Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Masyarakat Mengawasi Pendidikan di Kota Malang

Masyarakat Mengawasi Pendidikan di Kota Malang

254
0
BERBAGI

Kamis, 5 Januari 2016. Persoalan pendidikan di Kota Malang hingga hari ini belum juga menemukan titik terang, sejauh pemantaun  Malang Corruption Watch (MCW) bersama dengan Forum Masyarakat Peduli pendidikan (FMPP) pada tahun 2016 dan awal 2017terdapat banyak catatan baik itu dalam hal kebijakan pendidikan sampai perilaku oknum penyelenggara pendidikan yang melakukan pungutan liar. Beberapa catatan tersebut diantaranya:

Pertama, Anggaran pendidikan pada tahun 2016 dan 2017 tidak sampai 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Malang. bahkan pada tahun 2017 anggaran pendidikan turun cukup besar dari 154 M pada tahun 2016 menjadi 124 M. Padahal jika mengacu pada Perda No 3 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan bahwa Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 10% dari belanja daerah di luar gaji pegawai;

Kedua,keberadaan TIM Sapu bersih (Saber) pungli ternyata tidak serta merta mengurangi perilaku korupsi dalam bentuk pungutan liar di sektor pendidikan. hal tersebut dibuktikan dengan ditemukan dan didapatnya sejumlah pengaduan dari masyarakat mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan paguyuban sekolah. Baik itu dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Ketiga,untuk mengukur sejauh mana pelayanan pendidikan berjalan dengan baik ataukah tidak, salah satu ukurannya mengenai keberadaan Stadart Pelayanan Minimal (SPM)  dan maklumat layanan yang ada pada unit satuan pendidikan (SD/SMP/SMA), berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh FMPP dan MCW hampir diseluruh unit pendidikan tidak mencantumkan SPM dan maklumat layanan.

Keempat,Infrastruktur Pendidikan tidak berimbang dan tidak mampu memfasilitasi kebutuhan siswa untuk meneruskan kejenjang yang lebih tinggi, pada jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) setidaknya terdapat 57.464 ribu siswa yang tercover oleh Biaya operasional sekolah daerah (BOSDA), sedangkan pada sekolah menengah pertama (SMP Negeri) hanya 22.552 ribu siswa yang tercover oleh BOSDA. Artinya bahwa terdapat 34.912 ribu siswa lulusan SDN yang tidak mempunyai kejelasan masa depan pendidikan, pilihannya adalah meneruskan ke sekolah swasta dengan biaya pribadi atau memilih untuk tidak meneruskan pendidikan. kondisi tersebut tentu berdampak pada angka jumlah putus sekolah di Kota Malang.

Kelima,tidak adanya transparansi terhadap informasi pendidikan, baik itu mengenai anggaran pendidikan yang dikelola oleh dinas pendidikan dan yang dikelola oleh satuan pendidikan (SD/SMP). Padahal terdapat anggaran publikasi informasi/layanan pendidikan yang sangat besar, setidaknya pada tahun 2016 sebesar 625 juta dan pada tahun 2017 sebesar 700 Jt.

Keenam,adanya kepala sekolah dan komite sekolah yang melebihi masa jabatannya. Misalnya yang terjadi disalah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Malang. dimana kepala sekolah yang saat ini menjabat seharusnya tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah disekolah yang sama akan tetapi justru hingga hari ini duduk manis menjadi kepala sekolah bertahun-tahun. Selain itu peran komite sekolah juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, justru seringkali komite sekolah menjadi kepanjangan tangan dari oknum kepada sekolah dalam melakukan pungutan liar.

Kelima, proses perubahan perda pendidikan berjalan lambat, perda pendidikan yang seharusnya telah disahkan pada tahun 2016 hingga hari ini belum juga disahkan. Bahkan proses penyusunan perubahan perda pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang terkesan tertutup.

Berangkat dari beberapa catatan tersebut, malang corruption Watch (MCW) bersama dengan forum masyarakat peduli pendidikan (MCW) menegaskan beberapa hal:

  1. Meminta kepada DPRD Kota Malang untuk memaksimalkan peran dan fungsinya. Melakukan controling terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, menyusun peraturan perundang-undangan (PERDA) pendidikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat (partisipatif) dan menjalankan peran penggaran (Budgeting) yang efektif, efesien dan tanpa korupsi di sektor pendidikan
  2. Meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Malanguntuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah (SD/SMP) dan komite sekolah, mendorong agar anggaran pendidikan sampai pada skala minimal dari total APBD, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum kepala sekolah, guru yang melakukan korupsi dalam bentuk pungutan liar.
  3. Meminta Dinas Pendidikan Kota Malang, DPRD, Satuan Pendidikan (SD/SMP) untuk terbuka terhadap informasi pendidikan, baik itu berupa dokumen anggaran dan juga dokumen program kerja.
  4. Meminta Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang untuk menyediakan dan menambah fasilitas/infrastruktur pendidikan.
  5. Meminta Dinas Pendidikan Kota Malang dan Satuan pendidikan (SD/SMP) untuk menyampaikan informasi mengenai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Layanan.
  6. Meminta kepada Dewan Pendidikan Kota Malang untuk lebih serius menjalankan peran dan fungsinya, salah satunya dengan mengkritisi kebijakan dinas pendidikan yang sekiranya tidak memberikan perubahan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih baik
  7. Meminta TIM Sapu bersih (SABER) Pungli, Kepolisian dan kejaksaan untuk lebih intensif memantau proses penyelenggaran pendidikan di Kota Malang
  8. Mengajak Masyarakat Kota Malang untuk bersama-sama melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang, dan melaporkan ketika ditemukan tarikan/pungutan liar yang dilakukan oleh Penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan dan Oknum Kepala sekolah)
  9. MCW bersama dengan FMPP terus melakukan monitoring terhadap proses perubahan Perda Pendidikan Kota Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.