Beranda Suara Rakyat Rilis Pers MELEMPEM, 31 CALEG INCUMBENT TIDAK RESPONSIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

MELEMPEM, 31 CALEG INCUMBENT TIDAK RESPONSIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

48
0
BERBAGI

 

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, terdapat 31 anggota DPRD kota malang mencalonkan kembali dalam ajang pemilu legislatif 9 April mendatang. Wajah lama anggota legislatif ini perlu ditegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di Kota Malang. Terdapat beberapa kasus yang sangat jelas membutuhkan DPRD turun tangan namun mereka tidak merespon dengan baik. Fungsi DPRD sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 27 tahun 2009 pasal 343 menyatakan bahwa DPRD kabupaten/ kota memiliki 3 fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Kemudian dipertegas di pasal setelahnya, Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Salah satu klausul sumpah/ janji yang harus diucapkan anggota DPRD adalah “bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Fungsi pengawasan yang diamanahkan kepada DPRD tidak berjalan dengan baik di periode 5 tahun ini. Terbukti DPRD tidak pro aktif dengan maraknya kasus korupsi yang ada di kota malang. yang paling jelas adalah dugaan kasus korupsi pengadaan lahan RSUD kota malang yang diduga kuat merugikan negara sampai  milyar. Tidak ada inisiatif dari DPRD kota malang untuk membuat panitia khusus untuk membantu kejaksaan dalam penyelesaian dugaan ini. Begitu pula dengan dugaan kasus yang lain seperti drainase dengan jacking system yang menelan anggaran 40 milyar, dan hingga sekarang belum selesai. Bahkan terdapat indikasi pengerjaan proyek tidak sesuai dengan perencanaan. Tidak ada kejelasan mangkraknya pembangunan jembatan kedung kandang. Begitupula indikasi skandal antara eksekutif dan legislatif dalam kasus mark-up paku jalan. masyarakat patut curiga, dan muncul pertanyaan besar apakah wajah-wajah lama di legislatif ini komitmen terhadap pemberantasan korupsi?

Masyarakat rindu dengan kinerja anggota legislatif yang agresif dengan pemberantasan korupsi. Jika dibenturkan dengan sumpah/janji diatas dimana letak memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwalili? Animo masyarakat untuk pemberantasan korupsi sangatlah besar. Seperti dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD kota malang yang saat ini dihentikan penyelidikannya. Tidak ada upaya dari DPRD untuk membantu kejaksaan dengan support data maupun pembentukan panitia khusus. Padahal banyak masyarakat yang berteriak untuk mengusut tuntas semua dugaan kasus tersebut.

Kita sebagai masyarakat kota malang harus lebih kritis dalam menanyakan komitmen wajah-wajah lama anggota DPRD yang mencalonkan kembali tahun ini. Tentunya tidak sebatas menanyakan tapi siap untuk menagih janji sebagaimana mereka disumpah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika memang sudah dinilai sudah tidak bisa berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi lebih baik mencari alternatif lain yang bisa dipercaya untuk mengemban aspirasi rakyat dalam perjuangan melawan korupsi demi kesejahteraan rakyat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.