Menagih Tanggung Jawab Bapenda Kota Batu

BERBAGI
Dokumentasi Audiensi 15/04/2022

Siang hari tepat pada tanggal 15 April lalu, kami pergi berkunjung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu. Tentu bukan sembarang kujungan, ada maksud dan tujuannya. Dan bukan pula sembarang tujuan, tujuan yang dimaksud masih dalam koridor kepentingan rakyat, yaitu terkait pengelolaan pajak yang tampaknya selalu bermasalah.

Pada beberapa tahun belakangan, kami seringkali mendapati kecurigaan terhadap pengelolaan pajak di Kota Batu. Kecurigaan ini bisa datang dari laporan warga Kota Batu sendiri, hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tiap tahunnya, atau dari analisis kami sendiri. Wujud kecurigaannya pun beragam dan tersebar di berbagai sektor pajak.

Di kesempatan audiensi hari itu, kami membawa satu fokus sektor pajak yang sering dikeluhkan warga. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Pekotaan.

Kami mencatat bahwa piutang PBB Kota Batu sedari tahun 2013 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Bahkan, di tahun 2020 saja, dari total piutang yang sebesar Rp 62 M, lebih dari separuhnya atau sekitar Rp 39 M adalah piutang PBB-P2. Di tahun yang sama, kami mendapati laporan dari warga bahwa, meskipun setiap tahunnya selalu tepat membayar PBBnya, tetapi tidak tercatat sebagai telah terbayar.

“Pajaknya bolong-bolong, mas. Padahal bukti pembayarannya juga saya punya,”

Tentu hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Jika ternyata warga selalu membayar, tetapi tidak tercatat di sistem, maka ke kantong mana uang itu mengalir? Bapenda Kota Batu, dalam hal ini adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan mengelola pendapatan daerah, tentu harus mempertanggung jawabkannya.

Kami berdiskusi dengan Kepala Bidang Pendapatan Daerah yang juga ditemani beberapa jajaran setingkat Kepala Unit. Mereka menjelaskan bahwa salah satu penyebab piutang PBB Kota Batu tinggi adalah akibat saat pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah, turut pula dilimpahkan sejumlah piutang. Selain itu, persoalan data wajib pajak masih menggunakan data lama. Hal ini membuat proses pemungutan kurang optimal. Ditambah lagi, menurut pengakuan mereka, sistem pemungutan dan pencatatan PBB-P2 dilakukan dengan beberapa pintu dan pos, sehingga hal ini membuka ruang penyelewengan.

Bagi kami, alasan yang dilontarkan Bapenda sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Bapenda memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan pemecahannya, bukan kemudian menerima kondisi yang ada.

Oleh karena itu, kami juga mendorong Bapenda untuk memperbaharui data wajib pajak PBB-P2 Kota Batu agar pendapatan pajak sektor PBB-P2 dapat dioptimalisasi hingga potensi riilnya. Selain itu, Bapenda juga perlu mendesain pemungutan dan pembayaran pajak non tunai dan satu pintu, serta mendorong transparansi pengelolaan pendapatan daerah.

Tetapi, mengingat kebiasaan birokrasi yang cenderung abai, kami menyadari betul bahwa dorongan tersebut akan sulit atau cukup lama untuk dilaksanakan. Maka dari itu, kami juga mengharapkan perhatian dan partisipasi dari seluruh warga Kota Batu untuk sama-sama memperjuangkan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Seluruh warga Kota Batu mesti memberikan tekanan kepada pemerintah Kota Batu.

Bersama Rakyat Berantas Korupsi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.