Beranda Suara Rakyat Rilis Pers LKPJ Walikota Malang Bermasalah

LKPJ Walikota Malang Bermasalah

75
0
BERBAGI

Jum’at, 13 Mei 2016 DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat atas LKPJ Pemerintah Kota Malang tahun 2015 sebagai bentuk tanggungjawab atas fungsi kontrol yang diembannya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. LKPJ sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah selama satu tahun perlu disampaikan kepada publik luas, agar tidak hanya menjadi konsumsi wakil rakyat saja. Dalam kesempatan ini, MCW sebagai bagian elemen masyarakat Kota Malang memberikan beberapa catatan sebegai bentuk partisipasi publik dalam memantau dan mangawasi kinerja pemerintah.

Adalah sebuah keniscayaan setiap yang manusia lakukan terdapat berbagaimacan kelebihan dan kekurangan. Sehingga perlu disikapi dengan objektif dan tidak perlu gengsi dalam mengakui kekurangan dan tidak berlebih membanggakan keberhasilan. Tentunya masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah kota malang Dalam menjalankan roda kepemerintahan. Namun dalam LKPJ walikota malang, kami melihat walikota kurang fair untuk menjelaskan kekurangan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Semua kegiatan dan program diklaim telah terlaksana dengan baik dan berhasil. beberapa poin yang penting untuk diperhatikan oleh Pemkot antara lain:

  1. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) minim serapan

Dalam Permenkeu No. 20/Pmk.07/2009 Tentang Perubahan Atas Permenkeu No.84/Pmk.07/2008, dana DBHCHT diperuntukkan bagi Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau,
Pembinaan industri hasil tembakau,Pembinaan lingkungan social, Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan Pemberantasan barang kena cukai illegal. Keterbatasan penggunaan ini membuat serapan dana DBHCHT tidak maksimal.

pada tahun anggaran 2015 terdapat banyak penggunaan DBHCHT untuk pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Terdapat lebih dari 50 pelatihan yang dilakukan oleh 4 SKPD kota malang, yaitu BKBPM, dinas sosial, dinas koperasi dan UMKM dan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi. Namun, hasil tinjauan MCW menemukan bahwa pelatihan yang diadakan tidak efektif dan efisien, sehingga terkesan asal menghabiskan anggaran. Tidak melakukan identifikasi secara mendalam terkait potensi masyarakat untuk pengembangan usaha skala mikro/kecil. Selain itu, kampanye berantas rokok ilegal/tanpa cukai cenderung dimanfaatkan sebagai pencitraan oleh Walikota Malang. Oleh karena itu perlu ada kajian dan evaluasi oleh pemerintah dalam penggunaan dana DBHCHT ini agar dapat digunakan maksimal untuk kemakmuran masyarakat.

  1. Belanja modal yang bermasalah di masyarakat

Belanja modal pembangunan infrastruktur perlu dicermati lebih mendalam. Beberapa kasus seperti program RTLH, pembangunan pasar kasin, balai RW 9 kota lama dan beberapa pembangunan lain masih tidak layak untuk digunakan padahal dianggarkan dengan jumlah yang cukup besar.

  1. Proyek pembangunan jalan yang diduga sengaja dipecah-pecah

Terdapat indikasi masalah dan pelanggaran pada proyek pembangunan jalan tahun 2014 dan 2015, yakni dipecah menjadi nominal dibawah 200 juta agar menghindari lelang. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 39 nomor 4 perpres nomor 4 tahun 2015 perubahan atas perpres nomor 70 tahun 2012. Dengan metode pengadaan langsung SKPD dapat menunjuk kontraktor secara subjektif (Lampiran)

  1. Pemberian beasiswa dengan nilai yang timpang dan tidak merata bagi siswa/siswi Kota Malang

Pemerataan pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Malang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dalam alokasi dana pendidikan. Selama 3 tahun terakhir, Pemkot mengalokasikan Beasiswa istimewa pada siswa SMA Leadership dan SMK Taruna 13. Pada tahun 2015, 125 siswa SMA Leadership Academy mendapatkan beasiswa dengan total Rp. 1.562.475.000 dan 200 siswa dari SMK Taruna 13 mendapatkan beasiswa dengan total Rp. 849.960.000. sementara itu, Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi 6000 siswa SMA/SMK/MA se-Kota Malang hanya dialokasikan senilai Rp. 4.860.000.000 dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) jenjang SLTA lain bagi 1400 siswa se-Kota Malang hanya dialokasikan senilai Rp. 1.777.620.000.

  1. pelaksanaan Pendampingan K13 Dinas Pendidikan perlu evaluasi pelaksanaan

Pelaksanaan Pendampingan K13 otingkat SD, SMP, dan SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil tinjauan MCW, pelaksanaan kegiatan cenderung kurang substansial. Hal ini juga berpotensi terjadi pada kegiatan-kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas serupa yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Anggaran yang ada perlu diutamakan untuk meningkatkan substansi, agar tidak hanya habis untuk biaya operasional.

  1. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tidak Didukung dengan Program Kegiatan yang Memadai

Angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kota Malang selama tahun 2013-2015 masih sangat tinggi. Namun upaya peningkatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak belum didukung dengan program kegiatan yang memadai. kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak masih berfokus pada sistem dan administrasi kesehatan, seperti kegiatan Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak, Penguatan Penggunaan dan Pengisian KIA, dan sosialisasi SRS. Sementara itu, kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, masih terbatas pada Upaya Peningkatan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission) HIV AID, dan Audit Maternal Parinatal (AMP). Padahal, dalam RPJMD Kota Malang disebutkan bahwa salah satu konsen Pemkot Malang adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih dalam menaggapi isu kematian bayi dan ibu melahirkan ini.

  1. Sisa anggaran masih tinggi

SILPA Kota Malang dari tahun ke tahun selalu tinggi. Dalam LKPJ 2015 ini pemerintah kota malang tidak mencantumkan berapa SILPA anggaran. Menurut beberapa informasi SILPA tahun anggaran 2015 mencapai 300 milyar. Ini kan lucu SILPA nominalnya hampir sama dengan PAD yang kebanyakan disumbang oleh masyarakat . Sisa anggaran ini adalah indikator kinerja yang dapat dilihat bagaimana pembangunan dilaksanakan. Hal yang sama juga terjadi di beberapa SKPD menganggarkan belanja operasional kedinasan dalam jumlah yang cukup besar. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan sisa anggaran belanja langsung dari belanja operasional kedinasan tidak terserap dengan maksimal, sehingga menyisakan SiLPA yang cukup besar. Kedepan, perencanaan keuangan daerah seharusnya berbasis kinerja dengan ukuran yang rasional dan transparan, sehingga dalam implementasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dengan begitu, dana yang tersedia dapat dialihkan untuk membiayai program-program pelayanan publik.

Demikian catatan ini kami sampaikan sebagai masukan. Semoga pemerintah Kota Malang dapat lebih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Zein Ihya U. (085642483170)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.