Beranda Suara Rakyat MEMBONGKAR KORUPSI TAMBANG

MEMBONGKAR KORUPSI TAMBANG

232
0
BERBAGI

48954690-august-22nd-is-earth-overshoot-day-humanity-has-exhausted-natures-budget-for-the-year_0

Praktik korupsi pada sektor pengelolaan sumber daya alam bukanlah hal baru di Indonesia. Terakhir, di awal September tahun ini pengadilan tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada seorang pengusaha tambang di Kabupaten Tanah Laut, Sulawesi Selatan. Andrew Hidayat terbukti melakukan tindak pidana suap untuk memperlancar proses perizinan usaha tambang yang Ia miliki. Selain menyeret seorang pengusaha, KPK juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI yang diduga menjadi penerima suap dalam kasus ini.

Keterlibatan pengusaha dan penyelenggara Negara merupakan hal yang dapat dipastikan terjadi dalam suatu tindak pidana korupsi. Terlebih bila praktik korupsi dilakukan demi memperlancar proses perizinan usaha yang memiliki potensi keuntungan besar. Kategori berpotensi menguntungkan ini nyatanya terpenuhi dalam praktik pertambangan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan tahunannya pada tahun 2014 PT. Freeport Indonesia berhasil menjual 1,17 Juta ons emas, 1 ons emas tersebut seharga $1,229. Bila dikonversi ke kurs rupiah, 1 ons emas tersebut bernilai lebih dari 14 juta rupiah. Sehingga, pada tahun 2014 PT Freeport berhasil memperoleh 16,3 Triliun hanya dari penjualan emas.

Kejahatan Tambang

Keuntungan yang luar biasa besar tersebut nyatanya tidak berbanding lurus dengan kerugian yang dihasilkan. Praktik tambang kerapkali diiringi dengan tindakan kriminal serta konflik sosial masyarakat. Persoalan pengelolaan limbah, kelestarian lingkungan, serta maraknya praktik suap dalam proses perizinan tambang mengindikasikan kerugian yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.

PT Freeport Indonesia membuang sedikitnya 320 ton limbah setiap harinya. Limbah tambang ini diduga telah merusak kawasan pegunungan, DAS, dan kawasan pesisir di Papua (Maimunah: 2011). Perusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam juga terbukti pada tragedi lumpur lapindo Sidoarjo. Tragedi ini bermula dari praktik pengeboran yang dilakukan di tengah permukiman warga dan telah menenggelamkan 10.000 lebih rumah penduduk, 30 Pabrik terpaksa tutup, ribuan properti serta hewan peliharaan warga juga ludes. Terlebih, lokasi penambangan ini terindikasi bertentangan dengan Perda tata ruang yang berlaku.

Tidak hanya kerugian materiil berupa kerusakan ekosistem akibat limbah serta kesalahan pengelolaan, akan tetapi nyatanya tambang juga berdampak pada rusaknya moralitas bangsa. Penangkapan Andrew Hidayat membuktikan bahwa keuntungan tambang berhasil mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara. Bahkan, keuntungan tambang sukses menstimulasi manusia untuk tidak menghargai nyawa manusia lainnya. Kematian Salim alias Kancil menjadi contoh konkrit bahwa di negeri ini nyawa tak semahal tambang.

Modus Korupsi

Praktik suap untuk memperlancar proses usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam beberapakali telah disidangkan. Salah satunya adalah kasus suap alih fungsi lahan hutan yang dilakukan oleh Gulat Medali Emas Manurung, seorang pengusaha perkebunan yang menyuap Gubernur riau, Annas Maamun. Annas terbukti menerima uang sebesar 3 miliar rupiah untuk memuluskan alih fungsi lahan kelapa sawit milik Gulat. Modus serupa juga digunakan oleh Andrew Hidayat dalam kasus suap tambang di Kabupaten Tanah Laut.

Tentu saja, sangat sulit untuk menjerat praktik suap dalam penerbitan izin tambang. Terlebih bila hanya mengandalkan aparat penegak hukum pada tingkat kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan wewenang serta kapasitas. Meski demikian, aparat penegak hukum sejatinya dapat mengindikasikan terjadinya praktik korupsi tambang berdasar pada beberapa hal sederhana yang dapat ditemukan secara kasat mata.

Pertama, melalui verifikasi lokasi pertambangan terhadap peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Tentu merupakan hal yang sangat patut untuk dicurigai ketika terdapat praktik pertambangan di suatu area yang tidak diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan. Terlebih ketika praktik tersebut dilakukan di wilayah padat penduduk, konservasi, pesisir pantai, hingga hutan lindung yang kecil kemungkinan diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan.

Kedua, menelusuri proses alih fungsi lahan yang utamanya terjadi secara tiba-tiba. Seperti alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi yang memberi keleluasaan lebih untuk usaha pertambangan. Terlebih, bila praktik alih fungsi ini terjadi dalam jangka waktu yang singkat dan tidak wajar. Alih fungsi lahan semacam ini tentu sarat dengan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Ketiga, praktik korupsi usaha pertambangan dapat terindikasi dengan adanya konflik antara pengusaha tambang dengan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Karena salah satu prasyarat terbitnya izin usaha pertambangan adalah penerimaan masyarakat sekitar dan terdampak. Bila dikemudian hari telah terjadi konflik, maka diduga kuat proses perizinan dilakukan tidak sesuai prosedur.

Ketiga indikasi tersebut sejatinya merupakan bentuk kesalahan administrasi semata. Akan tetapi, bila kesalahan tersebut diikuti dengan adanya kerugian Negara atau terindikasi dipicu oleh penerimaan suap, maka delik korupsi harus dikenakan. Kepada penerbit kebijakan sangat mungkin dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang, dan bagi pengusaha tambang dikenakan pasal perbuatan melawan hukum.

Akhirnya, perbaikan atas pengelolaan tambang tidak dapat terjadi bila Negara masih abai atas sektor potensial ini. Karena hanya Negara yang memiliki kemampuan memadai untuk mencegah, mengawasi, serta menindak segala bentuk kejahatan tambang. Lagipula, bukankah rakyat Indonesia telah mengamanahkan daulatnya kepada Negara untuk menguasai segala sumber daya alam demi kemaslahatan bersama.

Oleh Akmal Adi Cahya (Badan Pekerja MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.