Beranda Suara Rakyat Opini Menantu Idaman semakin Korup, Perlukah Restrukturisasi Birokrasi? (Refleksi Teori Birokrasi ala Engelesian)

Menantu Idaman semakin Korup, Perlukah Restrukturisasi Birokrasi? (Refleksi Teori Birokrasi ala Engelesian)

83
0
BERBAGI
sumber gambar : podiumnews

Pertanyaan ini muncul tiba-tiba, apa yang idaman dari menantu idaman? Selama ini kita sering kali mendengar istilah menantu idaman—atau dengan padanan katanya, idaman mertua—terlampau sering hingga rasa-rasanya kata itu menjadi peyoratif, makna awalnya baik, tetapi hari ini menjadi sangat buruk. Entah perubahan makna itu terjadi sejak kapan, tetapi jika dilihat dari kisah-kisah yang beredar akhir-akhir ini, sepertinya semua itu berawal dari tingkah laku menjijikan segelintir orang berseragam yang mengaku sebagai menantu idaman. Pada akhirnya, karena terlampau sering kisah itu terjadi, makna buruk yang bersumber dari tingkah laku orang-orang berseragam, melekat pada peristilahan menantu idaman.

Selain itu, kiranya tidak mungkin istilah itu menjadi populer dengan makna buruknya hanya karena sejumlah kisah—yang memang terlampau sering terdengar—dari beberapa orang yang menggunakannya sebagai alat untuk berbuat sesuatu yang (setidaknya bagi saya) menjijikan. Istilah itu juga cukup sering terdengar dari mulut para orang tua di daerah pedesaan, dimana, hal tersebut memang tidak terlepas dari kondisi kesejarahan indonesia dimana kira-kira di masa mereka tumbuh, orang berseragam (merujuk pada birokrat lampau) memang menjadi pekerjaan yang cukup terpandang. Hak dan kekuasaan yang diterima oleh birokrat desa waktu itu—yang kiranya tidak terlalu berubah baik di masa kolonial atau paska kemerdekaan awal—cukup mengesankan, dimana salah satunya adalah hak untuk menguasai tanah. Dalam kisah ini, jika mengambil sampel dari kondisi masa kolonial, hak penguasaan tanah itu tidak diperoleh secara terberi (alias benar-benar berupa hak yang diberikan), tetapi sebenarnya adalah hak untuk mengatur distribusi tanah, dimana setiap orang yang ingin membuka lahan di dalam batasan teritorialnya, harus melalui perizinan birokrat desa. Hal itu kemudian dimanfaatkan untuk memilih lahan mana saja yang paling menguntungkan untuk kemudian di hak miliki oleh dirinya sendiri, keluarga, atau bahkan pengusaha belanda. Sehingga, secara tidak langsung, atas kuasanya untuk mengatur distribusi lahan, maka lahan-lahan yang dirasa baik dan potensial dapat di hak miliki, sedangkan, bagi warga yang tidak memiliki keterhubungan dengannya—baik hubungan keluarga maupun hubungan ekonomis (hal ini merujuk pada hubungan birokrat-pengusaha yang terjalin antara birokrat desa dengan para pengusaha kolonial waktu itu)–cenderung diberikan sisa-sisa lahan yang tidak terlalu baik atau bahkan buruk. Oleh karena itu, anggapan umum bagi masyarakat desa waktu itu, adalah kesan istimewa terhadap orang-orang yang setidaknya memiliki hubungan dengan birokrat desa—apalagi hubungan orang tua-anak—karena hak yang dimilikinya terkait penguasaan aset  di desa. Hal serupa juga tidak banyak berubah paska kemerdekaan indonesia, dimana jika sebelumnya birokrat desa sebagian besar adalah orang dengan keturunan bangsawan—meskipun ada pula yang berasal dari kalangan rakyat—sebagai pemegang kuasa desa, maka di masa paska kemerdekaan mayoritas penguasa desa adalah rakyat umum. Tetapi kira-kira kisah ini sangat mempengaruhi pikiran umum mayoritas masyarakat indonesia waktu itu, dan hingga kini, hal itu menjadi pikiran umum bagi orang-tua di desa.

Lantas bagaimana dengan hari ini? Mengapa sebagian orang tua di perkotaan juga banyak yang masih berpendapat bahwa memiliki hubungan orang tua-anak dengan birokrat adalah hal yang sangat menguntungkan? Kenapa hingga hari ini istilah Menantu Idaman masih saja terus melekat pada orang yang bekerja sebagai birokrat? Dan kenapa keinginan orang-tua yang seperti itu tetap di-”amini” oleh sebagian besar masyarakat indonesia dimana menurut data BKN per 22 Juli 2021 jumlah pendaftar CPNS mencapai 3.694.044 orang? Jika kita melihat kisah sebelumnya, jaminan aset yang didapatkan oleh birokrat menjadi alasan utama. Sehingga untuk melihat situasi hari ini, haruslah dimulai dari jaminan yang diberikan negara kepada para birokrat.

Menantu Idaman: Patriotisme atau Oportunis?

Dalam peristilahan hari ini, birokrat lebih dikenal dengan istilah resminya yaitu ASN dimana pekerjaannya adalah sebagai pengelola birokrasi negara. Beberapa artikel yang menjabarkan keuntungan menjadi seorang ASN, memberikan alasan-alasan seputar gaji tetap, tunjangan pensiun, fasilitas kendaraan dan rumah dinas, jaminan kesehatan, hingga jaminan kemudahan dalam melakukan peminjaman uang di bank, sebagai alasan utama yang menunjukkan bagaimana keuntungan yang akan didapatkan jika berprofesi sebagai seorang ASN. Di lain artikel, terdapat sejumlah menteri yang menjanjikan jaminan keuntungan yang berupa Gaji ke-13 (yang pada tahun 2021 ini dianggarkan sebesar Rp 30,8 T) hingga jaminan pembiayaan hidup hingga pensiun sebesar Rp 1 M .Jika ditelisik, alasan-alasan tersebut masih berada di sekitaran jaminan penguasaan aset, yang memang hari ini sudah berubah bentuk jika dibandingkan dengan jaminan aset birokrat pada masa lalu. Anggaran yang disediakan negara untuk membiayai seluruh kepentingan birokrat juga tidak tanggung-tanggung dan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya (meskipun Jokowi mengajukan topik menyoal Reformasi Birokrasi, nyatanya anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai tetap meningkat secara signifikan). Anggaran belanja pegawai 5 tahun terakhir semisal, menunjukan angka Rp 305,1 T pada tahun 2016, Rp 312,7 T pada tahun 2017, Rp 346,8 T pada tahun 2018, Rp 376 T pada tahun 2019, Rp 403,7 T pada tahun 2020, dan terakhir Rp 421,1 T pada tahun 2021. Sedangkan jika menilik wilayah yang lebih kecil seperti Kota Malang, anggaran yang disiapkan sebagai anggaran belanja pegawai dan kebutuhannya dalam APBD 2021 mencapai angkat Rp 1,2 T, sungguh angka yang fantastis yang digunakan hanya untuk membiayai kebutuhan birokrat. Jika dilihat, memang benar kemudian hingga hari ini posisi sebagai birokrat dengan jaminan yang tak tanggung-tanggung itu menjadi alasan yang mengukuhkan anggapan umum tentang Menantu Idaman yang berasal dari kalangan birokrat. Tetapi kemudian, apakah benar alasan seseorang untuk menjadi birokrat adalah hanya untuk menerima keuntungan yang didapatkan semata? Mengingat kisah tentang seseorang yang terpaksa mendaftar menjadi ASN karena tuntutan orang-tuanya juga cukup sering terdengar.

Alasan yang cukup sering dikeluarkan oleh para birokrat ketika ditanya mengapa berprofesi sebagai ASN adalah “demi kepentingan negara”, dasar yang dipakai adalah birokrat sebagai pegawai pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam mengatur negara, irisan tersebut yang diambil sebagai dasar argumentasi semacamnya. Jika benar alasan itu menjadi alasan utama—dan di-amini oleh setiap orang yang berprofesi sebagai birokrat—apakah menjadi seorang birokrat adalah wujud patriotisme dalam derajat tertentu? Saya rasa tidak. Dengan kenyataan yang sebegitu rupanya, segala jaminan yang diberikan dan tidak sesuai dengan intensitas kerja yang mereka lakukan, jika dibandingkan para pekerja informal yang menjadi sekrup dalam moda produksi dominan hari ini—yang juga menjadi penopang negara—mereka lebih layak disebut patriot ataupun semangat mereka sungguh berwujud patriotisme itu sendiri. Wujud patriotisme birokrat adalah patriotisme untuk dirinya sendiri dan juga patriotisme borjuasi, dimana, dalam praktiknya, justru kepentingan borjuasi yang banyak dipenuhi dari kerja-kerjanya.

Segala jaminan yang diberikan kepada birokrat, saya rasa menjadi syarat utama dalam pengguguran syarat-syarat patriotik. Bagaimana bisa disebut patriotik jika kepentingan dirinya dan juga kelompoknya jauh diprioritaskan daripada kepentingan rakyat umumnya (yang merupakan rakyat pekerja)? Jika anggaran untuk membiayai kepentingannya saja sudah lebih besar dari anggaran untuk biaya kepentingan rakyat (dalam sektor-sektor yang beririsan langsung dengan kepentingan rakyat) maka sesungguhnya menjadi patriotik adalah sebuah keniscayaan, nihil! Sebenar-benarnya istilah yang dapat dilektakan kepada para Menantu Idaman ini adalah Oportunisme ketimbang Patriotisme, memanfaatkan status quo demi kepentingannya.

Menantu Idaman dan Jebakan Relasi Predatoris

Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK selama tahun 2020 dan melibatkan birokrat adalah sebanyak 47 kasus yang tersebar berdasarkan jabatannya seperti anggota DPR/DPRD sebanyak 23 kasus, Kepala lembaga atau Kementerian sebanyak 4 kasus, Walikota dan Bupati serta wakilnya sebanyak 10 kasus, dan pejabat Eselon I/II/II sebanyak 10 kasus. Sedangkan menurut ICW total dari keseluruhan kasus korupsi yang terjadi dan ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan dan melibatkan birokrat sebanyak 203 kasus dan tersebar di beberapa jabatan seperti ASN sebanyak 114 kasus, Kepala Desa sebanyak 47 kasus, Ketua/anggota DPRD 23 kasus, Aparatur Desa 15 kasus, dan Bupati/Wakil bupati 4 kasus. Angka-angka itu menunjukan bagaimana koruptifnya profesi birokrat. Ditambah, jika ditelisik dari kisah masa lalu diatas, adanya birokrat di indonesia sendiri (baik di masa kolonial maupun paska kemerdekaan) identik dengan praktik koruptif. Tetapi tidak sampai disitu, praktik koruptif itu tidak saja untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan kelas-kelas dominan sehingga dalam setiap perkembangannya juga turut berkaitan dengan terbentuknya relasi baru diantara dirinya dengan kelas dominan, yang dalam konteks hari ini, adalah pengusaha/korporasi/borjuasi.

Data yang bisa menunjang asumsi ini adalah, berdasarkan data KPK, jumlah kasus korupsi yang melibatkan swasta selama tahun 2019 dan tahun 2020 adalah masing-masing sebanyak 59 kasus dan 32 kasus, sedangkan menurut ICW terdapat 84 kasus korupsi yang melibatkan swasta ditahun 2020. selain itu, data tren korupsi berdasarkan jenis perkara yang berkaitan dengan relasi birokrat-pengusaha berdasarkan data KPK selama tahun 2019 dan 2020 sebanyak masing-masing 137 kasus dan 86 kasus. Dalam analisis ekonomi-politik, hal ini sangat wajar, karena syarat produksi dan reproduksi kapitalisme salah satunya adalah akumulasi primitif yang mengharuskan adanya jalinan kerja sama, atau dalam istilah populer disebut sebagai persengkongkolan jahat.

Dengan situasi primordial birokrasi yang selalu mensyaratkan adanya relasi itu, selama corak produksi yang mensyaratkan adanya pembagian kelas sosial, maka relasi koruptif dalam tubuh birokrasi akan tetap selalu ada, karena untuk mengukuhkan kuasa dari kelas dominan, disyaratkan adanya dukungan kekuatan ekstra-ekonomi yang jika mengutip tulisan Ellen Meiksins Wood dalam Empire of Capital, “sekarang, seperti sebelumnya, selalu disediakan oleh negara”.

Birokrasi Engelesian: Idaman Mertua Revolusioner

Kembali kepertanyaan, apa yang idaman dari menantu idaman? Sebelumnya saya sudah menyajikan data bagaimana buruknya birokrasi indonesia yang mensyaratkan praktik koruptif yang tidak ada henti-hentinya, yang dengannya, juga melekatkan perilaku koruptif itu sebagai praktik primordial para birokrat. Oleh karena itu, anggapan umum yang menyatakan bahwa profesi birokrat adalah profesi idaman para mertua dapat diruntuhkan, sebab, apa yang idaman dari praktik koruptif yang dilakukan oleh menantu idaman? Kalau begitu, bagaimana bisa birokrat hari ini benar-benar menjadi menantu idaman tanpa melakukan praktik koruptif atau dengan leha-leha menikmati uang rakyat yang digunakan untuk dirinya? Jawabannya terkait dengan model birokrasi yang seharusnya diterapkan.

Selama ini, model birokrasi yang diterapkan tidak seperti dengan apa yang dibayangkan intelektual masa lampau (Hegel salah satunya) yaitu birokrasi sebagai kekayaan universal yang hendak mewujudkan kebaikan bersama, alih-alih yang terjadi, wujud “kebaikan bersama” yang dimaksud sebenarnya adalah “kebaikan pribadi” atau “kebaikan negara”, yang, jika menggunakan pendekatan Marx/Engels, kebaikan negara yang dimaksud adalah kebaikan bagi kelas dominan. Marx melihat negara dan birokrasi sebagai produk alienasi kepentingan masyarakat dari komunitas masyarakat itu sendiri. Jika selama ini kepentingan yang diusahakan oleh birokrat adalah untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelas dominan, dan bukan untuk kepentingan masyarakat umum (atau rakyat pekerja), maka, Engels mengajukan konsep birokrasi yang benar-benar dapat memenuhi kepentingan dari masyarakat umum.

Pertama-tama, kita harus melihat bagaimana pandangan utuh Engels terhadap negara dan juga birokrasi sebagai elemen pelaksana fungsi-fungsi negara. Pandangan Engels tentang Negara yang menjadi instrumen kelas dominan dalam mempertahankan faktor-faktor produksinya dan juga dengan begitu kondisi masyarakat pekerja secara umum diatur sedemikin rupa agar sesuai dengan kebutuhan produksi. Dalam Asal-usul keluarga, kepemilikan pribadi, dan negara, Engels menjabarkan bagaimana proses terbentuknya negara dari perkembangan pengorganisasian kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi yang secara spesifik dikuasai oleh kelas dominan pada akhirnya akan mengatur batasan-batasan yang terorganisir untuk mengamankan kepemilikannya. Di lain tulisan, tepatnya pada Sosialisme Utopis dan Ilmiah, ia menjelaskan bahwa hakikat dari negara modern adalah aparatus kapitalis, dan karenanya, birokrasi yang ada didalamnya adalah personifikasi dari kepentingan kelas kapitalis. Engels berpandangan bahwa dengan begitu—karena wujud negara modern adalah negara bagi kapitalis—maka diperlukan adanya penghancuran negara beserta mesin-mesinnya. Didalam buku yang sama (Sosialisme Utopis dan Ilmiah) Engels berpendapat bahwa terlebih dahulu negara harus merebut kekuatan produksi menjadi kepemilikan negara, dan dengan begitu, negara akan bertransformasi menjadi kapitalis nasional dan akhirnya mensituasikan relasi buruh sebagai buruh upahan agar tetap ada. Konsep ini kemudian di eksperimentasikan di Uni Soviet paska wafatnya Lenin. Hanya saja, eksperimentasi itu menemui kegagalan, sebab dari awal, penguasaan alat produksi oleh negara—melalui kediktaroran proletariat—bukanlah tahap akhir. Kontradiksi kapitalis tidak benar-benar bisa diselesaikan hanya dengan kepemilikan negara oleh kelas proletar, tetapi, kepemilikan negara memiliki potensi teknis tertentu yang berguna dalam membentuk elemen dari upaya revolusi yang dilakukan kelas proletar. Sehingga, memang penguasaan negara dalam tangan kelas proletar adalah sebuah keharusan.  Kelas proletar yang telah merebut kekuatan politik dan mengubah alat produksi menjadi milik negara, pada titik tertentu, akan menghapus antagonsime kelas dan dengan begitu pula mengapus dirinya sendiri sebagai proletar. Bayangan Engels memproyeksikan bahwa setelah periode kediktatoran proletarit usai, tidak akan diperlukan lagi paksaan-paksaan terhadap individu masyarakat untuk bertindak demi mencapai kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat luas.

Lantas kemudian, jika negara harus dihancurkan, dimana letak konsep birokrasi? Apakah dengan kehancuran negara masih perlu birokrasi? Engels menjelaskan bahwa paska terjadinya revolusi proletariat, akan terjadi tahapan-tahapan perubahan fungsi pemerintah menjadi fungsi adminsistrasi produksi. Di tulisan yang lain, ia menjelaskan bahwa fungsi publik akan bertransformasi menjadi administrasi sederhana untuk mengawasi kepentingan masyarakat, dan dengannya kehilangan karakter politiknya. Tahapan ini memang terjadi sementara, tetapi, untuk menunjang fungsinya itu, diperlukan adanya kekuatan dan sumber daya untuk menjalankan tahapan sementara itu. Fungsi birokrasi dibutuhkan di tahapan ini. Birokrasi akan bertindak untuk mempertahankan negara yang telah direbut kelas pekerja dari kepentingan-kepentingan kelas borjuis yang tersisa. Inti dari pembahasan birokrasi paska revolusi adalah manajemen alokasi sumber daya sampai pada akhirnya fungsi negara tradisional akan lenyap secara bertahap. Negara akan mengubah dirinya dari government of people menjadi administration of things dan karena itu aktivitas administrasi akan digantikan dengan metode proses produksi.

Birokrasi bagi Engels adalah tentang kesementaraan dalam tahapan transformasi “penguasaan negara” ke “tanpa negara” untuk memenuhi aspek administration of things. Birokrasi dibutuhkan  untuk mengamankan kepentingan kelas proletar dalam konflik-konflik yang akan terjadi diantara kelas sosial. Birokrasi dalam pandangan Engels—tidak seperti pandangan Weberian yang berdasarkan sistem merit—akan diperankan oleh semua orang karena posisi birokrasi dalam masyarakat tidak akan dipisahkan, sehingga, argumen Marx terkait pendikotomian kepentingan masyarakat dengan komunitas masyarakat yang terjadi pada birokrasi umum saat ini, tidak akan terulang. Engels mengajukan metode “recall” untuk menjamin integritas dan keseriusan orang-orang yang dipilih sebagai wakil rakyat pekerja agar tetap menjalankan fungsinya, sehingga, jika suatu saat “sang wakil” tidak menjalankan fungsinya sebagaimana apa yang diinginkan oleh rakyat pekerja, posisi “wakil” dapat ditarik untuk kemudian diganti kapanpun dengan kesepakatan rakyat pekerja. Metode ini merupakan hasil pendalaman Engels terhadap pengalaman revolusi Komune Paris dimana, rakyat pekerja paris waktu itu yang berhasil mengambil alih fungsi-fungsi negara, berhasil menghilangkan dua sektor yang menyerap anggaran negara paling banyak yaitu birokrasi dan tentara, dengan menggantikannya menjadi birokrasi badan kerja dan juga persenjataan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan dirinya. Birokrasi Engelesian adalah tentang “open governtment” tanpa mediasi yang diawasi langsung oleh masyarakat agar tidak ada korupsi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan pelayanan terbaik terhadap rakyat pekerja.  

Dengan begitu, istilah menantu idaman dapat benar-benar dilekatkan bagi para birokrat, semangat oportunisnya diganti dengan sebenar-benarnya patriotik, dan tanpa harus dibayangi dengan budaya primordial birokrat yang hanya mengguntungkan dirinya dan juga kelas dominan, birokrat dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kepentingan rakyat pekerja dan mendapatkan upah sebagaimana kerja yang ia lakukan. Kali ini, birokrat tidak hanya akan menjadi sebenar-benarnya menantu idaman, tetapi lebih jauh lagi, akan menjadi menantu idaman revolusioner bagi mertua yang revolusioner pula.     

Penulis : Talbyahya Herdy Putra (Relawan Malang Corruption Watch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.