Beranda Suara Rakyat Opini Ladang Basah Perburuan Rente Kala Pandemi

Ladang Basah Perburuan Rente Kala Pandemi

80
0
BERBAGI
Sumber gambar: thebluediamondgaleri

Aktifitas perburuan rente kala pandemi patut diwaspadai. Perburuan rente merupakan tindakan mengeruk keuntungan finansial sebesar-besarnya dari sumber daya publik secara cara tidak sah. Termasuk korupsi di masa pandemi yang serba sulit pun tak jadi pertimbangan pelakunya. Praktik ini sudah barang pasti makin merugikan-menyengsarakan rakyat.

Beberapa waktu lalu kita menyaksikan praktik perburuan rente terjadi di Kota Malang dan Kabupaten Jember, yakni pungli anggaran insentif pemakaman korban Covid-19 (MCW, 2021). Tidak habis pikir memang, hak penggali kubur atas pekerjaannya yang tergolong kecil pun dilibas oleh oknum-oknum pemburu rente. Demikian halnya anggaran Bansos untuk masyarakat terdampak pandemi juga dikorupsi oleh mantan menteri sosial Juliari Batubara. Mencederai nalar sehat kita. Peristiwa ini hanya beberapa contoh yang terungkap, saya meyakini ada banyak kasus lainnya yang belum muncul ke permukaan; ibarat fenomena gunung es.

Pos anggaran publik boleh dikata jadi salah satu target sasaran rentan perburuan rente. Fenomena ini setali tiga uang dengan pergeseran makna anggaran publik. Pada haikatnya anggaran publik adalah uang rakyat yang semula tujuannya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dengan terma lain anggaran publik adalah instrumen kebijakan pro rakyat. Namun realitas yang dipertontonkan, anggaran publik yang bersumber dari rakyat dipakai untuk memenuhi belanja birokrasi untuk menggaji pegawai dan segala operasional birokrasi. Menyerap hampir 60-70 persen dari total anggaran daerah di Indonesia. Para pegiat antikorupsi menyebut fenomena ini sebagai “korupsi gaya baru”. Legal tapi merugikan publik. Di lain sisi, anggaran perlindungan sosial dan pelayanan publik dasar belum memadai. Rata-rata daerah masih mengabaikan ketentuan UU Sisdiknas dan UU kesehatan terkait anggaran bidang pendidikan minimal 20% dan kesehatan minimal 10 di luar gaji pegawai.

Dalam situasi ini kita menyaksikan pemerintah seakan menganggap dirinya adalah pemilik anggaran, bukan sebagai pengelola. Sebalikannya, rakyat diposisikan sebagai objek penerima bantuan atas setiap kebijakan-program pembangunan, bukan sebagai tuan yang dilibatkan atas pengelolaan uang rakyat. Hal ini tercermin dari minimnya transparansi dan partisipasi, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat baik dalam prosesnya maupun substansi. Tentu pergeseran makna anggaran publik ini tidak terjadi begitu saja. Ada kepentingan-kepentingan para elite pemburu rente yang mendesain sistem sedemikian rupa.

Mewadahi Perburuan

Bukankah di negara demokrasi rakyat adalah tuan pemilik kedaulatan atas bangsa dan negaranya? Iya betul. Tapi tampaknya itu hanya sampul saja seperti hukum yang tertulis di atas air. Karena yang kita saksikan elit penguasa dan pemilik modal lah yang berdaulat. Perburuan rente oleh korporasi disambut dengan karpet merah dari penguasa. Kemesraan pengusaha dan penguasa inilah yang disebut oligarki, yaitu kekuasaan Negara yang dipegang hanya segelintir orang. Pemerintahan dijadikan alat untuk kepentingan oligarki semata. Wajar saja dalam sistem kapitalisme atau pasar bebas hal ini terjadi. Karena sedari awal sudah membuka peluang-peluang tersebut terjadi, dan kini semakin menjadi-jadi. Tak berlebih kondisi demokrasi kita kini disebut demokrasi dalam gengaman pemburu rente (Rahmawati, 2018).

Olle Tornquist melalui analisis struktural eknomi politik menyebut supremasi kapitalisme dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara politik telah memfasilitasi perburuan rente (Olle Tornquist, 2018). Pada titik demokrasi yang oligarkis ini aktivitas perburuan rente seperti diberi ruang berburu atau iklim yang mewadahi perburuan rente. Tidak heran kasus korupsi tak henti-hentinya terjadi di berbagai lini Negara. Perburuan rente yang sejalan dengan iklim ekonomi kapitalistik telah membuahkan kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia. Kesenjangan ini semakin jelas dengan adanya data TNPK yang menyatakan 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional.

Lebih terang, kaum satu persen inilah wujud oligarki. Mereka terus mengakumulasi kapital sebanyak mungkin dengan berbagai cara. Masuk ke pemerintahan dan membuat peraturan perundang-undangan sesuai kepentingan bisnis mereka. Seperti yang terjadi belakangan saat pandemi disahkannya undang-undang cipta kerja atau omnibus law. Dalih mencipta lapangan kerja mereka pakai untuk mendapatkan dukungan publik yang memang sebagian besar membutuhkan lapangan kerja. Dalam waktu singkat undang-undang ini dirampungkan pemerintah dan pengusaha kelas kakap yang merangkap jadi DPR –disaat rakyat diharuskan berdiam di rumah.

Tak lama setelah undang-undang ini diberlakukan, bukannya lapangan kerja yang didapati masyarakat, melainkan penindasan terhadap buruh; hak-hak dikooptasi perusahaan. Kecurigaan di awal semakin menyadarkan kita, bahwa undang-undang tersebut karpet merah untuk oligark demi kemudahan izin usaha dan eksploitasi sumber daya alam, serta mendapatkan tenaga kerja murah (Watchdoc, 2021).

Situasi pelik ini mempertunjukkan kesejahteraan yang dicita-citakan bangsa hanya sebatas fantasi. Selagi sumber daya alam dan sumber daya publik dikuasai segelintir elit penguasa untuk kepentingannya. Padahal, jika sumber daya dipakai secara adil untuk kepentingan bersama, jauh dari cukup dapat menyejahterakan semua rakyat tanpa pandang bulu. Dimulai dari sektor esensial, pendidikan dan kesehatan untuk semua. Untuk itu niscaya kita mencari sistem yang memungkinkan kesejahteraan dimiliki setiap orang. Sistem yang berorientasi pada kemanusiaan (humanism). Lalu, sistem apakah itu?.

Prospek

Mendeteksi penyebab maraknya perburuan di masa pandemi tidak boleh berhenti pada kesimpulan sistem ekonomi kapitalistik lah akar persoalannya. Akan tetapi apa sekiranya langkah yang memungkinkan diintervensi dalam waktu dekat. Memanfaatkan instrumen negara demokrasi yang ada. Hal ini dapat dianalisis kasus per kasus yang kemudian ditarik ke ranah perubahan kebijakan publik. Setidak-tidaknya dapat mencegah kasus berulang terjadi.

Dalam kasus pungutan liar anggaran belanja insentif pemakaman di Kota Malang dan Kabupaten Jember misalnya. Menunjukkan lemahnya pengawasan anggaran baik oleh DPRD, APIP, penegak hukum maupun masyarakat sipil. Praktik pengelolaan anggaran publik memperlihatkan monopoli eksekutif. Khususnya di masa pandemi kewenangan eksekutif dalam mengelola anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sangat besar. Bahkan tidak membutuhkan persetujuan dari legislatif. Ditambah lagi rincian program yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sulit diakses dan belum adanya peraturan daerah perihal pengelolaannya. Seperti insentif penggali kubur korban Covid-19 tidak disertai RKB dan perturan terkait yang terbuka bagi publik. Warga penggali kubur tidak pahak haknya atas pekerjaan yang ia lakukan, demikian juga dengan legislatif yang seharusnya mengawasi tidak bekerja optimal. Kondisi ini memberi ruang bebas bagi timbulnya fraud oleh pihak-pihak pemburu rente yang bertengger di pos pos strategis birokrasi. Akibatya marak terjadi Pungli.

Mestisnya, pengelolaan anggaran publik oleh pemerintah tidak berhenti pada pengalokasian anggaran saja, lalu kemudian di lepas (loss control) tanpa kepastian. Melainkan memastikan anggaran publik tepat sasaran dan menjawab persoalan. Konsep checks and balance mutlak harus diterapkan sekalipun di masa pandemi harus bergerak cepat. Argumentasi bahwa eksekutif tidak perlu mendapat persetujuan dan pengawasan lebih dari dewan perwakilan rakyat agar bisa bekerja cepat justru menciptakan akan masalah baru karena  peluang penyelewengan makin terbuka. Belum lagi penegak hukum juga “disibukkan” dengan penanganan pandemi. Lantas untuk apa kerja cepat jika anggarannya diselewengakan?

Paling esensial ihwal nihilnya partisipasi publik. Tampak dari proses pengelolaan anggaran publik yang mengabaikan partisipasi publik. Kondisi ini akibat prasyarat partsipasi publik yakni transparansi dan akuntabilitas tidak dipenuhi pemerintah sebagai agen pemilik kewenangan. Meski informasi publik adalah hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik (KIP), tapi begitu mudahnya diabaikan. Utamanya informasi publik tentang pengelolaan anggaran publik cenderung dianggap dokumen rahasia pemerintah. Padahal namanya saja anggaran publik, ya terbuka bagi publik untuk diawasi dan didukung programnya. Maka dapat disimpulkan, praktik ketertutupan informasi publik adalah pertanda suatu pemerintahan korup.

Kita ketahui bersama bahwa dokumen anggaran publik merupakan informasi pokok penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya tertuang rencana kebijakan-program serta anggaran pendapatan dan belanja. Trasnparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran publik. Prinsip ini aspek formil yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka sulit rasanya berbicara substansi anggaran publik atau aspek materiilnya. Logika yang dipakai, jika aspek formil cacat maka aspek materiilnya pasti megikuti (korup). Maka penting menegakkan prinsip pengelolaan anggaran publik. Adanya transparansi dan akuntabilitas yang memadai meningkatkan partisipasi publik.

Bagaimana mungkin kontrol sosial masyarakat berjalan jika informasi kebijakan-programnya minim. Hal ini membuat kita bertanya, demokrasi macam apa ini? Demokrasi yang hanya beroperasi riuh saat Pemilu saja. Kita menyebutnya demokrasi prosedural. Disisi lain, cita-cita luhur bangsa kita yang digagas para founding father adalah demokrasi substansial bernafaskan kedaulatan rakyat. Partisipasi aktif rakyat merupakan cermin hadirnya kedaulatan rakyat dalam suatu negara. karenanya pengabaian partisipasi rakyat dalam pengelolaan anggaran publik khususnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Kerja-kerja pendidikan publik dibutuhkan agar rakyat melek politik anggaran. Rasanya sulit berharap pada pemerintah dan partai politik yang sejujur dan sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik warga. Fakta yang dipertontonkan mereka lah pelaku pemburu rente yang menghendaki ketertutupan informasi. Alternatifnya, kelompok masyarakat sipil, baik akademisi, jurnalis, dan NGO dapat mengisi ruang tersebut. Pendekatannya bisa dengan berbagai cara, baik tulisan, kampanye media sosial, maupun dalam bentuk sekolah rakyat. Keberhasilan pendidikan publik ini harus berorientasi kesadaran politik warga agar dapat memperjuangkan haknya. Selain itu kesadaran kritis rakyat yang tumbuh bertahap dapat menekan peluang perburuan rente dikala pandemi kini.

Praktik Baik

Frasa kita yang saya pakai mengartikan hal tersebut kita alami bersama dan menjadi tugas kita bersama juga lah untuk memperjuangkan perubahan itu.

Pada masa lampau ada peristiwa yang merugikan dan menguntungkan bangsa yang semuanya jadi pelajaran berharga. Seperti sistem ekonomi kerakyatan gagasan Bung Hatta dengan instrumen koperasi sebagai usaha bersama. Pada intinya sistem ini menghendaki kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat; sosialisme Indonesia. Gagasan yang digali dari nilai nilai luhur bangsa, yakni gotong-royong dan kebersamaan-kekeluargaan. Meski dalam praktiknya ada kegagalan, bukan berarti gagasannya telah usang dan tidak relevan. Justru perlu diperbaiki dan diperdalam-diperkuat sesuai kebutuhan hari ini.

Kiranya perihal partisipasi aktif warga negara kita perlu belajar dari beberapa cerita yang ditulis saudara Husein Pontoh dalam buku “Pembangunan Berwawasan Manusia” di Kuba dan Kerala. Beberapa kisah yang diangkat menjelaskan demokrasi pasrtisipatoris, bukan sekadar gimmick semacam demokrasi prosedural. Gagasan demokrasi partisipatoris menempatkan kemanusiaan sebagai hal paling esensial. Kedaulatan rakyat tercermin dari praktik pelibatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Dan partai politik memiliki peranan besar memberikan pendidikan politik bagi warga negara (Husein Pontoh, 2021).

Rakyat sendiri dapat menentukan kebijakan dan pertanggungjawaban kinerja dewan rakyat jelas dan terbuka di ruang publik. Hal ini membuat kebijakan benar-benar berasal dari keresahan dan kebutuhan real warga. Ada rasa memiliki program-kebijakan yang dijalankan sehingga pengawasan publik (control social) dilakukan dengan sukarela. Ada aspek pembangunan “moral manusia”, bukan “moral uang” yang melekat pada pemburu rente. Dapat kita bayangkan bagaimana perbedaan iklim perburuan rente di Kuba dan Indonesia. Jika di Indonesia masih berkutat pada persoalan keterbukaan informasi publik, kita dapat belajar dari negara Kuba. Tentu dengan penyesuaian-penyesuaian.            

Selain itu kita bisa nilai pada hasil pembangunannya. Disebut berwawasan manusia karena sektor esensial –pendidikan dan kesehatan—benar-benar diprioritaskan negara. Kuba dan Kerala membumikan prinsip kesehatan dan pendidikan untuk semua. Negara menjamin akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan bagia semua warga negaranya. WHO dan Uniesco bahkan menyebut Kerala dan Kuba sebagai negara dengan kesehatan dan pendidikan terbaik di dunia. Tugas kita belajar dari praktik baik pembangunan berwawasan manusia tersebut. Lalu mempaksiskanya.

Bersama rakyat berantas korupsi!

Penulis, Janwan S. R. Tarigan (Pegiat Antikorupsi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.