Masalah Hibah dan Pentingnya Partisipasi Aktif dalam Penganggaran

BERBAGI
Sumber: Behance

Pertengahan Desember 2022 lalu, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ia diduga menerima suap sebesar 5 Miliar karena memuluskan pengurusan dana hibah pembangunan infrastruktur pedesaan. Pada tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024 seperti ini, penggunaan sumberdaya publik, dalam APBN/APBD  begitu rentan untuk  dipolitisasi. Melalui kewenangan mengatur penganggaran, sejak proses perencanaan penganggaran, pemerintah dapat secara leluasa memperkirakan arah prioritas anggaran. Termasuk menentukan alokasi  anggaran yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Dana hibah rawan diselewengkan tidak hanya oleh legislatif, tetapi juga eksekutif. 

Tidak berselang lama dari OTT Wakil Ketua DPRD, KPK kembali memeriksa ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Langkah KPK ini sudah tepat karena rancangan peraturan daerah tentang APBD setiap tahunnya pasti disepakati oleh dua pihak tersebut, yakni eksekutif dan legislatif. Apabila DPRD setuju, maka Rancangan APBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah, dan sebaliknya apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya.

Potensi Penyelewengan Muncul Sejak Perencanaan
Jika mengacu pada beberapa putusan tindak pidana korupsi, korupsi dengan objek utama dana hibah memang sudah direncanakan sejak proses awal perencanaan. Satu-satunya mekanisme penganggaran yang berangkat dari kebutuhan masyarakat, yakni forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tidak berjalan secara efektif. Mayoritas usulan masyarakat terputus saat rancangan RKPD Murni sehingga mengakibatkan sistematika penganggaran pada praktiknya masih sangat berorientasi top down. Kerap kali, pemerintah justru lebih terlihat memfasilitasi kepentingan jangka pendek untuk mengamankan posisi.  Modus korupsi dana hibah diantaranya pemotongan anggaran, mark-up harga, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan laporan fiktif.

Mekanisme penyaluran dana hibah ini cenderung beragam di tiap-tiap daerah. Pertama, tidak jarang usulan penyaluran dana hibah tidak satu pintu, namun tersebar di masing-masing SKPD. Tidak terintegrasinya pengusulan ini mengakibatkan tidak adanya seleksi yang jelas usulan mana yang layak untuk diterima. Mekanisme yang seperti ini akhirnya memunculkan potensi praktik suap dari calon penerima hibah agar mendapatkan alokasi.  Pada akhirnya penerima penerima hibah ditetapkan berdasarkan kedekatan dan siapa yang bisa memberikan keuntungan bagi pemberi hibah.

Kedua, penggunaan dana hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti-bukti yang lengkap. Berbagai macam temuan dalam LHP BPK sering kali menjadikan objek dana hibah sebagai langganan ketidakjelasan pelaporan. Biasanya bukti yang diberikan hanya berupa kwitansi tanpa dilengkapi dokumen pendukung lainnya. Ketiga, penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana hibah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan penggunaan ini  mengakibatkan alokasi yang tidak tepat sasaran sehingga menyeleweng dari  program prioritas di daerah.

Alokasi Tidak Tepat Sasaran
Pemahaman umum yang sederhana, hibah merupakan pemberian secara sukarela yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang tidak atau kurang mampu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kasus yang baru-baru ini mencuat, Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat memberikan dana hibah sebesar Rp. 1,7 miliar ke Kejaksaan Tinggi Lampung melalui APBD TA. 2023 untuk pembangunan masjid. Memang secara sekilas tidak terlihat bermasalah. Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga telah mengakomodir ke dalam pengertian penerima hibah, yakni posisi Pemerintah Pusat sebagai penerima hibah dari pemerintah daerah.

Jika merujuk pada asas awal dana hibah, yakni asas keadilan, kepatutan, dan rasionalitas. Tentu menimbulkan banyak perdebatan. Sudah adil kah upaya Penjabat Bupati Tulang Bawang dalam menyalurkan hibah kepada Kejati Lampung ini? Menurut  penulis, pemberian hibah kepada Kejati ini berbahaya karena dapat mengganggu independensi penegakan hukum di wilayah Provinsi Lampung. Seharusnya anggaran pembangunan tersebut dianggarkan dari APBN, bukan dari hibah APBD. Pemberian hibah tersebut juga menunjukkan buruknya  proses perencanaan di daerah serta kegagalan daerah dalam memahami potensi daerahnya. Pemberian hibah ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran dengan APBN.

Tentu sudah menjadi  rahasia umum bagi penyelenggaraan pemerintah daerah saat  ini bahwa APBD saat ini masih ditopang oleh bantuan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, seperti dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana otonomi khusus, dan lain sebagainya. Oleh karenanya melakukan pemetaan yang riil terhadap potensi daerah menjadi lebih penting dibanding memberikan dana secara cuma-cuma untuk tujuan yang tidak pasti dan justru memancing kontroversi.

Penganggaran Partisipasi Aktif
Jika mengacu pada beberapa kasus di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dicari jalan tengahnya. Pertama, potensi kecurangan terhadap penyaluran dana hibah sudah muncul sejak tahap perencanaan penganggaran. Kedua, perencanaan yang buruk ini mengakibatkan kecenderungan alokasi yang tidak tepat sasaran. Untuk mengurangi adanya potensi kecurangan, sebenarnya pemerintah daerah dapat memaksimalkan model penganggaran yang partisipatif.

Kata kunci keterlibatan masyarakat dalam penganggaran di daerah ini yakni terletak pada pemaknaan kata “aktif”. Beberapa kajian menunjukan berbagai praktik untuk upaya meng-akuntabilitaskan proses perencanaan penganggaran publik nyatanya tidak terbukti mengurangi korupsi. Wahyuningsih (2016) menyebutkan ini sebagai fenomena patologi akuntabilitas. Munculnya patologi akuntabilitas disebabkan adanya paradoks demokrasi dan paradoks birokrasi yang menghasilkan patologi di lingkungan dengan budaya formal-prosedural serta masyarakat sipil yang berorientasi komodifikasi (nilai ekonomi). Patologi akuntabilitas sosial ini menimbulkan salah alokasi, inefisiensi, politik uang, hingga menurunnya kepercayaan publik.      

Menurut penulis, patologi akuntabilitas ini dapat dikurangi melalui mekanisme penganggaran partisipasi aktif. Konsep ini sesuai dengan semangat pemerintah saat ini mengenai partisipasi bermakna, bahwa masyarakat mempunyai seperangkat hak, di antaranya hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Serangkaian hak ini seharusnya tidak hanya berlaku pada proses pembentukan undang-undang namun juga proses penganggaran keuangan.

Pemerintah perlu mengaktivasi skema penganggaran yang lebih partisipatif dengan memastikan pemenuhan serangkaian hak tersebut. Misalnya dalam proses Musrenbang, dialog yang setara harus dimulai. Masyarakat tidak hanya dibatasi haknya dalam proses penyampaian dan hak didengarkan pendapatnya. Melainkan memastikan bahwa masyarakat diberikan penjelasan akan tindak lanjut usulan, serta alasan yang jelas yang dapat diterima. Upaya ini sebagai bentuk memaksimalkan kontrol sosial dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Meningkatkan peran serta masyarakat disini bukan sekadar partisipasi semu, namun partisipasi aktif. Sehingga yang lebih penting yakni menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama bahwa proses penganggaran berdampak secara jangka panjang dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep partisipasi aktif ini perlu diperinci. Pemerintah perlu membuat kebijakan strategis yang mengatur konsep partisipasi aktif untuk memayungi setiap proses penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan pelibatan masyarakat. Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi aktif masyarakat, tidak ada hal lain yang lebih mendesak sekarang ini selain memastikan upaya ini dapat dilaksanakan.

Penulis : Ahmad Adi Susilo ( Koordinator Malang Corruption Watch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.