Beranda Suara Rakyat Opini Membongkar Skandal Mafia Korupsi APBD Kota Malang

Membongkar Skandal Mafia Korupsi APBD Kota Malang

229
0
BERBAGI
images
politik.kompasiana.com

13/11/14. Bulan September, November dan Desember adalah saat-saat menentukan bagi pemerintah daerah kota Malang untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya, yaitu tahun anggaran 2015, segala proses dan tahapan penyusunan APBD telah dilakukan secara bertahap meskipun telah menjadi suatu kebiasaan umum dimana publik tidak ada yang mengetahui bahwasanya diri mereka bisa terlibat dan memastikan bahwa uang rakyat/publik disusun sesuai kehendak rakyat.

Proses dan tahapan penyusunan APBD sudah tentu melalui berbagai macam tahapan; dimulai dari musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten /kota dan hasil akhirnya akan di distribusikan ke forum SKPD dan badan perencanaan pembangunan daerah. Hasil dari semua tahapan tersebut yang kemudian dijadikan bahan untuk menyusun kebiakan umum anggaran prioritas dan platfon anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah. Semua proses pengangaran di atas sudah tentu sangat sulit sekali public bisa terlibat, karna (1) masyarakat kurang tahu betul tentang waktu dan agenda penganggaran tersebut, (2) pemerintah daerah masih belum siap untuk terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran. Masalah ini tentu menjadi problematika pengganggaran di daerah yang mengakibatkan skandal korupsi APBD

Titik Rawan, awal mula korupsi

Pemerintah kota Malang telah menetapkan prioritas dan platfon anggaran sementara sebagai sebuah penentuan batas maksimal anggaran yang akan diberikan kepada SKPD, keberadaan PPAS merupakan kunci utama bagaimana SKPD nantinya mendapat jatah anggaran yang kemudian akan dibahas bersama badan anggaran legislative. Sesuai peraturan perundang-undangan, PPAS dibuat oleh badan anggaran eksekutif yang diketuai oleh kepala daerah dan sekretaris daerah, sedangkan badan anggran legislative adalah tim yang ditunjuk oleh pimpinan DPRD yang bertugas untuk mengkaji hasil tim anggaran eksekutif dan pada akhirnya akan membahas hasil PPAS tersebut dengan SKPD yang ada di eksekutif

Prioritas dan platfon anggaran sementara merupakan jenjang penganggaran yang sangat tertutup dan sangat sulit masyarakat untuk memantau proses pembahasan yang dilakukan oleh legislative bersama eksekutif, ketertutupan dan kurangnya keterbukaan pemerintah daerah pada tahap diskusi hasil PPAS dengan dewan merupakan titik kritis yang sangat berbahaya, karna pembahasan oleh kedua lembaga tersebut memunculkan tarik menarik kepentingan antar kelompok ataupun partai tertentu untuk meloloskan atau tidak meloloskan suatu program yang ada di SKPD, sehingga tidak jarang momentum diskusi PPAS yang akan menentukan RKA SKPD menjadi lahan subur untuk mengambil keuntungan

Usaha untuk mengambil kepentingan sudah tentu melibatkan pejabat penting yang mempunyai pengaruh untuk mengatur sirkulasi pembahasan, suatu contoh misalnya suatu SKPD mempunyai pagu anggaran 4 milyar, untuk meloloskan pagu anggaran tersebut beberapa pihak meminta kompensasi untuk meloloskan pagu anggaran yang telah ada di PPAS, sehingga demi meloloskan pagu yang tersedia, kepala SKPD memberikan kompensasi yang berupa barang maupun jasa demi meloloskan pagu anggaran tersebut, atau proses permintaan kompensasi tersebut diminta oleh atasan dengan alasan melobi pihak banggar.

Berdasarkan hasil pengaduan dan investigasi tim MCW, pembahasan PPAS untuk APBD kota Malang 2015 terindikasi beberapa skandal permintaan fresh money oleh pihak yang mempunyai wewenang dalam penentuan anggaran, skandal permintaan upeti ataupun fresh money dilakukan secara kolektif dengan menggerakan struktur jabatan, berikut adalah beberapa modus dan tahapan yang dipakai:

  1. Kepala SKPD, bagian dan badan dipanggil oleh pejabat eselon di atasnya dengan menyampaikan bahwa pembahasan PPAS membutuhkan kompensasi agar program-program SKPD, bagian maupun badan cepat diterima dan disahkan
  2. Setelah dipanggil oleh Eselon diatasnya, Kepala dinas,bagian dan badan diarahkan lagi untuk menghadap salahsatu tim anggaran untuk mendapat arahan lebih lanjut, bahwa proses pembahasan membutuhkan kompesasi demi pemulusan proses pembahasan
  3. Kompensasi diminta berupa uang yang wajib disetor secara bertahap, tahap pertama, uang tersebut harus disetor setelah mereka dipanggil oleh atasan
  4. Uang hasil setoran oleh kepala SKPD, Bagian dan Badan dikumpulkan oleh 2 orang (1, pejabat yang eselonnya)

Permintaan fee, pungli dan pemerasan bagian dari korupsi

Permintaan kompensasi untuk meloloskan suatu program oleh pejabat Negara sudah tentu merupakan tindakan melawan hukum, karna permintaan kompensasi tersebut patut diduga akan berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat Negara.

Perbuatan-perbuatan di atas sudah tentu masuk dan berhubungan dengan delik-delik tinda pidana korupsi. Adapun delik-delik tersebut adalah:

Pasal 421 KUHP

“seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu”.

Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001

(Pasal 423 KUHP)

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Kesimpulan:

  1. Pimpinan pemerintah daerah harus terbuka terkait masalah ini, jika perlu menggandeng KPK agar dugaan mafia anggaran bisa diperjelas
  2. Pimpinan DPRD harus terbuka dan jika perlu meminta KPK untuk menelaah masalah dugaan mafia anggaran
  3. MCW membuka pengaduan kepada pihak-pihak yang mempunyai informasi atau yang dirugikan dengan adanya permintaan dana kompensasi untuk meloloskan anggaran.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.