Beranda Suara Rakyat Rilis Pers LKPJ Molor Lagi, Keseriusan Kinerja Pemkot Batu Dipertanyakan

LKPJ Molor Lagi, Keseriusan Kinerja Pemkot Batu Dipertanyakan

74
0
BERBAGI
gambar diambil dari: www.polhukam.rmol.co
gambar diambil dari: www.polhukam.rmol.co

Batu, 04/04/2015_ Pemkot Batu kembali menunjukkan contoh kinerja yang tidak baik. Jika pada 2015 mereka telah telat menyusun RAPBD dan mengakibatkan molornya Paripurna RAPBD yang digelar oleh DPRD Kota Batu. Kali Ini, giliran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Batu yang molor melebihi batas waktu penyampaian. Sampai awal April, LKPJ belum juga disampaikan oleh Pemkot Batu kepada DPRD.

Padahal, jika merujuk pada UU NO 23 TAHUN 2014 tentang PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH serta PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT, menyebutkan bahwa LKPJ tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya, pada 31 Maret LKPJ itu sudah harus disampaikan. Akan tetapi, yang terjadi di Pemkot Batu tidak demikian. Paripurna Penyampaian LKPJ yang sudah disiapkan oleh Dewan pada 24 Maret 2016 batal dilakukan. Hal ini dikarenakan Pemkot Batu mengirim surat permohonan penundaan pada hari-H paripurna tersebut tanpa mengindahkan undangan, dan fasilitas rapat yang sudah tersaji.

Agar diketahui bersama, bahwa penyusunan LKPJ Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.148.500.000. Anggaran ini diluar anggaran untuk LPJ pada setiap SKPD yang nominalnya mencapai ratusan juta. Selain itu, paripurna penyampaian LKPJ juga dianggarkan dibawah Sekretaris Dewan yang nilainya puluhan juta rupiah. Sehingga, tidak maksimalnya LKPJ sama halnya dengan menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa ada kualitas yang jelas.

Sebagaimana kita tahu, LKPJ menjadi alat kunci untuk mengambil kebijakan berikutnya baik pada tahapan anggaran maupun kebijakan lainnya yang terkait. Kepala daerah akan gagal memberikan intervensi terhadap persoalan-persolan daerah bila LKPJ belum selesai. Kepala daerah juga masih harus memetakan persoalan yang dihadapi sekaligus mempertanggungjawabkan solusi yang telah diberikan dan hasil kinerja yang telah dicapai selama satu tahun masa pemerintahan. LKPJ inilah yang juga akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program di tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itulah MCW merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut ;

  1. DPRD harus tegas bersikap. Bakan DPRD Kota Batu berhak mengajukan hak interpelasi, mengingat Pemkot Batu sudah berkali-kali melakukan praktik yang tidak baik seperti ini.
  2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur seharusnya memberi sanksi pembinaan kepada Pemkot Batu yang selalu molor.
  3. Wali Kota Batu harus melakukan evaluasi terhadap para SKPD-nya agar menyampaikan LPJ tepat waktu. Sehingga, tidak mengganggu jadwal LKPJ yang sudah ditentukan. Jangan-jangan SKPD-nya memang elum siap bekerja pada level yang serius.
  4. Adanya TIM AHLI (kemungkinan dari praktisi dan akademisi) di internal Pemkot Batu seharusnya juga turut memberikan arahan, masukan, serta mengajari pemerintah untuk bekerja dengan baik. Sehingga, keberadaan mereka benar-benar berkontribusi bagi perbaikan kualitas kerja pemerintah Kota Batu.

Bayu (Badan Pekerja MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.