BERBAGI
PAD Batu Overload-suarapendidikan1.blogspot.com

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan pokok yang diperoleh setiap daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara konsepsi, pendapatan asli daerah secara jelas diatur melalui pasal 22 peraturan pemerintah nomor 58 rahun 2005  tentang pengelolaan keuangan daerah. bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pajak derah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Dan lain-lain PAD yang sah. Maka, variabel PAD menjadi komponen penting dalam mengukur kedewasaan penyelenggaraan otonomi daerah terutama pada konteks pengelolaan kekayaan daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Kota Batu adalah salah satu daerah yang dikenal dengan kekayaan sumberdaya yang melimpah. Selain karena pertanian dan alamnya, pariwisata juga didengungkan sebagai salah satu strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu. terbukti, dari data PBS Kota Batu dalam angka (2017), disebutkan bahwa, Pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2017 cukup sebesar yakni 6,56%. Angka tersebut setidaknya digerakkan oleh 2 sektor paling tinggi, yaitu sektor konstruksi (9%) dan penyediaan akomodasi dan makanan (8,75%). Pertumbuhan paling kecil ada pada sektor pertambangan dan penggalian (2,30%)

Meski demikian, angka pertumbuhan ekonomi Kota Batu justeru tidak selaras dengan semangat membangun kesejahteraan masyarakat Kota Batu seperti: Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang diperoleh dari sektor pajak dan retribusi daerah, sementara nilai piutang dibiarkan terus bertambah; agenda percepatan pembangunan cenderung merugikan masyarakat terutama pada sektor pertanian dan kebijakan subsitensi yang dengan cepat memutasi status pekerjaan masyarkat petani menjadi buruh dan lumpenproletar ( pekerja tak berketrampilan, gelandangan, pedagangan asongan dll).

Berdasarkan hasil kajian Malang Corruption Watch (MCW), terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan pajak dan Retribusi daerah Kota Batu sebegai berikut:

Pajak Derah.

  1. Tren tahunan pajak daerah 2013-2017

Sebagai kota pariwisata, sebagian besar wisatawan banyak mengunjungi beberapa tempatberikut,diantaranya

 

Gafik 1.1 Ranking Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2013-2017

Berdasarkan data diatas, maka dapat kita lihat bahwa 5 sektor penerimaan pajak daerah terbesar dalam 5 tahun terakhir adalah penerimaan pada BPHTB (Bea Pajak Hasil Tanah dan Bangunan), disusul Pajak Hotel, PBB, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan. Sementara untuk pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak reklame terbilang sangat minim. Meskipun demikian, menurut MCW jumlah PAD sebagaimana disebutkan di atas tidak wajar jika dibandingkan dengan sejulam potensi yang dimiliki, harusnya dengan Icon Kota Pariwisata dengan sejumlah unsurnya secara tidak langsung menyumbang PAD yang besar terutama pada sektor pajak dan Retribusi karena berkaitan langsung dengan kebijakan pariwisata yang diterapkan.

2. Piutang yang bermasalah

a. Ketidakjelasan Status Piutang Pajak

Dalam LHP LKPD Kota Batu tahun 2014, tercantum bahwa terdapat piutang pajak hiburan yang tidak diakui oleh WP sebesar Rp 24.555.376.610 (sudah diterbitkan SKPDKB). Berikut adalah daftar piutang yang tidak diakui

No. Wajib Pajak Nilai Piutang
1 TR BNS 3.786.756.542
2 TR JP I 14.529.110.974
3 TR JP II 5.832.045.867
4 TR Se 167.648.227
5 Panti Pijat DGD 239.815.000
TOTAL 24.555.376.610

Tabel 1.1 Daftar piutang tidak diakui

b. Piutang macet dan tidak dapat tertagih

LHP LKPD 2015 juga menjelaskan beberapa piutang yang menurut pemerintah merupakan piutang yang macet dan tidak dapat ditagih. Seperti pada tabel berikut:

Jenis pajak Tahun Nilai Piutang Kategori
Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir (JTP Group) 2004-2009

 

4.780.570.826 Macet
Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir 2010-2014 19.930.908.141 Tidak Dapat Ditagih
TOTAL 24.711.478.967

Table 1.2. Daftar Piutang Macet dan Tidak Dapat Ditagih per Desember 2015

Berdasarkan hasil konfirmasi BPK, pemerintah telah melakukan upaya penagihan piutang pajak yang macet dan tidak tertagih diatas kepada JTP 1, JTP II, Hotel PI, dan BNS, namun tidak mendapatkan respon sebagaimana mestinya. Kota Batu juga belum memiliki prosedur yang jelas untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penyelesaian piutang pajak. Sehingga piutang tersebut belum mempunyai pola penyelesaian yang jelas.

c. Perpindahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menuai masalah

  • Perbedaan saldo awal nilai piutang BAST dengan SISMIOP. Dalam lampiran BAST (Berita Acara Serah Terima) Data Piutang PBB–P2 dan Aset Sitaan dari KPP Pratama Kota Batu Nomor BA-4/WPJ.12/KP.04/2013 nilai Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2012 sebesar 14.764.577.225. sementara dalam Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) tercatat sebesar 18.813.864.677. Dalam hal ini, Dispenda tidak dapat menjelaskan rincian masing-masing NOP (Nomor Objek Pajak) yang sudah atau belum membayar, karena selama ini masyarakat membayar PBB secara global oleh pemerintah desa/kelurahan.
  • Perbedaan nilai piutang PBB pada neraca dengan SISMIOP per Desember 2014. Menurut pengakuan Kepala Dispenda, pihaknya belum dapat menelusuri selisih tersebut karena belum melakukan validasi dan verifikasi.
  • Tim pendataan PBB tidak maksimal. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Nomor 180/154/KEP/422.111/2015 pada tanggal 2 Juli 2015. Tim tersebut bertugas memverifikasi piutang PBB tahun 2008-2012. Berikut adalah hasil dari validasi dan verifikasi atas piutang PBB.
Tahun Data Piutang PBB SISMIOP (Rp) Hasil Verifikasi dan Validasi Berd. Data Desa (Rp) Selisih
2008 769.361.944 592.528.500 176.883.444
2009 1.309.391.969 792.131.524 517.260.445
2010 1.685.131.353 1.137.186.572 547.944.781
2011 2.087.264.754 1.465.953.911 621.310.843
2012 3.656.801.789 1.820.105.345 1.836.696.444
JUMLAH 9.507.951.809 5.807.905.852 3.700.045.957

Sumber: LHP BPK kota Batu Tahun 2008-2012

Dalam data tersebut masih terdapat selisish sebesar 3,7 Miliar. Selisih tersebut belum dapat dipastikan mengenai kejelasannya karena Kepala Bidang Penagihan masih dalam proses penagihan dan pengumpulan buktipembayaran PBB dari wajib pajak.

  • Pemungutan PBB tidak Optimal: pertama. Adanya perbedaan data pembayaran antara warga dengan KPP. Ada yang bisa menunjukkan bukti pembayaran, namun ada juga yang tidak dapat menunjukkannya. Pihak desa juga menyampaikan bahwa ada desa yang telah lunas pembayaran PBB ke KPP Pratama. Atas hal tersebut, ternyata KPP Pratama menjelaskan bahwa lunas ada tiga, yaitu lunas baku, lunas pokok, dan lunas target, akan tetapi untuk hal tersebut KPP Pratama tidak menjelaskan lebih lanjut ke Dispenda; Kedua. Dispenda tidak memiliki rincian atas beberapa SPPT yang tidak sesuai. Misalnya obyek pajak yang tercantum dalam SPPT tidak ada, SPPT untuk fasilitas umum Kota Batu, luas tanah dalam SPPT berbeda dengan yang sesungguhnya, dan SPPT yang double atas objek pajak yang sama. Ketiga. Banyaknya pemilik tanah yang berasal dari luar Kota Batu mempersulit perangkat desa untuk menyampaikan SPPT; Ada tanah yang penjualannya tidak dilaporkan kepada perangkat desa, sehingga pemilik tanah yang baru tidak diketahui perangkat desa.

d. Dugaan penyelewengan Oleh petugas pemungut PBB Desa Sumberejo.

Berdasarkan hasil monitoring MCW tentang pengelolaan pajak PBB di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu, setidaknya mengindikasikan beberapa hal yang mengarah pada dugaan penyelewengan.

  • Pertama, petugas penagihan pajak Desa Sumberejo diduga dengan sengaja tidak memberitahukan kepada warga Desa tentang Surat Setoran Pajak PBB (SSP PBB) sehingga yang terjadi justeru warga hanya diberi surat pemberitahuan Pajak terutang (SPPT)
  • Bahwa, dalam hal penyetoran pajak, Warga Desa Sumberejo telah melakukan kewajiban pajaknya dengan sungguh-sungguh membayar paka PBB melalui petuga pemungutan pajak dari Desa, akan tetapi hasil setoran tersebut diduga tidak ditindaklanjuti dengan menyetorkan kepada Dispenda sehingga mengakibatkan tidak tercatatnya sebagai telah membayar kewajiban pajaknya pada masa pajak tahunan.
  • Bahwa, sebagian warga Sumberejo telah melakukan konfirmasi kepada pemerintah Desa dengan menunjukan SPPT yang didalamnya menerangkan Wajib pajak telah membayar/menyetor keajiban pajaknya berdasarkan tahun pajaknya, akan tetapi sampai hari ini belum ada upaya serius dari pemerintah desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut
  • Atas perbuatan tersebut, beberapa dari warga yang telah membayar terpaksa harus membayar lagi sehingga terjadi pendobelan bayar pajak pada tahun pajak yang sama.

e. Menabung Piutang hingga 31.3 Milliyar.

jika mengacu pada nilai piutang yang mengendap, trennya selalau meningkat dalam beberapa tahun terkahir, Bahkan hingga akhir tahun 2017 piutang pajak PBB mencapai angka Rp 31.3 milliyar. Berikut adalah rincian piutang pajak PBB selama 5 tahun terakhir (2013-2017).

Tabel, Tren piutang PBB Kota Batu dari tahun 2013-2107

No Tahun Piutang
1 2013 Rp 2.180.186.079
2 2014 Rp 3.688.562.551
3 2015 Rp 21.172.138.776
4 2016 Rp 26.395.847.022
5 2017 Rp 31.377.751.191

Sumber: LHP-BPK Kota Batu tahun 2017

Rekomendasi.

  1. Pemerintah Kota Batu dalam Hal ini Walikota, Dispenda, dan Dinas Pariwisata Segere melakukan upaya penindakan tegas atas piutang Pajak Hiburan dan Meminta Kepada WP untuk segera membayar piutangnya sebagai bentuk pertanggungjawab atas usaha wisata hiburan yang beroperasi di Kota Batu.
  2. mendesak pemerintah Kota Batu untuk komitmen dan konsisten terhadap setiap kebijakan daerah termasuk Kebijakan Pajak dan retribusi daerah yang telah diduga tidak dilaksanakan dengan baik sehingga berimplikasi terhdap besarnya jumlah piutang pajak dan rertibusi pada satu sisi, dan rendah serta bocornya Pendapatan pajak dan retribusi daerah pada sisi yang lain.
  3. bahwa pemerintah Kota Batu baik eksekutif maupun legislative adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan atas pengelolaan anggaran daerah termasuk pengelolaan pajak dan retribusi sebagai pendapatan Daerah. sehingga dalam pelaksanaanya, pemerintah bersama DPRD tidak boleh membiarkan atau mau diintervensi oleh siapapun termasuk sektor usaha yang bertujuan untuk menangguhkan piutang pajak yang nyata-nyatanya telah merugikan pemerintah Kota batu.

 

Atha Nursasi : 082335405068- Kepala Divisi Korupsi Politik MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.