingkan dengan Filipina atau Vietnam yang mengkonsumsi lebih dari 7 kg per tahun atau bahkan Singapura yang mencapai 55 kg setiap tahunnya. Tentu dengan momentum Idul Kurban, setidaknya konsumsi daging dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.

Secara matematis, kisaran harga seekor kambing berada di harga 1,6 juta – 3 juta, hal ini berarti seseorang harus menyisihkan sekitar 140.000 – 200.000 perbulan untuk membeli hewan kurban. Bagi warga yang memiliki penghasilan 500.000 perbulan atau bahkan mereka yang bekerja tidak tetap tentu berkurban agaknya pilihan yang tidak masuk akal. Akan tetapi, belajar dari kisah Mak Yati, berkurban dapat dilakukan oleh siapa saja dan bukan halangan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Bila dilihat dari sudut pandang peternak yang mayoritas berada di kawasan pedesaan, idul kurban memiliki dampak berantai. Mulai dari partisipasi masyarakat dalam pemotongan kambing di masjid, membungkus daging kurban dan memutuskan siapa penerima serta membagikan kepada yang berhak menerimanya, hingga keuntungan yang didapatkan oleh peternak kambing di seluruh wilayah Indonesia. Tentu ini menjadi pembelajaran yang baik bagi Pemerintah Nasional ataupun daerah terkait program perlindungan sosial di Indonesia.

Refleksi Kurban dan Program Perlindungan Sosial

Bicara kurban tentu kita dapat berbicara tentang upaya perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya program perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2004 seiring keluarnya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Melalui program tersebut, Sistem Jaminan Sosial Nasional menjangkau setiap warga negara untuk memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, kematian, hari tua, hingga jaminan pensiun.  Bahkan, pada tahun 2008, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat mencantumkan pula Jaminan Persalinan untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak.

Pada tahun 2010, pemerintah menetapkan Pembentukan Tim Nasional Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan mengembangkan basis data terpadu sebagai data penerima program perlindungan sosial yang bersamaa dengan upaya penanganan fakir miskin. Bahkan selama tiga tahun terakhir, anggaran perlindungan sosial terus meningkat hingga Rp. 161,9 triliun di tahun 2018.

Pada tahun 2018, berbagai jenis bantuan dimunculkan seperti Bantuan Non-Tunai Program Keluarga Harapan (10 juta keluarga), Bantuan Pangan Non Tunai (10 juta jiwa), bantuan iuran prorgam Jaminan Kesehatan Nasional (92,4 juta jiwa), dan bantuan Program Indonesia Pintar (APBN 2018).

 Akan tetapi di tengah tingginya anggaran, masih terdapat masalah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Penerima yang tidak tepat sasaran masih dikeluhkan oleh masyarakat di daerah. Sebagai contoh, data pada Program Perlindungan Sosial tahun 2015 masih dijadikan rujukan pada setiap proses verifikasi dan validasi basis data terpadu yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali selama tiga tahun terakhir. Artinya, verifikasi data selalu berulang dan terus berulang di berbagai daerah pada tahun 2015 – 2018.

Tidak hanya itu, secara kasat mata data Badan Pusat Statistik kemiskinan berbeda dengan data dari Kementerian Sosial. Penentuan garis kemiskinan dan angka kemiskinan menggunakan rerata pengeluaran per-kapita tentu lebih rendah jumlahnya dibandingkan dengan 14 indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Perbedaan data tersebut juga disampaikan pada tahun 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang berharap data kemiskinan yang terpadu, namun sayangnya belum terjadi hingga saat ini.

“Lembaga yang memiliki indikator berbeda antara lain Bank Dunia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan Badan Perencaan Pembangunan Nasional yang memiliki acuan masing – masing,” Ungkap Khofifah pada tahun 2015.

Selain dua masalah diatas, ketimpangan masih menjadi momok di Indonesia. Pada September 2017 angka rasio gini di Indonesia mencapai angka 0,391 atau berada pada posisi enam terburuk di dunia. Pada riset lain mengatakan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Tentu hal ini menunjukkan bagaimana lebarnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia.

Berkaca dari program perlindungan sosial di Indonesia, telah banyak yang menyampaikan bahwa Kurban merupakan solusi mengatasi kemiskinan. Ibadah kurban juga memiliki kandungan nilai sosial dalam bentuk partisipasi dan berperan dalam mengikis jurang antara yang kaya dan miskin. Mulai dari jumlah daging kurban yang rata – rata dibagikan sebanyak satu kg per/jiwa mampu menaikkan rerata konsumsi daging nasional yang angkanya sangat rendah (2,9 kg/tahun).

Selain itu, dengan partisipasi dalam melakukan pemotongan dan distribusi daging kurban yang berbasis pada masjid atau wilayah terdekat. Tentu menjadi refleksi penentuan daftar penerima yang berhak dan tentu penentuan penerima secara partisipatif dari bawah atau masyarakat langsung. Belajar dari semangat berkurban, praktik tebar hewan kurban hingga ke pelosok – pelosok negeri (tidak hanya di lingkungan sekitar) mengajarkan kita tentang pemerataan dan pendataan daerah – daerah yang membutuhkan bantuan dari daerah lain. Terakhir, siapa yang menerima hewan kurban dan juga perlindungan sosial di Indonesia memang terlihat mana suka (siapa yang disuka dia yang akan dapat), maka dari itu sikap jujur dan tanggung jawab perlu dilakukan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Bayu Diktiarsa – Badan Pekerja MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.