Beranda Suara Rakyat Rilis Pers MENAGIH KOMITMEN “Kejari Wajib Tuntaskan Menjamurnya Korupsi Di Kota Batu”

MENAGIH KOMITMEN “Kejari Wajib Tuntaskan Menjamurnya Korupsi Di Kota Batu”

28
0
BERBAGI

Malang, 14 agustus 2018, maraknya praktik Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Batu menjadi indikator buruknya penyelenggaraan pemerintahan yang jauh dari prinsip transparan dan akuntabel. Setidaknya, kasus korupsi suap pengadaan meubelair yang berujung pada OTT oleh KPK terhadap mantan Walikota Batu Pada tahun 2017 menjadi bukti masih akutnya praktek penyelewengan di pemerintahan Kota Batu. Persekongkolan jahat yang selama ini dimainkan secara terstruktur dan sistematis dilingkungan pemerintah Kota Batu, akhirnya dapat terbongkar. Tentu kasus OTT yang melibatkan mantan orang nomor satu di kota Batu itu bukanlah akhir dari maraknya praktek korupsi di Kota batu, sebab masih terdapat berbagai indikasi kasus korupsi dan persoalan pengadaan proyek pembangunan yang menjadi catatan merah bagi pemerintah Kota Batu. diantaranya: dugaan korupsi pengurangan pajak hiburan JTP 1 dengan potensi kerugian Negara sebesar 5.6 Miliyar;  Masalah pengadaan proyek pembangunan guest house Mahasiswa Batu, terjadi keterlambatan dalam pengerjaan proyek oleh pihak rekanan; dan masalah pembangunan pasar sayur Kota Batu.

Malang Corruption watch (MCW) sebagai organisasi masyarakat sipil di Malang Raya yang konsen terhadap issue pemeberantasan Korupsi di daerah, terus berkomitmen untuk mendorong dan memonitoring kinerja aparat penegak Hukum (APH) dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi di Kota Batu, terutama bagaimana komitmen kejaksaan Negeri Kota Batu dalam penindakan terhadap berbagai indikasi Kasus Korupsi yang terjadi di Kota Batu. oleh karenanya, MCW merasa penting untuk kembali mengadakan Audiensi bersama Kejakasaan Negeri Kota Batu untuk mendiskusikan beberapa dugaan Kasus Korupsi sebegaimana disebutkan diatas.

Berikut adalah beberapa persoalan yang akan didiskusikan dengan Kejari Kota Batu.

  1. Dugaan Kasus Pengurangan Piutang Pajak Hiburan JTP 1 Tahun 2011 Sebesar Rp5.6 Miliyar Sebagai Modus Tindak Pidana Korupsi

Hadirnya beberapa Surat Keputusan Walikota Batu mengenai pemberian keringanan pajak kepada Jatim Park Group memberikan sebuah gambaran mengenai modus tindak pidana korupsi di sektor perpajakan. Setidaknya terdapat 2 jenis SK yang telah disahkan oleh Walikota Batu pada tahun 2010, yang kemudian pada tahun berikutnya kedua SK tersebut dicabut dengan alasan bahwa kedua SK keringanan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Pada tahun 2012, Walikota Batu kembali mengesahkan 1 SK keringanan pajak kepada Jatim Park Group dengan nilai pengurangan pajak senilai 5.6 miliar rupiah.

  1. Dugaan Korupsi Pembangunan Guest House  mahasiswa Kota Batu

Dalam temuan LHP BPK tahun 2016 disebutkan bahwa, terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan selama 21 hari (27 desember 2016-16 januari 2017), sampai dengan pemerikasaan berakhir, PPK belum menetapkan dan menarik jumlah denda keterlambatan kepada penyedia jasa. berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPK, bersama PPK, konsultan pengawas, dan diketahui oleh PA tanggal 19 mei 2017 menunjukan denda dikenakan atas bagian kontrak yang belum dikerjakan, bagian pekerjaan yang belum dilaksanakan, belum dapat berfungsi sehingga denda yang akan dikenakan sebesar 19.5 Juta. selain itu, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh MCW menemukan bahwa, pembangunan Guest House juga diduga bermasalah dengan asset kepemilikan tanah yang menyebabkan hingga hari ini belum ada kejelasan terkait kapan akan ditempati oleh Mahasiswa Kota Batu. belum lagi ditambah dengan sikap pemerintah yang tertutup dengan dokumen publiknya, semakin menunjukan pemerintah tidak transparan dankuntabel dalam proyek pengadaan barang dan jasa

  1. Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Sayur Kota Batu

Bahwa Berdasarkan penelusuran Malang Corruption Watch melalui laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Batu (lpse.batukota.go.id) proyek pembangunan Pasar sayur yang dianggarkan dalam APBD Kota Batu tahun 2017 sebesar 8,9 Miliar. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Cipta Karya Multi Teknik melalui anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kota Batu pada 5 April 2017. Pengerjaan ini merupakan pembangunan  tahap 1 yang mulai dari pasar sayur , Kontruksi Pasar Sayur tersebut terdiri dari 136 kios dan pekerjaan paving teras kios seluas 5608 meter, serta pekerjaan instalasi listrik sebanyak 180 titik dengan luas total sekitar 5184 m. akan tetapi, dari jumlah 136 kios, hingga hari ini baru bisa ditempati sebanyak 52 kios, dengan konpensasi wajib bagi setiap pedagang sebesar 7 juta rupiah. Sementara, dalam investigasi MCW menemukan kondisi bahwa, kualitas pekerjaan yang cukup memprihatinkan yakni, kualitas keramik yang mengelupas , beberapa retakan dalam bedak dan sepi pengunjung  sehingga hal ini sering dikeluhkan oleh para pedagang.

Berdasar atas kondisi tersebut, MCW mendesak:

  1. Kejaksaan Negeri Kota Batu berkomitmen untuk menuntaskan banyak dugaan korupsi di Kota Batu
  2. Kejaksaan Negeri Kota Batu harus mencari keterkaitan pihak pihak lain yang berhubungan dengan kasus korupsi yang terjadi di Kota Batu.
  3. Masyarakat Kota Batu bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batu.

CP: Eki M/Divisi Monitoring Hukum Peradilan/082336929288

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.