Beranda Suara Rakyat Menafsir Posisi Ulang Rakyat Dalam Pilkada

Menafsir Posisi Ulang Rakyat Dalam Pilkada

68
0
BERBAGI

“Tidaklah seorang pemimpin yang Allah serahi untuk memimpin rakyatnya, ketika meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan Surga untuknya.” (Sahih Muslim, hadis no. 3409 dan 3410).

Apa yang disabdakan Nabi Muhammad S.A.W di atas merupakan ultimatum yang tegas bagi seorang pemimpin untuk bertanggungjawab pada rakyat yang dipimpinnya. Bukan pemimpin yang menjadikan rakyat sebagai mayoritas yang ditipu dan dibohongi. Nukilan sabda Nabi di atas juga mengandaikan anjuran bagaimana seharusnya rakyat diposisikan pada maqom agung dalam sebuah kepemimpinan. Entitas yang tidak patut untuk dibohongi dan ditipu.

Sakralitas keberadaan rakyat juga sering diucap oleh seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai pintunya ilmu, Sayyidina Ali bin Abi Tholib. Imam Ali berkata, “hati-hatilah untuk tidak membiarkan dirimu, keluargamu, atau  teman-temanmu, menggunakan sekecil apa pun kesenangan atau keistimewaan dalam hal-hal yang merupakan milik rakyat dan yang harus dibagi rata di antara seluruh rakyat.” Betapa hak milik rakyat ditempatkan pada wilayah yang patut untuk dijaga serta didistribusikan secara merata bagi seluruh rakyat. Satu ajaran keadilan distributif yang sampai hari ini belum dipraktikkan dengan baik oleh Negara kita.

Negara kita baru saja melewati fase krusial dalam berdemokrasi. Sebuah fase yang acapkali menjadi ukuran seberapa demokratiskah sebuah Negara. Satu fase yang biasa dijadikan acuan untuk menakar posisi rakyat dalam Negara demokratis. Pun, fase yang kadung dipercaya sebagai pintu masuk untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada)  yang didapuk sebagai konsepsi ideal dan konstitusional untuk menghadirkan para pemimpin yang berpihak pada rakyat. Dimana pada gilirannya Pilkada menjadi rute yang mengantarkan kita menuju puncak kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sebagai sebuah Negara. Namun, benarkah demikian. Betulkah, Pilkada serentak yang baru saja kita lalui akan mampu menjawab harapan besar itu. Singkatnya, benarkah pilkada mampu memilih pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab seperti tergambar dalam sabda Nabi dan perkataan Imam Ali. Atau, malah sebaliknya.

Pilkada Hanya Melahirkan Pejabat Bukan Pemimpin

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Mei 2014 merilis data yang sangat mencengangkan. Bahwa, 325 dari 524 kepala daerah telah tersangkut korupsi. Jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa proses elektoral kita telah gagal melahirkan pemimpin. Yang ada malah para pejabat bermental korup dan menghisap.

Pilkada serentak yang baru saja kita lalui pada 9 Desember kemarin, meski belum dilantik, telah berhasil menempatkan 264 pasangan untuk memimpin di daerahnya. Anggaran Negara senilai 5,5 Triliun telah digelontorkan demi proyek demokrasi yang dicita-citakan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan ini. Bisa dibayangkan, jika nantinya mereka yang terpilih berprilaku tidak jauh berbeda dengan apa yang diriliskan oleh Kemendagri, maka pilkada tidak lain hanya melahirkan bencana politik. Bencana yang meminggirkan partisipasi rakyat dalam pembangunan daerah dan menguras habis kekayaan daerah.

Juga bisa dibayangkan, jika Pilkada serentak yang baru saja usai hanya melahirkan pejabat publik dan bukan pemimpin rakyat. Pejabat publik hanya berdimensi normatif, administratif dan formalistik. Ia hanya tukang stempel yang kewenangan dan kerjanya sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Sedang pemimpin publik memiliki dimensi etis, moral, dan keadaban. Ia merupakan pengejawantahan dari langgam-langgam harapan dan optimisme rakyat. Dimana setiap yang ia lakukan, pilih, serta tentukan adalah pertanggunggugatan dan pertanggungjawaban akan kesakralan mandat.

Petaka politik besar-besaran akan terjadi, ketika 264 pasangan itu hanyalah pejabat publik  nir etika, moralitas, visi, serta integritas. Mereka hanya akan berfikir dapat apa dengan cara yang aman agar selalu menang. Mereka tidak akan peduli sampai mana keadilan dan kesejahteraan itu mengalir. Apalagi sampai memeras otak untuk merumuskan kemakmuran bagi rakyatnya. Masa depan demokrasi pun menjadi semakin tak bersama depan.

Golput dan Akumulasi Kekecewaan Rakyat

Mungkin kita terlalu jauh membayangkan yang tidak-tidak. Terlampau optimis jikalau Pilkada akan mampu menggaransi masa depan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa ini. Tidak usah muluk-muluk bermimpi tentang Pilkada yang menelorkan satu kondisi ideal tentang posisi rakyat. Toh, Pilkada serentak hari ini tetap saja menempatkan rakyat pada wilayah yang sangat mekanistik, teknis dan prosedural.

Komisi Pemilihan Umum membuat alat peraga, para calon berkampanye, lalu rakyat ditunggu suaranya. Sebelum pencoblosan lembaga-lembaga survei menampilkan potensi suara rakyat bagi para calon, lalu jumlah suara rakyat setelah pencoblosan. Nyaris, keberadaan rakyat tidak pernah ditafsir lebih dalam lagi melampaui ukuran-ukuran statistik angka jumlah suara. Kedangkalan demokrasi macam ini dipraktikkan turun-temurun sampai hari ini. Entah berapa ribu kali pemilihan yang sudah dilalui oleh bangsa ini masih juga tidak membuat semakin dewasa.

Terakhir, Pilkada serentak 9 Desember kemarin yang menggambarkan rendahnya partisipasi rakyat hanya kemudian dimaknai secara teknis dan prosedural. Benar, bahwa untuk mengetahui kepastian partisipasi pemilih dalam Pilkada masih harus menunggu pengumuman resmi dari KPU. Namun, apa yang dimunculkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait angka golput cukup mencengangkan. Berdasarkan daerah yang dijadikan sampel, rata-rata angka golput mencapai hampir 50%. Banyaknya rakyat yang tidak menggunakan hak suaranya lalu hanya dinilai akibat sosialisasi dan kampanye yang kurang bisa menyentuh langsung rakyat. Tingginya angka golput disederhanakan hanya akibat dari kurang maksimalnya persiapan-persiapan yang bersifat teknis.

Padahal, besarnya angka golput pada pilkada serentak kali ini bisa kita baca lebih dalam lagi. Pertama, banyak rakyat yang mulai cerdas untuk melakukan perlawanan secara tidak langsung terhadap rezim pemilu yang makin tidak menyejahterakan. Demokrasi prosedural-elektoral berbiaya tinggi hanya melahirkan pejabat publik tanpa nurani kepemimpinan. Kedua, tingginya angka golput juga berarti makin besarnya akumulasi kekecewaan para rakyat terhadap pejabatnya selama ini. Sehingga, mereka merasa enggan untuk memberikan suara kepada para calon pejabat yang lalim. Ketiga, tingginya angka golput juga mengandaikan adanya demokrasi tanpa legitimasi rakyat. Yang dengan sendirinya juga berarti lahirnya para pejabat yang tidak memiliki tali mandat yang kuat dengan mayoritas rakyatnya.

Oleh karena itu, kedepan, pemerintah harus mampu membuktikan, bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang mereka ambil adalah cerminan dari kehendak mayoritas rakyat. Bukan kehendak para oligark. Jika ini tidak segera dibuktikan, maka pendalaman demokrasi jangan lagi diharapkan. Bisa jadi yang muncul nantinya adalah kemarahan rakyat akibat akumulasi kegelisahan dan kekecewaan hari demi hari. Lalu, Pilkada tak ubahnya hanya seremonial dan ritus demokrasi yang kehilangan makna. Bukankah dengan demikian, lalu terjadi bencana demokrasi dalam berbangsa dan bernegara?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.