Masalah Prostitusi Dan Tanggung Jawab Negara

BERBAGI
Foto: news.detik.com

Diawali dengan perkataan seorang aktivis perempuan yang berujar “Kalau kita berbicara perihal prostitusi, yang tegak banyak, namun bukan keadilan?”  Tentu perkataannya mengundang pertanyaan yang menggugah hati menguras pikiran, “Mengapa prostitusi yang dianggap sebagai penyakit sosial, namun tumbuh subur di negeri ini?”

Jika kita aminkan prostitusi sebagai penyakit sosial, seyoginya kita mampu menciptakan obat untuk menuntaskan penyakit tersebut, bukan? Tentu semua akan dimulai dari acuh yang dibalut dengan kesadaran, bahwa setiap manusia akan diposisikan sebagai manusia sepenuhnya. Hal tersebut pun dibenarkan dari perkataan seorang Gus Dur yang selalu konsisten dalam memanusiakan manusia.

Hal tersebut menjadi penguatan bahwa setiap orang dari berbagai ras, strata ekonomi, usia, jenis kelamin, tentu semua perlu dijunjung tinggi sebagai manusia. Sama halnya dengan pelaku prostitusi, yang juga perlu dihargai sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 H ayat 2 berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Walaupun kendantinya, pelaku prostitusi kerap kali menjadi cemoohan di kalangan masyarakat. Dianggap penzina, hantu masyarakat, pelakor dan semua kata yang merujuk kejelekan.

Kita mesti mengingat ungkapan lama, yang selalu menyatakan bahwa negeri ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya tanpa padang bulu. Pendahulu juga berujar bahwa perlindungan yang dimaksud adalah harapan akan jaminan kesejahteraan soal hidup dan kehidupannya.

Namun, perlindungan ini nampaknya bergeser menjadi sebuah pengawasan yang dalihnya untuk menjamin pengamanan. Memang, hal ini mungkin akan menjadi dilema bilamana menyangkut soal prostitusi. Misalnya saja seperti yang dilansir dari sebuah berita, yang menyatakan bahwa, “Pesan yang tidak lazim disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, saat menjadi instruktur apel pagi di halaman balai kota, pada 14 Maret 2022. Dia meminta seluruh lurah dan camat di Kota Malang, Jawa Timur, memasang aplikasi pesan MiChat di ponsel mereka. Alasannya? Untuk mengawasi maraknya prostitusi online” (vice.com/14/03/2022)

Secara kontekstual dapat dipahami bahwa instruksinya adalah mengawasi proses prostitusi yang setiap harinya makin menjamur. Namun, tunggu dulu! Ada pertanyaan yang mungkin akan dikulik dalam tulisan ini. Apakah, apabila telah menginstal aplikasi pesan MiChat dapat meminimalisir fenomena tersebut? Adakah selama ini kebijakan daerah yang konsen terhadap pencegahan ataupun penanganan hal tersebut?

Kota Malang memiliki peraturan Daerah 8 Tahun 2005 tentang “Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul”.  Akan tetapi, ada yang menarik penelitian Yuliani (2014). Melalui tulisannya yang berjudul “Analisis Isi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Prostitusi: Tinjauan dari Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia”, ia menjelaskan secara gamblang segala bentuk peraturan daerah perihal prostitusi. Salah satunya adalah peraturan di Kota Malang. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa Perda Kota Malang memaknai pelacur dan pelacuran sebagai perbuatan zinah dan percabulan. Selain itu, Perda tersebut juga merumuskan pelacur sebagai individu pelaku tunggal yang otonom, berasal dari kelompok miskin yang secara sengaja atau sukarela menjual jasa seksual demi alasan ekonomi atau untuk mendapatkan imbalan materi atau kesenangan pribadi.

Sejauh ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut belum mampu menuntaskan prostitusi yang terjadi di Kota Malang, walaupun kebijakan tersebut telah berlaku sejak tahun 2005. Hal ini dapat dipastikan melalui tertangkapnya 6 orang PSK oleh Satpol PP di tahun 2021 (tribunnews.com/15/03/2021), dan yang baru, 10 orang PSK di Kota Malang (radarmalang.com/31/01/2021). 

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang mestinya merefleksikan dan berbenah diri. Jika kebijakan telah dibuat namun fenomena sosial tersebut tetap ada, maka ada hal yang belum tuntas untuk didiskusikan kembali, utamanya soal akar permasalahan dari fenomena tersebut.

Mari meminjam perkataan Nursyahbani Katjasungkana, yang mengungkapkan cara yang tepat mengatasi praktik prostitusi di masyarakat. Menurutnya hal itu adalah memberdayakan masyarakat melalui program pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan adalah akar masalah terjadinya prostitusi yang berkembangbiak. Menurut Nursyahbani, yang harus diberantas terlebih dulu adalah kemiskinannya, sebab, memberlakukan Perda antipelacuran sementara masalah kemiskinan tidak ditangani akan menjadikan Perda tersebut tidak efektif, dan justru memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara oleh pemerintah.

Kota Malang, dalam persentase BPS tahun 2022 terkait tingkat kemiskinan, angkanya mengalami peningkatan dari dari 4,44% menjadi 4,62%. Artinya, kemiskinan menjadi masalah utama yang mesti terlebih dahulu diberantas, sebab, laju kemiskinan di Kota Malang semakin tinggi, disamping itu pula prostitusi juga mengalami peningkatan, sebagaimana perkataan Wali Kota  yang menghendaki untuk diawasinya prostitusi melalui MiChat.

Artinya, jika ingin menghapuskan fenomena sosial tersebut, mestinya juga memikirkan bagaimana keberlanjutan pelaku prostitusi dalam ekonomi. Selama ini kita hanya mengasumsikan bahwa gejala pelacuran dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan dari nilai moral, bukan sebagai problem sosial ekonomi.

Problem jaringan Perdagangan manusia (trafficking) yang kompleks dan rumit pun turut andil dalam memelihara prostitusi. Kita dapat melihat bagaimana upah yang diberikan amat rendah, sekitar Rp 250-300rb per malam yang tak sebanding dengan semua yang ia miliki. Akan tetapi, mereka mesti melakoni hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Kita dapat memahami hingga menegaskan bahwa prostitusi ialah fenomena yang terkait erat dengan kondisi objektif bahwa adanya upah yang rendah bagi kaum perempuan. Selain itu, persaingan dalam dunia kerja turut menopang terjadi hal tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya, rumusan ini sejalan dengan cara pandang yang mendasari motivasi atau pertimbangan ditetapkannya Perda pengatur pelarangan prostitusi. Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Malang, harus turut andil melindungi dan mensejahterakan semua warganya secara adil sebagaimana amanat konstitusi. Pemkot harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup mereka. Sebab, mereka sebagai warga negara tetap memiliki hak ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi; hak untuk bekerja termasuk hak untuk kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, hal atas pemilikan, dan lain sebagainya.

Singkatnya, hapuslah prostitusi, akan tetapi, pikirkanlah bagaimana mereka mampu untuk bertahan hidup lewat kebijakan politik yang responsif gender. Mereka memiliki hak untuk dijaga perlindungan sosialnya. Tujuannya untuk mencapai harkat martabat sebagai manusia. Disisi lain, perlindungan sosial juga merupakan hak asasi manusia yang telah diakui oleh berbagai konvensi internasional. 

Penulis: Miri Pariyas Tutik Fitriah, Pegiat literasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.