Beranda Suara Rakyat Opini LAUT MILIK BERSAMA, ATAU MILIK SIAPA ?

LAUT MILIK BERSAMA, ATAU MILIK SIAPA ?

356
0
BERBAGI
sumber : dokumentasi pribadi

Sebelumnya, kita flashback sebentar kejadian beberapa bulan lalu disaat dimana Mantan Mentri KKP, Edhy Prabowo ditangkap KPK atas dugaan suap izin benih lobster pada Rabu 25, November 2020. Kasus ini sebenarnya sudah sangat lama menjadi perhatian dimasyarakat tentang PermenKP No 12 tahun 2020 yang ketara motifnya dari hulu hingga hilir. Memang sudah banyak yang curiga mengenai regulasi yang kontroversial ini, salah satunya LSM ICW yang menekan KPK untuk menyelidiki adanya suap izin ekspor benih lobster. Berita ini mungkin basi bagi para pembaca sekarang, dan memang demikian. Namun inti yang ingin saya sampaikan bukan perihal itu, lebih jauh lagi. Ini karena PermenKP no 12 tahun 2020 ini masih eksis sampai detik ini, yang bahkan berdampak lebih parah bagi masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Awal Kehidupan Perikanan

Pertama, kita harus tau terlebih dahulu mengenal sejarah singkat perikanan dalam kehidupan umat manusia. Memancing atau berburu ikan sudah menjadi mata pencaharian manusia sangat jauh sebelum satu-pun negara lahir, yakni dimasa pra aksara. Masyarakat yang belum terlalu memikirkan self interest, hidup nomaden dan merintis sebuah peradaban. Era dimana manusia hidup egaliter dengan melakukan redistribusi yang menciptakan sebuah budaya yang unik, seperti kultur potlach suku Kwaikult di bagian pesisir pantai Alaska yang menggambarkan masyarakat utopis sejati.

Perikanan juga sudah menjadi kegiatan ekonomi pada periode satu milenial sebelum masehi pada zaman mesir kuno. Meskipun mesir berada di padang yang tandus dan gersang, namun perikanan menjadi kegiatan yang cukup popular pada saat itu sehingga kegiatan perikanan dijadikan relief di salah satu piramida Mesir.

Secara umum, Merriam-Websteer Dictionary dalam Fauzi (2006)  mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Definisi serupa juga dipaparkan oleh Hempel dan Pauly (2004) yang mendefinisikan perikanan sebagai eksploitasi sumberdaya hayati dari laut. Definisi yang lebih luas diberikan oleh Lackey (2005) yang mendefinisikan perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yakni biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengelola sumberdaya tersebut.

Antara Kapitalisme dan Perikanan

Sekarang kita masuk ke pengertian Kapitalisme dan mengapa Kapitalisme seharusnya tidak ada didalam sistem perikanan. Kita semua sepakat bahwa secara garis besar, kapitalisme merupakan moda produksi dimana individu memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan alat produksi guna memperkaya diri sendiri dengan cara apapun (termasuk memberikan upah seminimal mungkin kepada pekerja).  Moda produksi seperti ini lumrah kita dapati pada sektor pertanian dan juga pertambangan dan lain-lain, namun bagaimana dengan perikanan sendiri ?

Menurut Fauzi (2005) sektor perikanan memiliki karakteristik yang unik, berbeda dengan sektor yang lainnya, seperti pertanian ataupun pertambangan. Sehingga dalam penanganan masalah sektor ini memerlukan pendekatan tersendiri. Selain berhadapan dengan  fugitive resource (sumberdaya yang bergerak) dan kompleksitas biologi dan fisik perairan, pengelolaan sumberdaya perikanan juga dihadapkan pada masalah hak kepemilikan (common property resource).

Sulit untuk menentukan hak kepemilikan dalam perikanan, sehingga dalam pemanfaatannya selalu dihadapkan pada over exploitated yang berakhir pada eksternalitas. Sebagaimana istilah bagi sumberdaya milik umum atau common property,  yaitu everybody’s property is nobody’s property”yang berarti bahwa karena sumberdaya perikanan milik semua orang atau bersifat  common property, maka sumberdaya tersebut tidak ada kepemilikan bagi seseorang.

Lantas bagaimana dengan kepemilikan alat tangkap ? apakah alat tangkap juga termasuk faktor produksi penentu keberhasilan seorang penangkap ikan ?. menurut saya tidak. Jenis alat tangkap yang semakin modern hanya sekedar memberikan efisiensi dalam proses penangkapan ikan. Kondisi seperti ini disebut  ferae naturae, yaitu kondisi dimana hewan atau ikan memiliki sifat alamiah “wild by nature”, tidak ada yang berhak mengklaim kepemilikannya dan kepemilikan hanya berlaku ketika seseorang menangkapnya.

Dengan kata lain ikan menjadi milik seseorang ketika ikan tersebut telah ditangkap (Darwis Rumbaru). Berbeda persoalan jika penangkap ikan menggunakan alat tangkap illegal seperti pukat hela (Trawls) dan pukat Tarik (sein nets) seperti yang tercantum didalam PermenKP nomer 2 tahun 2015 pasal 2 “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

Kembali ke pembahasan, inilah agenda kapitalis dalam menuruti self interest nya. Melalu regulasi PermenKP Nomer 12 tahun 2020 inilah para investor mendapatkan akses yang legal untuk mengeksploitasi kekayaan alam di laut kita. Terlebih jika regulasi itu demi kepentingan pendapatan bukan negara (PNBB). Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan mengatakan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya lobster di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) sudah dalam status eksploitasi berlebih.

Benang Merah

Dari paparan saya diatas, bisa ditarik benang merah antara istilah common property di perikanan, PermenKP Nomer 20 tahun 2020 dan kepentingan para elite dalam meng-eksploitasi sumberdaya alam di laut kita. Yang pertama, PermenKP Nomer 20 Tahun 2020 tentang pembukaan keran ekspor benih lobster yang kontradiktif dengan PermenKP Nomer 1 Tahun 2015 pasal 2 tentang pelarangan penangkapan Lobster (Panullirus SPP), Kepiting (Scylla SPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus Spp) dalam kondisi bertelur.  Disini mungkin terlihat berbeda, antara penangkapan benih lobster dengan penangkapan lobster yang sedang bertelur. Namun secara logika, materi yang ter-eksploitasi sama besarnya, yakni lobster beserta juvenilnya. Kita dilarang menangkap lobster ketika bertelur, artinya lobster yang tertangkap dalam kondisi bertelur wajib dikembalikan ke laut lepas, namun ketika telur sudah menetas menjadi juvenile atau benih lobster, boleh kita ambil. Dan ketika telur lobster katakanlah sudah menetas dimana lobster indukan tidak sedang bertelur juga tentu saja boleh kita ambil, jadi secara materi yang ter-eksploitasi tetap sama.

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) seharusnya sangat paham dengan hal ini, sesuai dengan PermenKP Nomer 1 tahun 2015 pada bagian menimbang, disitu tertulis jelas bahwa pemberlakuan peraturan ini atas dasar komoditas tersebut (lobster, kepiting dan rajungan) mengalami penurunan populasi, sehingga diantisipasi dengan pelarangan penangkapan. Lantas bagaimana bisa PermenKP Nomer 20 tahun 2020 menjadi eligible sedangkan peraturan ini bersifat eksploitatif dan itulah yang diantisipasi dalam peraturan lain (PermenKP Nomer 1 tahun 2015) ?.

Dibalik sebuah kompetisi electoral yang menghasilkan perkubuan politik pada level pemilih, para elite bekerja sama, membangun jaringan bisnis yang sama, mengeksploitasi sumberdaya alam dan sumber sumber ekonomi lain yang dalam banyak kasus telah menghasilkan kerusakan ekologi serta marginalisasi komunitas lokal”, kalimat itu saya kutip dari buku Oligarki, Teori dan Kritik. Kasus ini membuka peluang lebar terciptanya oligark baru yang ada di Indonesia, sebagai awal agenda dalam mengambil alih laut kita menjadi milik segelintir orang. Tentu saja ini bertentangan dengan istilah Common Property dimana ketika sumberdaya “milik semua orang”, maka sumberdaya itu “bukanlah milik siapa-siapa”.

Dari sini, bisa kita sepakati PermenKP nomer 20 tahun 2020 merupakan bentuk dari perampasan dan penghancuran ruang hidup demi akumulasi kapital yang terstruktur. Kita semua mustinya melihat apa dampak yang dapat diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebih terutama terhadap nelayan yang sumber kehidupannya dari hasil laut. Sesuai pemaparan saya diawal tentang definisi perikanan menurut Lackey (2005) dimana perikanan merupakan sistem yang meliputi tiga komponen, habitat, biota dan manusia sebagai pengelola. Manusia sebagai pengelola yakni nelayan tentu juga harus diperhatikan nasibnya, bukan hanya melihat potensi SDA yang menggiurkan bagi eksportir. Karena ini laut, bukan tambang.

Bagaimana Dengan Nasib Nelayan di Malang ?

Wilayah pantai selatan merupakan salah satu daerah pesisir yang kaya akan sumberdaya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Malang selatan yang memilih berprofesi sebagai seorang nelayan. Belum lagi pantai di Malang yang merupakan salah satu habitat lobster yang amat potensial diantara pantai-pantai lain di pulau jawa seperti Banyuwangi, Trenggalek, dan lainnya. Hal ini tentu menyebabkan maraknya pencurian ikan sepanjang tahun.

Dilansir dari Malangtimes.com, sepanjang tahun 2015 sampai Maret 2019, terhitung penyeludupan benih lobster mencapai 6,99 juta ekor dengan perkiraan nilai jual mencapai Rp 949,48 M. Itu baru yang tertangkap, bayangkan jika diakumulasikan dengan yang belum tertangkap sepanjang empat tahun tersebut.

Daerah yang potensial dan cukup terkenal di telinga masyarakat Malang adalah pantai Sendangbiru dimana nelayan perhari bisa mengais lobster mencapai 100 Kg, jika cuaca sedang mendukung. Kini para nelayan berada dalam situasi dimana mereka berusaha tertib terhadap peraturan yang berlaku, namun dilain sisi para pencuri benih terus menerus menambang SDA di laut, dimana tentu tidak sembarang masyarakat mendapat izin dari KKP. Yang mendapat izin hanyalah oligark baru yang mencoba mengeruk kekayaan alam di Indonesia sampai benar-benar tak bersisa, bisa kita cek sendiri diberbagai media masa tentang perusahaan mana saja yang mendapat izin untuk ekspor benih. Jika nelayan mengambil jalan tengah dengan melakukan budidaya secara mandiri-pun belum tentu mendapat dukungan dari pemerintah. Terlebih untuk mendapatkan benih dengan kualitas terbaik sangatlah sulit

Penangkapan mantan mentri KKP Edhy Prabowo bukan hanya sekedar kasus suap-menyuap belaka, namun juga sebuah tindak kejahatan dalam merenggut masa depan nelayan kita yang hidupnya bergantung pada hasil alam. Inilah yang menjadi awal dari kemunduran sektor perikanan di Indonesia, nelayan yang terjebak dalam kemiskinan itu dimana kehidupannya hanya bergantung pada hasil alam terpaksa harus dimiskinkan lagi.

Butuh waktu berapa lama lagi agar kita sadar bahwa sumberdaya laut kita akan habis dihabisi oleh para segelintir manusia yang rakus itu ?, tidak kah kita sadar bahwa negara kita sangatlah kaya ? kita memiliki benih lobster alami di laut pemberian Tuhan yang tidak banyak dimiliki negara lain, namun justru kita jual dengan harga murah kepada negara lain , mungkin itulah uneg-uneg yang sekiranya ingin disampaikan oleh mantan mentri perikanan 2014-2019 Susi Pudjiastuti. Sebagai penutup saya ingin mengutip kata-kata beliau pada saat wawancara oleh Narasi Newsroom “Yang ada di pemerintah itu sekarang majority, adalah orang-orang tambang, kalau orang tambang itu ya gali, keruk sebanyak-banyaknya sampai tak bersisa. Kalau laut , perikanan dikelola seperti tambang, ya habis. Selama yang memegang laut itu orang tambang, ya laut itu akan ditambang, bukan dikelola

~Fatwa Pamungkas (Relawan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.