Mantan Koruptor Nyalon Lagi, Akankah Meruntuhkan Semangat Anti Korupsi?

BERBAGI

Mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  tidak disebutkan secara khusus larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD. Akan tetapi, seorang mantan narapidana, termasuk kasus tindak pidana korupsi yang ingin mendaftar diwajibkan mengumumkan kepada masyarakat bahwa dirinya pernah dihukum akibat kasus korupsi dan telah selesai menjalani hukuman tersebut.

Fenomena mantan koruptor yang kembali mencalonkan diri dalam pemilu menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah fenomena ini benar-benar menjadi penyulut runtuhnya semangat anti korupsi yang telah lama diperjuangkan? Dalam kontmantan semangat anti korupsi di Indonesia, mantan koruptor yang mencalonkan diri lagi memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, adanya mantan koruptor yang kembali muncul dalam politik dapat melemahkan semangat anti korupsi. Masyarakat bisa merasa kecewa  karena melihat mantan koruptor yang menjadi contoh negatif justru mendapatkan kesempatan untuk  berkuasa kembali. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga penegak hukum, serta menurunkan semangat mereka untuk melawan korupsi.

Di sisi lain, ada argumen yang menyatakan bahwa mantan koruptor yang nyalon lagi dapat meningkatkan semangat anti korupsi. Kehadiran mereka di panggung politik dapat menjadi pengingat akan ancaman korupsi di negara ini. Masyarakat bisa terpantik untuk lebih aktif memperjuangkan pemberantasan korupsi serta mengawasi tindakan mereka. Selain itu, partai politik yang mendukung mantan koruptor berisiko kehilangan popularitas dan kepercayaan masyarakat, sehingga hal ini mendorong mereka untuk memperkuat mekanisme internal dan memberikan perhatian lebih terhadap integritas calon yang mereka usung.

Untuk menghadapi fenomena mantan koruptor yang mencalonkan diri lagi, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada ditegakkan secara adil dan konsisten. Proses hukum terhadap koruptor harus transparan dan tegas, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa kejahatan korupsi tidak akan luput dari hukuman. Kedua, partai politik harus lebih selektif dalam memilih calonnya. Mereka harus memperkuat mekanisme seleksi dan mengutamakan integritas sebagai kualifikasi utama. Partai politik harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka serius dalam melawan korupsi dan tidak memberikan ruang bagi mantan koruptor yang mencoba kembali ke panggung politik. Ketiga,masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan mengkritisi mantan koruptor yang mencalonkan diri lagi. Masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga semangat anti korupsi tetap berkobar. Mereka harus menuntut akuntabilitas para calon, serta mendukung calon yang memiliki rekam jejak yang bersih dan komitmen nyata dalam melawan korupsi.

Mantan koruptor yang mencalonkan diri kembali memunculkan perdebatan yang kompleks tentang dampaknya terhadap semangat anti korupsi di Indonesia. Meskipun mereka bisa menjadi penyulut runtuhnya semangat tersebut, kehadiran mereka juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi. Penting bagi lembaga penegak hukum, partai politik, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menerapkan pendekatan yang komprehensif untuk menghadapi fenomena ini. Dengan demikian, semangat anti korupsi dapat tetap teguh dan korupsi dapat diberantas dengan lebih efektif di Indonesia.

Alvian Rangga (Relawan Magang MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.