BERBAGI
40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Resmi Dilantik- sumselupdate.com

Malang, 16 Oktober 2018 – Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Malang sebanyak 40 anggota baru pada 10/9/2018 telah dilanjutkan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta yang akan dipandu oleh Kementrian Dalam Negeri dari Dirjen Otonomi Daerah pada Senin, 17/9/18. Bimtek yang dilakukan ini untuk memberikan pemahaman kepada anggota DRPD Kota Malang yang baru, agar dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan, anggaran dan kebijakan. Dari hasil PAW, diharapkan anggota DPRD secara kewenangan dapat membantu penyelenggaraan pemerintah Kota Malang. Namun, di sisi lain dapat diperhatikan bersama, bahwa kesiapan anggota DPRD kota Malang dari hasil PAW belum memiliki kapasitas terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam hal anggaran, pengawasan, dan kebijakan. Oleh sebab itu, tidak salah apabila DPRD hasil PAW diartikan sebagai pemenuhan quorum semata.

DPRD Kota Malang senang melakukan kegiatan diluar daerah untuk peningkatan kapasitas, atau dalam bahasa program disebutkan sebagai kunjungan kerja, bimbingan teknis, rapat koordinasi dan sebagainya. Padahal jika diperhatikan pada tahun-tahun sebelumnya DPRD Kota Malang memang rutin menggarkan kegiatan tersebut setiap tahun. Namun, kegiatan dari pelaksanaan peningkatan kapasitas ini belum dirasakan oleh publik Kota Malang.

Oleh sebab itu, penggunaan kata dalam program dibuat berbeda sehingga terkesan banyak, akan tetapi fungsinya hanya meningkatkan kapasitas DPRD (bimtek). Berikut dapat diperhatikan perbandingan anggaran dari tahun 2015 – 2018.

Tabel Anggaran Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Malang

Program

Tahun Anggaran

2015

2016 2017 2018

P-APBD 2018

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.236.050.000 2.200.000.000 4.322.900.000 3.943.485.400 4.943.485.400
Peningkatan Kapasitas Pemipin dan Anggota DPRD 7.833.069.300 11.432.662.200 10.798.420.300 8.000.000.000  
Workshop Peningkatan Fungsi DPRD 553.388.000 400.000.000 400.000.000    
Optimalisasi/ Kunjungan Kerja/ Studi Banding Bagi Komisi A, Komisi B, komisi C, Komisi D/ Pemerintah DPRD Kota Malang 5.105.096.000 7.735.800.000 15.157.200.000 14.290.000.000 14.290.000.000
Optimalisasi/ Kunjungan Kerja/ Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan DPRD Kota Malang 2.903.000.000 5.125.570.000 6.582.144.600 6.082.144.600 6.082.144.600
Workshop Peningkatan Fungsi Penganggaran DPRD Kota Malang     468.000.000    
Peningkatan Wawasan DPRD Kota Malang   972.000.000 600.000.000 984.550.000  
Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pimpinan DPRD       1.225.000.000  
Total 19.630.603.300 27.866.032.200 38.328.664.900 34.525.180.000 25.315.630.000

Sumber: APBD Kota Malang; 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2018.

Lantaran DPRD Kota Malang telah melakukan PAW, dan Perubahan APBD 2018 telah dilangsungkan. Padahal jika diperhatikan secara serius, Perubahan APBD 2018 seharusnya tidak perlu dilakukan karena kondisi tidak mendesak atau darurat. Selebihnya DPRD masih bisa menggunakan anggaran APBD 2018. Karena hal itu masih memungkinkan hingga akhir tahun. Pada Perubahan APBD 2018 alokasi anggaran yang lebih dari 1 M, bakal tidak terserap dengan maksimal. Karena proses lelang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua bulan. Belum lagi dengan proses pengerjaannya. Sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD 2018 hanya tinggal tiga bulan.

Empat tahun (2015, 2016, 2017, dan 2018) anggaran untuk peningkatan kapasitas DPRD hanya terjadi penurunan 2017 ke 2018. Sedangkan pada Perubahan APBD 2018 hanya 25 M untuk pelaksanaan beberapa bulan terakhir. Artinya, alokasi untuk peningkatan kapasitas DPRD terus dilakukan tetapi belum dirasakan oleh warganya. Terlebih pada anggota PAW yang harus memaksimalkan anggaran Perubahan APBD 2018.

Menurut catatan MCW, kapasitas DPRD Kota Malang seharusnya telah selesai dibina oleh partai politik pengusung. Karena dalam kewenangannya partai politik harus menjalankan pendidikan politik (UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik), dan para kader yang telah diusung sebagai PAW kapasitasnya tidak dapat diragukan lagi. Pendidikan politik oleh partai politik adalah penguatan pemahaman kewenangan eksekutif dan legislatif, serta permasalahan politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya yang selalu bergesekan dengan kehidupan warga. Namun, anggota DPRD Kota Malang hasil dari PAW belum meiliki kapasitas dalam memahami anggaran, pembahasan kebijakan dan kewenangan pengawasan. Hal ini tentu memprihatinkan dalam melakukan penyeimbangan kinerja dengan pemerintah (cek and balance).

Minimnya pemahaman tentang kewenangan legislatif akan menurunkan marwah anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatannya. Publik akan cenderung memperhatinkan pada kapasitas tersebut. Dengan demikian DPRD belum bisa menyetarakan kapasitasnya dengan pemerintah terhadap pembahasan kebutuhan publik. Dikhawatirkan terjadinya pemborosan anggaran karena DPRD Kota Malang tidak mampu mengotrol keinginan pemerintah. Apalagi seluruh pembahasan peripurna dipercepat, dan tidak substantif, karena yang dikejar adalah agenda yang telah disusun sebelumnya.

Oleh sebab itu, Malang Corruption Watch merekomendasikan:

  1. DPRD Kota Malang harus lebih cepat meningkatkan kapasistasnya agar bisa mengimbangi pengelolaan anggaran dengan pemerintah.
  2. Perjalanan kunjungan kerja atau lebih tepatnya program peningkatan kapasitas harus dirasakan manfaatnya oleh publik Kota Malang.
  3. DPRD harus mengontrol secara ketat pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

 

Narahubung: Ardan – Badan Pekerja Malang Corruption Watch (081216834368)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.