Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Manajemen Birokrasi Pemkot Malang Masih Lemah

Manajemen Birokrasi Pemkot Malang Masih Lemah

60
0
BERBAGI

MALANGManajemen birokrasi di Pemkot Malang dinilai masih buruk selama satu tahun kepemimpinan Wali Kota Malang, M Anton dan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji.

Komunikasi lintas pejabat di lingkungan Pemkot Malang masih lemah.

Lemahnya komunikasi di lintas struktural birokrasi tersebut dianggap menjadi biang tidak berjalannya program-program di Pemkot Malang.

Permasalahan manajemen  birokrasi itu juga menjadi sorotan dalam diskusi publik Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Pemerintahan Baru Kota Malang, yang digelar Harian Surya bekerjasama dengan MCW dan RRI, di hotel Ibis Style, pada Jumat (26/9/2014) lalu.

Penasihat Malang Corruption Watch (MCW), Lutfi J Kurniawan menyatakan, ketidak harmonisan hubangan antara Wali Kota Malang, M Anton, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Shofwan menjadi sumber lemahnya manajemen birokrasi di Pemkot Malang.

Ia menilai ketiga pucuk pimpinan di Pemkot Malang itu tidak pernah satu pandangan.

“Kami melihat, selama ini, ketiga pimpinan ini berjalan sendiri-sendiri. Mereka tidak pernah satu pandangan dalam menentukan kebijakan. Kondisi ini membuat ketiga pimpinan ini tidak bisa menyatu dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” kata Lutfi.

Dikatakannya, komunikasi antara ketiga pimpinan yang buruk ini berpengaruh pada roda birokrasi di Pemkot Malang.

Banyak program dan kebijakan yang akhirnya mandek tidak eksekusi oleh Pemkot Malang.

Malah, yang sering terjadi kegiatan yang dilakukan ketiga pimpinan ini sering kontraproduktif.

Ia mencontohkan, pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Malang.

Menurutnya, pelaksanaan mutasi pejabat seharusnya menjadi konsumsi internal di lingkungan Pemkot Malang.

Tetapi, yang sering terjadi, sebelum mutasi pejabat dilaksanakan sudah berkembang isu-isu pejabat siapa saja yang akan digeser posisinya.

“Kalau ketiga pimpinan ini menjalankan tugasnya masing-masing, kami kira pelaksanaan mutasi tidak akan bocor ke luar. Kabar pejabat yang akan dimutasi bisa keluar karena memang ada yang sengaja membocorkan. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa ketiga pimpinan ini tidak pernah satu pandangan dalam menjalankan kebijakan,” ujarnya.

Sekarang, Lutfi melihat komunikasi birokrasi di Pemkot Malang tersentral di Wali Kota Malang, M Anton.

Peran Sekda dan Wakil Wali Kota sudah tidak dijalankan sesuai fungsinya dalam pemerintahan.

Semua kepala dinas diberi peluang lebar untuk berkomunikasi langsung dengan wali kota.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bagus bagi manajemen pemerintahan. Kondisi tersebut memicu potensi gesekan antar-kepala dinas.

“Kalau semua urusan teknis masuk ke wali kota, berarti peran sekda tidak berfungsi. Sekda tentunya juag tidak terima kalau dilangkahi oleh kepala dinas. Hal ini juga bisa memicu gesekan antar-kepala dinas. Selain itu, kami berharap wali kota jangan langsung bertindak jika ada bisikan-bisikan dari luar. Wali kota harus menelaah dulu jika ada kabar orang di luar pemerintahan,” katanya.

Menurut Lutfi, Abah Anton, sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Pemkot Malang segera mengambil tindakan untuk memperbaiki manajemen birokrasi tersebut.

Abah Anton sebagai pemimpin harus mengedepankan leadership dalam menggerakkan sistem pemerintahan.

Artinya, Abah Anton mengembalikan tugas pokok dan fungsi pejabat di lingkungan Pemkot Malang.

“Harus ada pembagian tugas yang jelas. Untuk kebijakan strategis tetap berada di tangan wali kota. Untuk pengawasan internal pegawai dilakukan wakil wali kota. Sekda juga menjalankan fungsinya dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Sekarang, tugas dan fungsi yang melekat di wakil wali kota dan sekda diambil alih oleh wali kota,” katanya.

http://surabaya.tribunnews.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.