Beranda Suara Rakyat Opini Legalitas Pungutan Dalam Balutan Kesepakatan

Legalitas Pungutan Dalam Balutan Kesepakatan

160
0
BERBAGI
Sumber Gambar : Suluh.co

Penerimaan siswa baru merupakan salah satu wujud Negara menjalankan amanah konstitusi, yakni dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggara Pendidikan SMA/SMK saat ini sedang menjalankan tahapan penerimaan siswa baru. Tidak selang lama lagi, penyelengara pendidikan dasar (SD, SMP) akan melakukan tahapan proses penerimaan siswa baru tahun 2021/2022.

Permasalahan PPDB dari tahun ke tahun tidak kunjung membaik, dugaan pungli setiap tahunnya terus bergulir. Semua jalur PPDB memiliki potensi pungli, baik jalur prestasi, pindah orangtua, afirmasi maupun zonasi.

Biasanya, Pasca peserta didik diterima di sekolah, walimurid mendapatkan undangan untuk bermusyarah, disitu ada pihak sekolah, komite sekolah. Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah rancangan anggaran dan program sekolah satu tahun kedepan. Para pihak sekolah dan komite sekolah berusaha meyakinkan walimurid bahwa Dana dari Negara, APBN maupun APBD (BOS Nasional maupun Bos Daerah) tidak cukup untuk pembiayaan operasional sekolah, intinya sekolah kekurangan dana, sehingga dibutuhkan swadaya walimurid. Biasanya komite sekolah memimpin rapat untuk merumuskan kesepakatan penentuan nominal uang yang harus dibayarkan oleh walimurid, selain nominal, waktu pembayaran ditentukan secara bersama dalam musyawarah tersebut.

Padahal penyelenggara pendidikan dilarang untuk melakukan pungutan terhadap orang tua atau wali murid. Dalam ketentuan pasal 9 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 “Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan”.[1] Selain itu Komite Sekolah juga dilarang melakukan pungutan kepada walimurid, pasal 12 Permendikbud 75 Tahun 2016 menyatakan “Bahwa Komite sekolah, baik secara perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya“.[2]

Sepertinya penyelenggara pendidikan telah memahami betul asas konsensualisme. Dimana terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Jadi suatu perjanjian itu pada umumnya tidak dibuat secara resmi tetapi konsensus. Dengan adanya kesesuaian kehendak antar pihak, maka telah terjadi suatu perjanjian. Para penyelenggara pendidikan telah memahami juga bahwa dengan adanya kata “kesepakatan” itu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan untuk melakukan pungutan kepada wali murid/orangtua siswa. Memang betul jika mengacu KUH Perdata pasal 1320, kesepakatan merupakan awal mula lahirnya suatu perjanjian.[3]

Tetapi penyelenggara pendidikan lupa bahwa lahirnya perjanjian tersebut berbeda dengan syarat sah perjanjian. Artinya belum tentu perjanjian tersebut sah walaupun para pihak telah melakukan perjanjian dalam bentuk kesepakatan. Dalam pasal 1320 KUH perdata diatur tegas dan jelas bahwa syarat sah perjanjian : 1. Kesepakatan, 2. Para pihak-pihak pembuat perjanjian, 3. Objek tertentu dan 4. kuasa atau sebab yang halal.

Syarat perjanjian kesepakatan dan para pihak membuat perjanjian merupakan syarat subjektif karena menyangkut para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan untuk objek tertentu dan sebab/kausa yang halal merupakan syarat objektif perjanjian, karena  menyangkut objek perjanjian. Pada prinsipnya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut secara hukum batal demi hukum (Neitigbaar/Null and void).[4]

Berdasarkan penjelasan diatas, kesepakatan pungutan tersebut merupakan suatu perjanjian antara pihak penyelenggara pendidikan dengan wali murid. Tetapi jika merujuk pada syarat objektif perjanjian rumusan kausa halal, kesepakatan para pihak tersebut jelas tidak sah.  Kausa halal memiliki arti bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam konsteks keindonesian yang menganut paham hukum positivisme, kausa halal tersebut adalah perbuatan tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga berdasarkan aturan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 pasal 9 ayat (1) penyelenggara pendidikan dilarang untuk melakukan pungutan kepada orang tua murid/wali murid dan Pasal 12 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang mengatur komite sekolah dilarang untuk melakukan pungutan kepada siswa atau walimurid, maka pungutan atas perjanjian atau kesepakatan pungutan tersebut merupakan perbuatan yang batal demi hukum.

Penulis : Ibnu Syamsu H


[1] Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

[2] Permendikbud Nomor 65 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

[3] Kitab Hukum Perdata

[4] Siti Malikhatun Badriyah, Sisten Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik, Jakarta : Sinar Grafika, 2016 Hal 96

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.