Beranda Suara Rakyat Melihat kembali Kota Malang sebagai Kota Pendidikan

Melihat kembali Kota Malang sebagai Kota Pendidikan

1389
0
BERBAGI

Oleh: M. Fahrudin Andriyansyah[1]

Pendidikan merupakan bagian terpenting untuk menyiapkan negara yang sejahtera. Di Indonesia, pendidikan masih menuai berbagai masalah, diantaranya terkait dengan tidak meratanya kualitas pendidikan disetiap daerah. Beberapa contoh dari permasalahan pendidikan yang mencuat di era reformasi berupa infrastrukur, akses pendidikan berkualitas hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang yang berduit, dan kebijakan setengah hati yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah menyangkut anggaran pendidikan.

Kota Malang merupakan salah satu diantara banyak Kota/Kabupaten yang belum mampu mengelola pendidikan secara maksimal. Padahal identitas sebagai kota pendidikan telah disandang oleh Kota Malang beberapa tahun belakangan. Sebagai Kota pendidikan, seharusnya Kota Malang mampu menjadi lokomotif perubahan dan menjadi percontohan pengelolaan pendidikan bagi daerah-daerah lain. Sehingga identitas sebagai kota pendidikan bukan hanya sebatas penghargaan yang tidak memiliki arti.

Realita pendidikan di Kota Malang

Deretan kampus negeri dan swasta terus menggeliat, menarik siapa saja untuk segera bergabung dalam suasana tenang belajar di Kota Pendidikan ini. Sayangnya tidak semua siswa lulusan SMA/SMK di Kota Malang dan sekitarnya (Kota Batu dan Kabupaten Malang) dapat menikmati suasana itu, sebagian besar mahasiswa yang belajar di Kota Malang adalah mereka yang berasal dari luar daerah. Tidak salah memang, akan tetapi kita harus berfikir kembali apa gunanya sebuah universitas di sebuah daerah jika tidak mampu memprioritaskan dan memberikan ruang belajar yang cukup bagi calon mahasiswa yang berasal dari wilayah Malang Raya.

Tentu alasan yang sering muncul adalah bahwa pendidikan tinggi pasti identik dengan biaya mahal (baca: Kapitalisme Pendidikan) dan realita yang terjadi bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah Malang Raya belum mampu memasukan putra/putrinya ke Universitas karena faktor ekonomi.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan Kota Malang telah menganggarkan setidaknya  Rp 702 Miliar untuk pengelolaan pendidikan di Kota Malang. Terdiri dari 527.4 Miliar untuk belanja tidak langsung/belanja pegawai dan 174.9 Miliar untuk belanja langsung/belanja pendidikan.

Anggaran tersebut diantaranya diperuntukan untuk pendidikan dasar (SD, SMP), pendidikan menengah (SMK/SMA).  Wajib belajar 9 (Sembilan tahun) menjadi program prioritas yang wajib dilakukan. Pada jenjang SD-SMP, kebijakan tersebut mengamanahkan untuk melakukan penarikan/pungutan liar kepada walimurid. Sayangnya sejumlah aduan mengenai pungutan liar selalu saja terjadi dibeberapa sekolah, setidaknya pada tahun 2015 Malang Corruption Watch telah mendapatkan 20 pengaduan mengenai pungutan liar di berbagai jenjang pendidikan dasar menengah.

Perubahan Wewenang Pengelolaan SMA / SMK ke Provinsi

Munculnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya menjadi tamparan yang serius bagi pemerintah daerah Kota Malang. Salah satunya adalah terkait dengan perubahan mengenai kewenangan Pemerintah Propinsi yang akan mengelola SMA/SMK, yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada awal April 2016 di beberapa media, Walikota Kota Malang H.M. Anton secara tegas telah menyatakan keberatan terhadap perubahan pengelolaan tersebut. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kota Malang telah melakukan pengelolaan SMA/SMK secara baik. Sehingga Pemerintah Propinsi tidak seharusnya mengelola SMA/SMK di Kota Malang. Benarkah demikian?

Pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK) Pemerintahan Kota Malang ternyata belum mampu mengelola pendidikan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal, yaitu:

Pertama, Kota Malang belum mampu dan berani membuat kebijakan program wajib belajar 12 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Perwali No 17 tahun 2014 tentang pungutan penyelenggaraan pendidikan (PUPENDIK) dan pungutan dana investasi pendidikan (PUNDIP) pada sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri. Pungutan tersebut diantaranya, PUPENDIK untuk SMAN sebesar Rp 200.000/bulan dan SMKN sebesar Rp 175.000/bulan sedangkan PUNDIP untuk SMAN Rp 3.000.000 dan SMKN Rp 2.000.000 dan bagi yang tidak mampu dapat mengajukan keringanan.

Meskipun sudah ada peraturan seperti itu, (MCW) seringkali mendapatkan pengaduan mengenai sekolah yang melakukan pungutan lebih dari yang telah ditentukan. Jika kita bandingkan dengan Kota Blitar dan Kota Surabaya yang telah menjalankan program wajib belajar 12 tahun, masihkah Kota Malang pantas disebut sebagai kota pendidikan.

Kedua, terdapat diskriminasi terhadap alokasi anggaran untuk beberapa SMA dan SMK. Pada kasus ini, MCW menemukan 2 (dua) sekolah yang selalu diberikan anggaran lebih dari tahun ketahun yaitu SMA Negeri 10 mendapatkan anggaran Rp 1.6 Miliar/tahun untuk beasiswa prestasi atau beasiswa leadership academy dan SMK Taruna 13 sebesar Rp 850 juta/tahun untuk beasiswa bagi siswa prasejahtera.

Seharusnya Pemerintah Kota Malang juga memberikan atau mengalokasikan anggaran yang sama pada SMA/SMK yang lain. Karena pada prinsipnya pendidikan harus berlandaskan keadilan dan tidak diskriminatif.

 

Memberikan Bukti

Jelas bahwa keberadaan Pemerintah Kota Malang adalah untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Malang. Dalam sektor pendidikan Pemerintah Kota Malang seharusnya melakukan evaluasi secara total, baik itu dalam hal kebijakan pendidikan dan juga mengenai sumberdaya manusia sebagai pemberi layanan ditingkat Dinas Pendidikan dan pada satuan pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.

Selain itu Pemerintah Kota Malang harus lebih aktif untuk mengajak dan memberikan fasilitas kepada anak-anak yang tidak mampu bersekolah karena alasan biaya. Tidak ada lagi anak-anak kecil yang berada di lampu merah disaat anak seusianya sedang belajar di sekolah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebagai perwakilan rakyat juga harus mengambil peran untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Melakukan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran terhadap pendidikan secara lebih maksimal dengan mendengarkan keluhan, masukan, saran dari masyarakat. Harus ada sinergitas dalam artian Check and Balances diantara kedua. Semoga Identitas sebagai Kota Pendidikan bukan hanya sebatas nama tanpa bukti.

[1] Aktif sebagai Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.