Beranda Suara Rakyat Rilis Pers MCW Bertemu Wakil Ketua KPK Membicarakan Gurita Korupsi di Malang Raya

MCW Bertemu Wakil Ketua KPK Membicarakan Gurita Korupsi di Malang Raya

70
0
BERBAGI

IMG_20140910_101209

Pimpinan Badan Pekerja Malang Corruption Watch diundang bertemu dengan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Rabu, 10 September 2014, di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, tepat sebelum acara Anti Corruption Film Festival yang digelar. Durasi waktu yang disediakan khusus untuk MCW ini kami manfaatkan untuk memberikan gambaran adanya gurita korupsi yang akut tengah terjadi di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu).

Dalam pertemuan singkat ini, MCW memberikan satu berkas dokumen berisi tambahan data soal dugaan korupsi pembebasan lahan RSUD Kota Malang dan beberapa indikasi kasus korupsi yang tengah terjadi di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Adapun data-data yang akan disampaikan kepada KPK meliputi daftar kasus di kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, beserta rincian kronologi, waktu, aktor pelaku, serta jumlah kerugian negara yang diakibatkannya.

Saat kami menyampaikan beberapa indikasi korupsi dan beberapa aktor yang berpotensi menjadi sindikasi dalam kasus-kasus korupsi di Malang Raya yang melibatkan “pemain” di tingkat pusat. Adnan Pandu Praja terlihat tertarik. Bahkan dia mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada divisi penindakan setelah tiba di Jakarta. Dia juga menanyakan soal kelengkapan berkas yang kami berikan. “Berkas ini akan coba saya kawal dari dalam,” terang Adnan Pandu Praja. Selain itu, momen Pilkada Kabupaten Malang 2015 dan indikasi beberapa kasus korupsi disana menjadi daya tarik tersendiri bagi KPK untuk turun tangan. “Menarik untuk yang Kabupaten (Kabupaten Malang),” respon Adnan Pandu Praja.

Upaya menggandeng KPK dalam menangani beberapa kasus korupsi level akut di Malang Raya ini merupakan langkah strategis yang dilakukan MCW disamping upaya-upaya lain yang bersifat non-litigasi. Langkah ini merupakan salah satu bentuk komitmen MCW dalam mengawal demokratisasi dan pemberantasan korupsi di Jawa Timur, utamanya di Malang Raya. Hal ini bukan merupakan langkah yang berlebihan, mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi menurut hasil riset ICW tahun 2014.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.