Beranda Suara Rakyat Opini Memimpin Masyarakat Demokratis Dengan Kesadaran Magis; Menilik Kepemimpinan Malang Raya Dalam Menangani...

Memimpin Masyarakat Demokratis Dengan Kesadaran Magis; Menilik Kepemimpinan Malang Raya Dalam Menangani Corona

22
0
BERBAGI
sumber gambar : kumparan.com

Menurut Paulo freire, dalam merespon realita, masyarakat memiliki 3 jenis kesadaran. Pada tingkat paling bawah, kesadaran magis, pada tahap ini seseorang beranggapan bahwa realita yang mengelilinginya bersifat given, sudah terbentuk begitu adanya dan manusia tidak memiliki peran untuk membelokkan keadaan kecuali diatur oleh kekuatan immateril di luar dunia nyata. Hal-hal seperti takdir, mitos dan pengandaian akan kekuatan superior yang tidak terbukti secara empiris maupun ilmiah digunakan sebagai pendekatan dalam menjelaskan realita. 

Setingkat di atasnya disebut kesadaran naif, seseorang yang memiliki kesadaran naïf memiliki kemampuan untuk memahami realitas namun cenderung menyepelekan dan tidak mengujinya secara ilmiah. Sikap ini menjadikan orang dengan kesadaran naïf mudah dimanipulasi oleh elit politik atau ekonomi melalui promosi nilai-nilai yang sudah mapan pada suatu kondisi politik.

Pada tingkat paling tinggi adalah kesadaran kritis dimana seseorang dapat mencerna realita, memberikan interpretasi atasnya dan memberikan respon sesuai dengan akal sehat. Manusia dengan kesadaran ini mampu berpikir dan bertindak sebagai subyek serta mampu memahami dan menimbang realitas.

Kesadaran kritis sebagai fitur masyarakat demokratis

Kesadaran kritis secara praktis dapat ditemukan pada aktifitas penafsiran terhadap permasalahan di kehidupan, pergeseran pendekatan dari magis ke kausalitas dalam melihat kehidupan, menghidupkan dialektika untuk menemukan nilai-nilai baru yang lebih baik, terbuka dengan pendapat baru dan lain-lain. Kesadaran kritis memandang realita adalah sesuatu yang oleh manusia dapat dintervensi. Dengan bertindak memunculkan sebab, maka akan ada akibat yang muncul setelahnya. logika sebab akibat digunakan sebagai panduan dalam membaca realita sehingga tidak memungkinkan suatu fenomena dianggap muncul dari ketiadaan. 

Pada kesadaran tahap ini, derajat demokratis masyarakat akan meningkat, mengingat secara individu setiap orang dapat menggunakan nalarnya, mendialektikakan argumen, dan mendorong terbentuknya tindakan kolektif. Ketika kebebasan individu diisi dengan kesadaran akan realita yang melingkupinya maka demokrasi akan benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak orang banyak dan mereduksi sentralisasi pengaruh pada sekelompok orang saja.

Dengan kontsruk di atas, sebagai negara demokratis, tumbuhnya kesadaran kritis akan mendorong juga perbaikan kualitas hidup masyarakat. Termasuk para pemimpin-pemimpin formal yang menjalankan urusan publik pada setiap tingkatannya. Nah, pada konteks inilah kita sama-sama dapat membaca pada tingkat mana kesadaran masyarakat, banyak kasus-kasus yang jika kita baca dengan kerangka kesadaran Paulo freire hal itu menunjukkan pada tahap mana kesadaran kita; kesadaran magis dan naïf. Tak terkecuali dengan yang terjadi pada Malang Raya dalam menghadapi fenomena teranyar wabah Corona.

Beberapa kejadian menjadikan kita semakin bertanya-tanya, apakah respon terhadap adanya Corona berdasar pada data-data dan fakta? Atau hanya karena reaksi panik yang menyasar tidak pada persoalan dan berangkat dari penjelasan sekenanya. espon-respon pejabat kita seringkali tidak tepat guna karena mencampuradukkan pendekatan. Sebagai fenomena yang secara nyata terjadi, pandemi dan segala dampaknya di masyarakat didekati dengan cara  pandang magis, yang tidak terukur dan variatif tolak ukur kebenarannya.

Bayangkan, contohnya dalam pemberlakukan PSBB Malang Raya kemarin, Bupati Malang lebih memilih mendoakan orang-orang yang melanggar peraturan daripada menyiapkan sanksi. Lalu bagaimana penerapan kebijakan itu dapat diukur?, ketidakpekaan akan posisi sebagai pejabat publik juga beresiko disalahartikan oleh khalayak luas, di lain kesempatan, Bupati Malang mengklaim dirinya kebal dari racun dan virus. Mendekati suatu permasalahan dengan cara-cara supranatural tentu memiliki tempatnya tersendiri, tapi tidak bagi pejabat publik.

Selain itu, pemikiran analitik dan sistematis sebagai wujud kesadaran kritis tidak banyak kita temui pada praktik pembuatan kebijakan. Bagaimana menemukan keterkaitan antar data, antar fenomena. Dasar kebijakan yang tidak jelas, tujuan kebijakan yang rancu dan sulit diverifikasi bersama, dan emohnya pemerintah untuk terbuka dalam setiap proses. Ambil contoh Bansos yang seharusnya menjadi upaya meminimalisisr dampak sosial ekonomi harusnya didasarkan pada data-data di lapangan, namun hitungan Pemkot Malang disimplifikasi menjadi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 50.098 KPM. Dengan jumlah bantuan sebesar 3oorb per keluarga tentunya kebijakan ini tidak peka dengan variasi kondisi keluarga, baik jumlah anggota keluarga yang ditanggung, seberapa tekanan ekonomi yang diterima karena perlambatan ekonomi yang terjadi. Ramainya pemberitaan bansos salah sasaran membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah memandang penting penggunaan data.

Bandingkan dengan data BPS, dengan catatan kondisi tidak pandemi, jumlah penduduk miskin Kota Malang saja sudah mencapai 35.390 orang, angka ini muncul dari jumlah penduduk dengan pengeluaran 543.966 per bulan. Selagi data pembanding lokal tidak kunjung ada, data-data dengan cakupan lebih luas setidaknya dapat digunakan sebagai acuan. Kelas menegah dengan pengeluaran 354 rb – 6 juta berpeluang kembali ke jurang kemiskinan, menurut  bank dunia kelas ini sangat rentan turun kelas karena berbagai gejolak seperti bencana alam dan kesehatan seperti saat ini. Kemungkinan penurunan kelas ini dikuatkan dengan temuan survey nasional INDIKATOR yang menyebut 86,1% masyarakat Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang tajam. Sudahkah kebijakan yang dihasilkan memperhitungkan angka-angka ini? Angka-angka ini harus digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan bansos sehingga nantinya kebijakan ini tidak hanya sebagai gimmick tanpa arah yang jelas.

Ada lagi kebijakan yang menunjukkan ketidakketatan dalam berlogika, PSBB yang semula ditujukan untuk menurunkan jumlah kasus nyatanya diakhiri ketika kasus masih saja naik. Entah penetapam atau pencabutannya yang bermasalah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kota Malang dijalankan tidak dengan logika yang sehat.

Semua hal di atas menunjukkan bahwa pada tingkat elite pengambil kebijakan, kedisiplinan berlogika menggunakan data-data dan fakta belum menjadi kebiasaan. Kekacauan dalam melihat pandemi sebagai peristiwa nyata yang mengakibatkan pandangan-pandangan magis menjadi pilihan pendekatan alih-alih sekeras mungkin mengupayakan penanganan melalui kebijakan-kebijakan yang konkrit. Selama tidak ada perubahan maka problem-problem akan terus beranak pinak, terus membesar dan berubah menjadi problem multi dimensional. Kecuali ada yang membalikkan arah.

Hanif Abdul (Divisi Advokasi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.