Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Masyarakat Malang Kirim Petisi Tolak UU Pilkada

Masyarakat Malang Kirim Petisi Tolak UU Pilkada

43
0
BERBAGI

Koalisi Masyarakat Sipil Malang menyerahkan petisi penolakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan mengumpulkan tanda tangan, mereka menolak pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur melalui DPRD. Petisi itu disampaikan kepada pimpinan sementara DPRD Kota Malang. “Rakyat bisa memilih sendiri pemimpinnya, tak perlu diwakilkan,” kata koordinator aksi, Muhammad Taher Bugis, Kamis, 2 Oktober 2014.

Koalisi yang terdiri atas mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat ini meminta DPRD tak mengebiri hakpolitik rakyat. Undang-Undang Pilkada, kata dia, prematur dan menunjukkan adanya kepentingan politik tertentu. Mereka mengajak masyarakat terlibat penolakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Jangan memutus rantai demokrasi,” ujar Taher. Dalam aksin itu, mereka membawa keranda sebagai simbol matinya demokrasi. Mereka membentangkan sejumlah posterbertuliskan “UU Pilkada=Demokrasi Mati”, “Pilkada tak langsung merampas kedaulatan rakyat”, “RIP KPUD”, dan “Tolak UU Pilkada”.

Wakil ketua sementara DPRD Kota Malang, Sahrawi, menyatakan akan menyampaikan aspirasi itu kepada DPRD. Namun masyarakat harus melakukan protes secara konstitusional, seperti mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. “Masyarakat harus menghormati hasil keputusan MK.”

Dalam negosiasi, anggota Dewan dan demonstran sepakat petisi yang berisi penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Pilkada dikirim melalui faksimile ke pimpinan DPR. Para demonstran membubarkan diri setelah petisi itu dikirim ke DPR.

www.tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.