Beranda Suara Rakyat Rilis Pers MENAGIH KOMITMEN BKD DAN PEMDES DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PBB DESA SUMBEREJO

MENAGIH KOMITMEN BKD DAN PEMDES DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PBB DESA SUMBEREJO

83
0
BERBAGI
http://www.tribunnews.com/travel/2018/10/11/5-penginapan-murah-di-kota-batu-tarifnya-nggak-sampai-rp-100-ribu

Batu, 06 Februari 2019, kurang lebih 6 bulan sudah kasus dugaan penyelewengan dana Setoran PBB warga Desa Sumberejo berlalu tanpa ada upaya kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah. baik oleh Pemerintah Desa, maupun dari pihak BKD Kota Batu.  dugaan itu berawal dari surat pemberitahuan tunggakan pajak PBB yang dikeluarkan oleh BKD kepada warga Desa Sumberejo, bahwa hampir sebagian dari warga Sumberejo memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan selama beberapa tahun belakangan (2001-2018). sementara dari keterangan dan sejumlah bukti yang dimiliki oleh warga desa menunjukan fakta bahwa warga secara aktif membayar kewajiban pajaknya.  singkatnya, warga merasa ada kejanggalan atas surat pemberitahuan tunggakan pajak PBB yang dikeluarkan oleh BKD sehingga pada tanggal 31 agustus 2018 lalu beberapa dari warga menyampaikan aduan kepada MCW. Sebagai bentuk akuntabilitasnya, MCW menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan beberapa agenda advokasi dan monitoring bersama warga Sumberejo diantaranya adalah:

No. Tanggal Uraian Komitmen Pemerintah
1 17 September 2018 MCW melakukan audiensi dengan pemerintah Desa Sumberjo bertemu dengan Kepala Desa beserta perangkat penarik pajak PBB.

 

Kepala Desa Sumberjo berkomitmen untuk menyelesaikan masalah PBB. Langkah yang ditempuh dengan menyurati RT/RW untuk mensosialisasikan masalah ini melalui forum tahlil tapi tidak berjalan secara efektif.
2 08 November 2018 MCW bertemu dengan BKD berbicara permasalahan pajak secara keseluruhan. BKD segera mengerahkan bawahannya untuk segera turun ke Desa Sumberjo.
3 05 Desember 2018 MCW bersama masyarakat Sumberjo melakukan audiensi dengan BKD Kota Batu. BKD segera melakukan klarifikasi ke pemerintahan Desa.
4 29 januari 2019 MCW bertemu BKD untuk meminta keterangan tindaklanjut kasus PBB. BKD segera membuka pos pengaduan masalah PBB di Desa Sumberjo.

Tabel 1.1 Audiensi MCW bersama BKD Kota Batu

Pertemuan pada tanggal 30 januari 2019

MCW dan Warga melakukan monitoring Pos Pengaduan yang dilakukan oleh BKD di kantor Desa sumberejo. agenda tersebut merukan tindak lanjut dari hasil pertemuan bersama antara MCW,warga, dan BKD pada 29 januari 2019 (satu hari sebelumnya). akan tetapi, dari proses itu MCW bersama warga menemukan beberapa kejanggalan yang mengindikasikan ketidak-transparan BKD dalam mengadakan agenda Pos aduan dan ferifikasi data sebagaimana komitmen mereka sebelumnya

  1. bahwa upaya Pos Pengaduan tersebut rerindikasi dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan warga. hal itu terbukti dari surat edaran yang dikeluarkan oleh BKD kepada Desa tertanggal 26 januari, namu warga dan MCW baru mengetahinya pada tanggal 29 januari 2019 malam pukul 11.30 WIB. padahal harusnya surat tersebut beredar ke warga sekurang-kurangnya satu minggu sebelum hari H sehingga iformasi terkait pos pengaduan tentang masalah pajak PBB di desa sumberejo bisa diketahui oleh warga Desa sehingga warga dapat secra aktif terlibat menyampaikan aduannya. akibatnya, dari pos pengaduan yang dibuka tidak banyak memperoleh informasi dan aduan dari warga.
  2. bahwa BKD dan Pemerintah Desa hanya melakukan ferifikasi data piutang PBB yang dikrooscekkan dengan STTS sebagai bukti setoran warga. padahal sebelumnya, Pemerintah Desa beralasan bahwa tidak memilki data terkait STTS PBB sebagaimana yang dimintakan oleh MCW bersama warga Sumberejo dalam pertemuan pertama dengan pemerintah Desa Sumberejo pada tangga 17 november 2018 lalu. sehingga hal tersebut menjadi indikasi bahwa pemerintah Desa sebelumnya tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kasus tersebut dan terindikasi pembiaran.
  3. bahwa hasil yang diperoleh dari pertemuan bersama di balai Desa sumberejo pada tanggal 30 januari 2019 kemarin disepakati bahwa, BKD dan Pemerintah Desa berkomitmen adakn melakukan agenda pos aduan lagi sebanyak tiga kali yang melibatkan partisipasi warga Desa Sumberejo namun BKD belum bisa memastikan tanggal pelaksanaanya. selain itu, pihak BKD telah berjanji akan menyelesaikan kasus ini paling lambat pada kahir Februari mendatang, menyampaikan informasi tentang setiap agenda pos pengaduan kepada warga selambat-lambatnya 4 hari sebelum pelaksanaanya, pada pertemuan ke Dua dilakukan upaya klarifikasi atas sejumlah warga Desa yang terbukti telah membayar namun tidak memiliki bukti dengan melibatkan sejumlah petugas pemungut pajak PBB, baik yang sudah tidak menjabat maupun yang sementara menjabat yang dituangkan dalam berita acara.
  4. bahwa MCW bersama Warga Juga menyampaikan modus umum yang sering digunakan dalam setiap dugaan praktik penyelewengan adalah misalnya, pemerintahan desa tidak memberikan STTS (form bukti setoran warga) kepada masyarakat, akan tetapi yang terjadi justeru petugas pemungut Desa Hanya menggunakan surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) PBB yang seharunya adalah surat pemberitahuan pajak, bukan Bukti Setoran PBB. MCW juga memaparkan bahwa jumlah piutang PBB di Desa Sumberejo dari tahun 2001-2018 mencapai total Rp 929 juta. berikut rinciannya.
Piutang Tahun Kewenangan pemerintah Nominal
2001 – 2012 Pusat 398,889,789.00
2013 – 2018 Daerah 530,145,943.00
Total 929,035,072.00

Data Berdasarkan Badan Keuangan Daerah 2018

Permasalahan ini tentu menjadi PR Kota Batu bersama. Mengingat berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) Jawa Timur 2017, Kota Batu Memiliki total piutang PBB Kota Batu sebesar Rp 31,3 Milliar. jika Demikian maka, dari total piutang PBB Kota Batu yang ada, baru dapat diidentifikasi besar piutang dari 2001-2018 adalah piutang PBB Desa Sumberejo. artinya, masih ada sekita 30,.. Miliyar yang belum dapat di identifikasi oleh public terutama masyakat desa selaku wajib Pajak. oleh karenaya, Kasus piutang PBB yang terjadi di Desa sumberejo harus diletakkan sebagai masalah penting yang harus diselesaikan oleh BKD.

Pertemuan 06 Februari 2019

Dalam pertemuan ini, beberapa masyarakat melaporkan masalah ini ke pemerintahan Desa. Namun, lagi-lagi ditemukan adanya mis informasi yang disampaikan oleh BKD dan pihak desa Kepada Warga terkait tujuan dari kehiatan hari ini. Bahwa dalam kesepakatan awal pertemuan hari ini merupkan rangkaian dari agenda besar pos aduan tentang permaslah tunggakan pajak PBB. Akan tetapi informasi yang disebarkan oleh pihak desa justeru berkaitan dengan pemecahan PBB, dan perbaikan atas catatan luas lahan yang dimiliki oleh warga

berangkat dari beberapa catatan di atas maka, MCW bersama warga sumberejo Merekomendasikan beberapa poin sebagai berikut;

  1. MCW bersama warga mendesak kepada BKD dan Pihak Desa untuk segera menyelesaikan kasus piutang PBB desa Sumberejo selambat-lambatnya hingga akhir bulang februari tahun 2019.
  2. bahwa MCW bersama Warga Desa Sumberejo akan berkomitmen untuk terus mengawal dan memonitoring setiap upaya yang dilakukan oleh BKD dan Pihak Desa Sumberejo hingga masalah tersebut benar-benar dapat diselesaikan transparan adan kuntabel.
  3. MCW bersama Warga mendesak kepada BKD untuk melakukan penagihan Kepada Pihak Desa atas sejumlah piutang yang diduga merupakan akibat atas kelalaian atau penyelewengan yang dilakukan oleh pihak Desa tanpa membebani kepada masyarakat.
  4. MCW bersama warga Sumberejo juga mendorong Pemerintah Kota Batu terutama BKD untuk segera melakukan berabagai upaya terhadap penyelesaian masalah piutang PBB yang mengendap sebagai piutang Pemkot Batu. hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong perubahan tata kelola Pajak PBB secara baik, transparan dan akuntabel. meminimalisir praktif kecurangan dan penyelewengan dalam penyelenggaraan pajak PBB serta menagih sejumlah piutang tersebut sebagai PAD kota Batu.

 

Bayu Prasatya: Badang Pekerja MCW (0895320233077)

Gagas: Warga Desa Sumberejo (08989953058)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.